Manajemen Konflik (4)

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK

Suatu konflik atau masalah yang dihadapi jika dibiarkan dan tidak segera diselesaikan bisa berubah menjadi suatu krisis dan menghambat kemajuan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Terdapat beberapa tahapan atau langkah penyelesaian konflik yang harus dilalui oleh pihak yang berkonflik. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Mengakui Adanya Konflik
Langkah ini merupakan langkah awal untuk penyelesaian konflik, tanpa diakui adanya konflik maka masalah tidak akan terpecahkan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu kerjasama atau kelompok perlu mencermati dan menyadari serta membahas secara dini jika timbul masalah, kendala yang mengarah pada munculnya konflik sehingga tidak merupakan penghalang bagi keberhasilan bersama. Untuk itu diperlukan kearifan dan kaktifan dari semua pihak.

2. Mengidentifikasi Konflik Secara Sebenarnya
Langkah ini dalam kegiatan penelitian sering disebut dengan identifikasi masalah. Kegiatan ini sangat diperlukan dan memerlukan keahlian khusus. Konflik dapat muncul dari akar masalah, tetapi juga karena masalah emosi, perlu memilah antara masalah inti dengan emosi. Masalah inti adalah masalah yang mendasari suatu konflik, misalkan ketidaksepakatan
adanya tugas, sedangkan isu emosional merupakan masalah yang akan memperumit masalah tersebut, sehingga apabila terjadi hal yang demikian disarankan agar masalah inti diselesaikan terlebih dahulu.

3. Dengar Semua Pendapat
Lakukan kegiatan sumbang saran dengan melibatkan mereka yang terlibat konflik guna mengungkapkan pendapatnya, hindarilah pendapat benar dan salah. Bahas juga mengenai dampak konflik terhadap kelompok serta kinerja kelompok. Fokus pembicaraan pada fakta dan perilaku bukan pada perasaan atau unsur pribadi. Hindari mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi temukan mana yang terbaik jika dipandang dari sisi positif.

4. Bersama Mencari Cara Penyelesaian Konflik
Dalam kegiatan ini diskusi terbuka sangat diharapkan karena dengan diskusi terbuka bisa memperluas informasi dan alternatif serta bisa mengarahkan pada rasa percaya dan hubungan yang sehat diantara yang terlibat. Dalam sebuah kerjasama kelompok atau tim yang efektif tidak seluruh anggota kelompok menyukai satu sama lain, terkadang ada anggota yang tidak menyukai anggota lain, tetapi yang utama adalah mampu bekerja sama secara efektif.

5. Mendapatkan Kesepakatan Dan Tanggung Jawab Untuk Menemukan Solusi
Memaksakan kesepakatan akan berakibat fatal, oleh karena itu doronglah anggota kelompok untuk bekerja sama memecahkan masalah secara terbuka dan kekeluargaan. Berusaha seluruh anggota kelompok menyenangi solusi yang dihasilkan. Salah satu cara yang disarankan agar orang lain mau menerima saran yang diajukan adalah memposisikan dirinya pada peran orang lain, masing-masing anggota kelompok mempresentasikan pandangan orang lain.

6. Menjadwal Sesi tindak Lanjut Untuk Mengkaji Solusi
Pemberian tanggungjawab untuk melaksanakan komitmen sangat dihargai oleh anggota kelompok. Mengkaji resolusi sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keefektifan resolusi yang telah diberikan.

Manajemen Konflik

“Hal yang terpenting bukanlah terjadi atau tidaknya konflik, tetapi bagaimana konflik tersebut dihadapi dan dikelola untuk dapat diselesaikan dan diarahkan pada terciptanya perubahan yang lebih baik”

Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat desa pun tidak terlepas dari libatan fenomena tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sajogyo dan Sajogyo (1995) bahwa di masyarakat desa sering muncul peluang terjadinya pertengkaran dan peledakan peristiwa yang disebabkan oleh masalah-masalah tanah, kedudukan dan gengsi, sekitar hal perkawinan, perbedaan paham antara kaum tua dengan kaum muda tentang adat, dan perbedaan antara pria dan wanita.

Mengingat konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, maka konflik tidak mungkin dihilangkan, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya. Sesungguhnya konflik itu eksis didalam kehidupan mikro dan makro sosiologis masyarakat. Selama konflik tidak berpotensi kekerasan hal tersebut merupakan fenomena yang lumrah, namun apabila berpotensi terjadinya kekerasan akan berdampak negatif terhadap bangsa dan negara.

Menangani konflik yang ada dalam masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama bagaimana memelihara konflik agar tetap berada pada kadar tertentu yang tidak membahayakan semua elemen. Oleh karena itu, seorang fasilitator/pendamping diharapkan mampu mencermati potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat untuk kemudian dapat diarahkan kepada hal-hal yang bersifat konstruktif. Konflik yang sudah terjadi diharapkan dengan bantuan fasilitator dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis atau destruktif. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman manajemen konflik untuk kemudian dapat diterapkan dalam aktivitas pekerjaannya sebagai fasilitator/ pendamping masyarakat. Manajemen konflik adalah suatu penanganan proses pembentukan (kemunculan) konflik yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja suatu kelompok masyarakat atau organisasi.

A. Pengertian Konflik

Berbagai pengertian konflik telah dinyatakan oleh banyak pakar yang berasal dari kalangan akademisi, sosiolog, pengamat sosial serta praktisi/pekerja sosial/pendamping masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian tentang konflik:

1. Hubungan antara dua pihak atau lebih/individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001).

2. Pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang fihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan (Soekanto, 1996).

3. konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih, yang dapat terjadi pada konteks antarindividu, antarkelompok kecil bahkan antabangsa dan negara (Sarwono, 2005)

4. Konflik merupakan suatu situasi dimana tindakan salah satu fihak bersifat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan fihak lain. Konflik dapat menjadikan kita sadar tentang adanya suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan dengan individu lain, sehingga menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan dalam diri kita dan memecahkan persoalan yang kita tidak sadari (Johnson dalam Edhar, 2003).

5. Konflik timbul saat beberapa fihak percaya aspirasi mereka tidak dapat diraih bersama-sama, atau merasa adanya perbedaan dalam tata nilai, kebutuhan atau kepentingan mereka. Dan sengaja menggunakan kekuasaan mereka dalam usaha saling menyingkirkan atau mengubah untuk melindungi atau mengatakan kepentingan mereka dalam interaksi ini (Anstey, 1997).

6. Pertentangan kekuatan yang berlawanan yang meliputi gagasan, sumberdaya, kepentingan, harapan atau motivasi (Smith dan Berg, 1987).

7. Ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perbedaan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan (Mill, 2002).

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya konflik terjadi karena adanya perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kepentingan, ide, pemaknaan simbol maupun penyebab lainnnya. Perbedaan tersebut kemudian dipertentangkan.

B. Jenis-Jenis Konflik

Terjadi perbedaan tinjauan dari para ahli mengenai jenis konflik. Perbedaan ini disebabkan sudut pandang atau titik tolak pengkajian mengenai konflik tersebut berbeda-beda, yang dilatarbelakangi oleh bidang keilmuwan yang berbeda-beda dari masing-masing pakar tersebut. Berikut diberikan beberapa jenis konflik berasarkan pandangan dari beberapa pakar, yaitu:

Pada dasarnya konflik sosial dapat dibagi menjadi dua jenis ( Surata dan Taufik, 2001), yaitu:

1. Konflik Sosial Vertikal

Konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara.

2. Konflik Sosial Horizontal

Konflik sosial horizontal, yaitu konflik yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat interaksi-interaksi sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik horizantal ini dapat terjadi antar individu dalam kelompok, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok bahkan secara lebih luas antar negara. Konflik horizantal ini terwujud dalam bentuk konflik antaretnis, suku, golongan (agama) atau antar kelompok masyarakat (antarkampung, antarpemuda dan lain-lain). Konflik horizontal, khususnya antar etnik, terjadi bisa disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial.

Soetrisno (2003), menyebutkan bahwa terdapat dua jenis konflik berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. Konflik yang bersifat destruktif /disfungsional

Konflik yang dipicu oleh rasa kebencian yang tumbuh didalam diri individu atau kelompok yang masing terlibat konflik. Munculnya rasa kebencian itu disebabkan berbagai hal. Salah satu sebab adalah adanya kecemburuan sosial. Konflik ini biasanya mengarah pada anarkisme.

2. Konflik yang fungsional

Konflik yang menghasilkan suatu perubahan atau konsensus/kesepakatan baru yang berakhir pada perbaikan. Konflik ini biasanya disebabkan hanya karena adanya perbedaan pendapat dalam memandang suatu masalah yang sama-sama dihadapi.

Beebe dan Masterson (1989), mengidentifikasi tiga jenis konflik interpersonal yang terjadi dalam suatu kelompok kecil, yaitu::

1. Pseudo conflict atau konflik palsu

Yaitu konflik yang terjadi karena adanya salah pengertian/misunderstanding. Sebenarnya. keduabelah pihak sama-sama setuju atau mempunyai pandangan dan pendapat yang sama terhadap suatu masalah, namun terjadi salah pengertian sehingga yang terlihat atau yang nampak adalah ketidaksamaan.

2. Simple conflict atau konflik yang sesungguhnya

Konflik yang terjadi karena keduabelah pihak “benar-benar” mempunyai tujuan, kepentingan dan pandangan yang berbeda. Keduanya saling mencegah atau menghalangi dalam pencapaian tujuan masing-masing.

3. Ego conflict atau konflik ego

Konflik ini terjadi karena seseorang, secara emosional, bersikap dan berprilaku defensif karena menganggap bahwa posisinya akan tergeser atau terganggu oleh orang lain.

Menurut Mastenbroek (1982) bahwa konflik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Konflik instrumental

Yang merupakan masalah dalam konflik ini adalah tujuan-tujuan dan cara-cara juga penentuan struktur dan prosedur-prosedur dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Konflik ini tidak bersifat pribadi dan mengarah pada tugas, namun dapat mempunyai banyak bentuk: prioritas-prioritas yang tak jelas atau priotas-priotas yang tidak hanya cukup dengan mufakat saja, salah pengertian, penggunaan bahasa yang berbeda, kemampuan berkomunikasi yang minim, adanya prosedur-prosedur yang tak memadai dalam menangani masalah-asalah, kurangnya saling bertukar pendapat dan saling menyesuaikan diri.

2. Konflik sosial emosional

Konflik ini muncul jika identitas diri menjadi masalah. Konflik ini berkaitan dengan citra diri yang dimiliki seseorang , prasangka, masalah kepercayaan, dan cara menangani hubungan-hubungan pribadi.

3. Konflik kepentingan

Konflik ini berhubungan dengan penyelamatan atau penguatan posisi individu dengan cara menuntut posisi yang layak yang sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki.

Kelly dalam Koehler et al (1976) membagi konflik, bedasarkan penyebabnya atau terjadinya, menjadi empat tingkatan:

1. Konflik dalam Individu

Konflik yang diakibatkan oleh rasa frustasi dan agresi perorangan.

2. Konflik dalam Kelompok

Konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan sistem nilai dan ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan.

3. Konflik dalam organisasi

Berhubungan dengan pembagian kekuasaan dan penghargaan yang tidak seimbang pada tiap level struktural dan pada pengelolaan fungsi-fungsi organisasi tersebut.

4. Konflik dalam masyarakat

Dikarenakan adanya ketidakadilan antar kelas sosial dan antar kelompok etnis.

Program Pembangunan Masyarakat, Sudahkah Taat Azas?

Pada saat ini banyak program pembangunan diluncurkan oleh pemerintah dengan slogan berbasis masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan berbasis masyarakat? Apakah kegitan-kegiatan dalam program tersebut "katanya" diperuntukan bagi masyarakat namun peran masyarakat hanya sebagai pelengkap penderita dimana segala kegiatan program atau dominan kegiatan dilakukan oleh pemerintah, ataukah kegiatan-kegiatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subyek aktif yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan mengevaluasi kegiatan?

Pada konteks yang pertama masyarakat dianggap sebagai objek. Kegiatan yang dilakukan cenderung ditekankan pada upaya work for people. Sedangkan pada konteks yang kedua penekanannya pada upaya work with people, di mana masyarakat ditempatkan sebagai mitra, ditempatlan sebagai pelaku utama pembangunan.

Paradigma work for people akan menyebabkan masyarakat terbiasa menerima bantuan, segala sesuatu dikerjakan oleh luar masyarakat (pemerintah). Walaupun tujuannya untuk mensejahterakan dan membangun masyarakat namun proses pencapaiannya tidak memberdayakan potensi masyarakat atau tidak memandirikan masyarakat. Pada konteks ini, masyarakat diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga perlu dibantu. Apabila program pembangunan seperti ini dilanjutkan, maka yang akan terjadi adalah terbentuknya masyarakat yang ”malas”, masyarakat yang selalu bergantung pada bantuan, masyarakat yang tidak memiliki kapasitas, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk terlepas dari belenggu masalah yang melilitnya.

Paradigma work with people menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Masyarakat dilibatkan sebagai mitra kerja dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Masyarakat diajak duduk bersama, berdialog, dan sama-sama memikirkan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya serta bekerja bersama melalui berbagai program pembangunan yang ada. Program pembangunan masyarakat dengan basis work with people akan melahirkan masyarakat yang mampu menganalisis potensi dan masalah yang ada disekitarnya, serta mampu mencari alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Pertanyaan yang muncul berikutnya: berdasarkan paradigma yang mana program pembangunan berbasis masyarakat yang dikedepankan oleh pemerintah kita? Untuk menjawabnya, paling tidak ada tiga prinsip penting yang perlu diketahui bahwa suatu program disebut sebagai program pembangunan masyarakat (community development) atau berbasis masyarakat: yaitu:

1. Berorientasi pada self help masyarakat. Program pembangunan harus di arahkan pada upaya bagaimana masyarakat dapat mandiri, bagaimana masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Artinya, bahwa program pembangunan masyarakat harus di arahkan pada upaya pemberdayaan, harus di arahkan pada upaya membangun kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengelola potensi yang dimilikinya menjadi suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
2. Berdasarkan pada felt need masyarakat. Program pembangunan masyarakat harus bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat akan terlibat aktif dalam program tersebut apabila program yang diluncurkan menyentuh kebutuhan mereka. Program-program pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat biasanya tidak akan berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi kebutuhan sebelum sebuah program diluncurkan. Hal ini perlu melibatkan masyarakat untu menyampaikan kebutuhannya. Atau apabila ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan tapi belum dirasakan oleh masyarakat, maka agen pembangunan harus mampu membuat masyarakat merasakan atau membangkitkan perasaan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.
3. Program pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi atau terpadu yang meliputi dimensi atau aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, serta personal dan spritual. Program pembangunan yang hanya mengacu pada satu aspek saja akan berjalan timpang atau tidak optimal. Oleh karenanya, keenam aspek tersebut harus selalu ada dalam kegiatan pembangunan masyarakat, walaupun mungkin penekanannya akan berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada tingkat urgensinya.

Suatu program dikatakan pembangunan masyarakat jika ketiga prinsip ini diterapkan, jika tidak, maka program tersebut memang untuk membangun masyarakat (development of communities) namun bukan pembangunan masyarakat (community development). Dengan demikian, dari ketiga prinsip di atas dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan berbasis masyarakat atau pembangunan masyarakat harus didasarkan pada upaya work with people.

Mengulang pertanyaan sebelumnya: apakah program-program pembangunan masyarakat yang diluncurkan pemerintah saat ini sudah taat azas atau telah sesuai dengan tiga prinsip yang telah disebutkan di atas sehingga dapat dikatakan sebagai community development?????!!!!.........