BERSAMA MEMBANGUN BANGSA

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN ORANG DEWASA DALAM PENYULUHAN

2011-12-20T05:26:00.002+07:00

Bila kita berbicara tentang pendidikan orang dewasa, sesungguhnya orang dewasa tidaklah seperti gelas kosong yang dengan mudah dapat kita tuangkan sesuatu ke dalamnya. Ada beberapa prinsip pendidikan orang dewasa yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Orang dewasa mempunyai konsep diri

Orang dewasa menuntut untuk dihargai terutama dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan kehidupannya. Orang dewasa menganggap dirinya mampu hidup mandiri. Oleh karena itu cenderung untuk menghindar, menolak dan merasa tersinggung bila diperlakukan seperti anak-anak. Mereka akan menolak situasi belajar yang menggurui

2. Orang dewasa kaya akan pengalaman

Makin lanjut usia seseorang, makin banyak pengalaman yang ia miliki, dan semakin berbeda pula pengalamannya dari orang lain. Adapun pengalaman orang dewasa dapat diperoleh dari :

Peristiwa- peristiwa yang dialaminya pada masa lalu, yang dijadikan pelajaran untuk menghadapi peristiwa masa kini.
Hubungan dirinya dengan lingkungannya
Kesadaran dirinya dalam menanggapi penilaian dari orang lain.

Pengalaman ini akan diambil maknanya ketika ia belajar sesuatu yang baru. Dengan demikian, pengenalan hal-hal baru akan lebih baik jika diuraikan berdasarkan pengalaman mereka sendiri, sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Orang dewasa memiliki masa kesiapan untuk belajar

Ada masa-masa tertentu bagi orang dewasa untuk siap mempelajari sesuatu yang baru. Contohnya, bila seorang dewasa telah belajar menjadi pengrajin, maka kesiapan pertamanya adalah memperoleh pekerjaan menjadi pengrajin. Pada saat itu ia siap untuk belajar sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Tetapi bila ia juga mendapat peran yang lain dalam waktu yang bersamaan, mungkin ia belum siap untuk itu. Oleh karena itu maka materi pembelajaran perlu disusun berdasarkan masa kesiapannya.

4. Orang dewasa berpandangan untuk segera mempraktekkan hasil belajaranya

Orang dewasa senantiasa berorientasi pada kenyataan. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran bagi orang dewasa sebaiknya diarahkan pada kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan demikian, pengalaman belajar sebaiknya dirancang berdasarkan masalah yang dihadapi warga belajar.

5. Orang dewasa dapat belajar

Sesungguhnya orang dewasa dapat dapat melakukan kegiatan belajar. Bila orang dewasa tidak menampilkan kemampuan seperti diharapkan, kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya perubahan faktor fisiologis, seperti menurunnya pendengaran, dan tenaga sehingga mempengaruhi kecepatan belajarnya. Fasilitator/penyuluh perlu mendorong warga belajar dewasa dalam proses belajar, seuai langkah dan keinginan yang mereka tetapkan sendiri.

6. Belajar merupakan proses yang terjadi pada diri

Proses belajar orang dewasa dapat terlaksana dengan baik apabila metode dan teknik pembelajarannya melibatkan warga belajar. keterlibatan warga belajar merupakan kunci keberhasilan pendidikan orang dewasa. Untuk itu, fasilitator/penyuluh dalam penyelenggaraan kegiatan hendaknya mampu membantu warga belajar (masyarakat) untuk :

1. Mengidentifikasi kebutuhan belajar

2. Merumuskan tujuan belajar

3. Turut bertanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar.

4. Ikut serta mengevaluasi kegiatan belajar

PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

2011-07-10T11:21:00.003+07:00

Ide pokok Tulisan l ini berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh rekan penulis, kepada penulis: Adakah tahapan-tahapan yang telah baku dalam upaya pembentukan sebuah kelompok tani (termasuk petani sekitar hutan)?. Walaupun jawaban yang penulis berikan kepada rekan tersebut hanya merupakan sebuah kajian yang ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, namun penulis merasakan bahwa jawaban tersebut “kiranya” dapat dijadikan bahan diskusi atau wacana bagi pemerhati bidang kehutanan terutama para penyuluh kehutanan.

Pendahuluan

Pembangunan, secara spesifik, merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan keluarganya di semua lokasi sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan professional dengan lingkungan yang terpelihara dan lestari. Terkait dengan proses pembangunan kehutanan khususnya pembangunan sumberdaya manusia sekitar hutan maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma pembangunan yang berkeadilan di mana arah pembangunan berpusat pada rakyat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ke arah kemandirian. Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat diperlukan peranserta aktif masyarakat. Dalam paradigma ini peran individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku (subyek) yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Peranan Penyuluh Kehutanan dalam Membentuk Kelompok Tani

Peranan penyuluh kehutanan sangat strategis dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan yang merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat petani sekitar hutan agar mau dan mampu secara mandiri berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan kelompok-kelompok tani mandiri. Dengan pendekatan kelompok tani yang mandiri banyak manfaat yang akan dipetik oleh masyarakat. Pendekatan kelompok yang “mandiri” dianggap penting karena disini masyarakat dibina untuk berkelompok yaitu agar mereka memiliki wadah untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Kelompok ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi.

Tidak semua masyarakat petani mempunyai keinginan untuk membentuk kelompok. Hal ini tergantung pada tingkat kebutuhan para petani tersebut. Untuk itu sebelum mengajak para petani agar mau membentuk kelompok, terlebih dahulu para penyuluh perlu memahami karakteristik masyarakat setempat (local specific). Pemahaman terhadap masyarakat merupakan awal dari keseluruhan kegiatan penyuluhan. Tanpa adanya pemahaman terhadap masyarakat yang akan diberdayakan, sangat sulit bagi penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Dalam upaya mengajak petani agar memiliki wadah kerjasama (kelompok), penulis mengajak pembaca untuk melihat pendapat dua orang ahli komunikasi, di mana pendapat keduanya “menurut penulis” dapat pula diterjemahkan ke dalam konteks penyuluhan. Knapp dan Vangelisti (1992) dalam Interpersonal Communication and Human Relationship menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan agar proses hubungan antar manusia dapat menuju pada tahap kebersamaan/penyatuan. Apabila kebersamaan ini diterjemahkan atau diperluas dalam arti kelompok, maka tahapan-tahapan tersebut dapat menjadi suatu proses bagi aktivitas tugas penyuluh kehutanan dalam membentuk dan mengembangkan suatu kelompok masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

Tahap Memulai (Initiating), merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan dalam menginformasikan dan memperkenalkan “apa sebenarnya kelompok itu”, “apa keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok”, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar petani sadar (aware) dan tergugah minatnya (interest) dan terbuka wawasannya (understanding). Tahap ini sangat berkaitan dengan persepsi dan kesan para petani terhadap informasi yang disampaikan kepada mereka sehingga diperlukan kecermatan dan kehatian-hatian dalam mengemas dan menyampaikan infomasi. Informasi harus menyentuh dan diharapkan mampu menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, selain kemasan pesan yang tepat dan benar, sosok sang penyuluhpun dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelompok. Untuk itu, penyuluh kehutanan harus dapat menampilkan diri sebagai sosok yang dapat dipercaya (trust) dan mampu menarik rasa suka masyarakat.

Tahap Penjajagan (Experimenting), merupakan usaha mencari cara membangun keinginan para petani dengan melakukan pencarian terhadap kemiripan-kemiripan kebutuhan diantara para petani. Pada tahap ini, penyuluh kehutanan diharapkan mampu menggali aspirasi masyarakat, mampu melihat hal-hal yang dinginkan oleh masyarakat, mampu mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat terbentuknya suatu kelompok. Dengan memperoleh informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka akan diketahui apakah masyarakat merasa butuh atau tidak akan adanya kelompok. Apabila masyarakat belum merasa butuh maka perlu dilakukan kembali penggugahan kesadaran atau kembali ke tahap awal (Initiating). Yang harus diperhatikan dan diusahakan oleh para penyuluh kehutanan bahwa keberadaan kelompok harus merupakan keinginan dan kebutuhan yang datangnya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan akan dikelola oleh masyarakat tani itu sendiri, jadi bukan merupakan paksaan atau pesanan pemerintah (top down). Pada tahap ini diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang sistem sosial masyarakat, termasuk untuk memperkirakan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dari terbentuknya kelompok.

Tahap Penggiatan (Intensifying), ditandai dengan adanya kecenderungan perubahan sikap. Artinya sebagian besar masyarakat tani merasakan sangat perlu dan setuju adanya wadah dalam mencapai tujuan mereka, maka penyuluh kehutanan perlu secara terus menerus melaksanakan pendekatan kepada mereka melalui pertemuan-pertemuan baik yang dilakukan secara formal maupun informal, seperti berkunjung dari rumah ke rumah, mengadakan pertemuan di Balai Pertemuan Desa, ataupun kegiatan lainnya yang dapat memperkokoh minat serta keinginan masyarakat tani dalam membentuk wadah kelompok. Pada tahap ini, informasi-informasi yang penting yang dibutuhkan para petani diusahakan harus selalu tersedia. Dapat juga dengan melakukan kegiatan studi banding yaitu dengan mengajak beberapa petani yang menjadi tokoh masyarakat mengadakan kunjungan ke tempat yang memiliki kelompok tani maju yang dapat dijadikan contoh.

Tahap Pengintegrasian (Integrating), setelah semakin terlihat adanya perubahan yang kuat pada sikap dan perilaku petani, penyuluh kehutanan kiranya perlu memfasilitasi masyarakat tani untuk mengadakan pertemuan-pertemuan formal. Pertemuan-pertemuan ini penting dalam rangka membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang pentingnya kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi. Diharapkan elemen-elemen yang terlibat dalam pertemuan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat desa, Penyuluh kehutanan, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, dan bila perlu melibatkan pula LSM-LSM, dunia usaha dan pihak lainnya yang terkait. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam dialog tersebut maka akan semakin banyak masukan dari berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya dan memperkokoh kelancaran dan kesuksesan program kelompok apabila nantinya terbentuk, serta mempermudah pembinaan kelompok di masa mendatang.

Tahap Pengikatan (Bonding). Dari pertemuan-pertemuan formal tadi maka dihasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk suatu kelompok tani. Pada tahap ini, para petani mengikrarkan kesepakatan dalam sebuah kebersamaan atau kelompok kerja. Setelah kelompok terbentuk, maka dapat dilanjutkan dengan penyusunan struktur organisasi kelompok, program kerja, penentuan sekretariat kelompok, sumber dana kegiatan dan lain sebagainya demi kelancaran aktivitas kelompok dan kelangsungan hidup kelompok.

PROGRAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN: SUDAHKAH MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN?

2011-07-01T17:16:00.003+07:00

Pendahuluan

Hutan merupakan potensi atau kekayaan alam yang apabila dikelola dengan baik dan bijak akan memberikan manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupan, tidak saja bagi manusia melainkan juga bagi seluruh kehidupan di alam ini. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan terluas. Artinya, bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, apabila mampu dikelola dengan baik dan bijak.

Masyarakat sekitar hutan kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan hutan, sebagaimana dinyatakan oleh Awang (2003) bahwa terdapat jutaan masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan kehidupannya tergantung kepada produksi dan juga hasil hutan. Sayangnya sampai dengan saat ini banyak penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sekitar hutan pada umumnya tidak jauh dari kesan kemiskinan, keterbelakangan, kualitas hidup yang pas-pasan, dan hal-hal lain yang menunjukkan betapa kondisi masyarakat sekitar hutan selalu berada dalam keadaan yang memprihatinkan.

Kondisi ini adalah akibat kesalahan pengelolaan hutan pada masa lalu di mana kebijakan pengelolaan hutan lebih bertumpu pada paradigma timber based management. Pengelolaan hutan cenderung berorientasi pada pengeksploitasian hasil hutan berupa kayu yang berbasis pada upaya peningkatan atau pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumberdaya hutan sebagian diserahkan kepada swasta (pemilik modal besar) dengan harapan terjadi produksi hutan (kayu) melalui mekanisme fragmentasi kawasan hutan dan suntikan investasi oleh swasta. Pada tataran implementasi terjadi praktek marginalisasi pada masyarakat sekitar hutan, peran masyarakat sekitar hutan lebih banyak dikesampingkan.

Paradigma pembangunan kehutanan, pada saat ini, telah mengalami pergeseran ke arah paradigma yang lebih holistik yaitu pendekatan ekosistem (resourced based management) yang bertumpu pada community based development. Secara konseptual, paradigma ini merupakan model pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Artinya, keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dianggap penting untuk dapat menjaga eksistensi dan merehabilitasi hutan yang pada saat ini kondisinya parah, dan pada saat yang sama dengan keterlibatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Implementasi dari paradigma tersebut adalah diluncurkannya berbagai program pembangunan kehutanan berbasis masyarakat yang bertujuan agar masyarakat terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan sehingga dengan keterlibatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, antara lain pembangunan masyarakat desa dutan (PMDH), hutan kemasyarakatan (HKm), model desa konservasi (MDK), Gerakan Nasionbal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), dan banyak lainnya. Namun, apakah pelaksanaan program-program tersebut sudah taat azas? sudahkah masyarakat sekitar hutan menjadi aktor atau pelaku pengelolaan hutan? Apakah masyarakat sekitar hutan telah terlepas dari keterpurukannya?.

Kita tidak bisa menafikan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah “belum”. Apa yang menjadi tujuan dari program-program tersebut belum tercapai bahkan di beberapa tempat menunjukkan kegagalan. Muncul pertanyaan berikutnya, di mana letak kesalahan program-program tersebut?

Salah satu jawaban termudah dapat ditelusuri dari struktur kegiatan yang berkembang dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut yang terkesan telah melembaga. Pada tataran pelaksanaan di lapangan, semangat community development belum dipahami dan belum menyentuh esensinya sehingga belum menjadi ruh dari pelaksanaan program-program pembangunan kehutanan. Community development masih diartikan sebagai kegiatan work for (bekerja untuk) bukan work with (bekerja bersama) masyarakat, sehingga hasil akhir dari program tersebut belum mampu memberdayakan dan memandirikan sekitar hutan.

Pembangunan Masyarakat (Community Development)

Pembangunan masyarakat perlu dipahami dengan benar sehingga dapat menjadi ruh yang menggerakkan pelaksanaan program pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Terdapat dua dimensi dalam pembangunan masyarakat yaitu bagaimana membangun keberdayaan atau kapasitas masyarakat (community organizing) dan membangun ekonomi rakyat (economic development). Dimensi kedua (economic development) pada umumnya merupakan dampak dari dimensi pertama, yang dilengkapi atau disertai dengan adanya subsidi atau bantuan pihak eksternal. Kebanyakan pelaksanaan pembangunan lupa pada dimensi yang pertama karena lebih fokus pada dimensi kedua tersebut, sehingga yang terjadi program pembangunan lebih bersifat karikatif dibandingkan memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi entry point atau tiutik masuk agar tercapai tujuan pembanguan kehuatan berbasis masyarakat adalah dimensi pertama yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pembangunan masyarakat (community development) sebagai : "the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrade these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress" (Ndraha, 1990).

Rumusan di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat merupakan upaya membangun dan meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik/berdaya sehingga mampu berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan.

Menurut Du Sautoy (1962), terdapat tiga hal penting sehingga suatu program dapat dikatakan sebagai program yang berbasis community development. Apabila ketiga hal tersebut diabaikan maka kegiatan yang dilaksanakan dianggap bukan kegiatan yang membangun masyarakat (community development) melainkan pembangunan yang diperuntukan bagi masyarakat (work for). Ketiga elemen tersebut adalah: (1) pelaksanaan program harus dapat menciptakan “self help” masyarakat, (2) program harus sesuai dan mengedepankan kebutuhan masyarakat, dan (3) pelaksanaan program harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengaitkan berbagai dimensi dan sektor.

1. Membangun “Self Helf” Masyarakat
Membangun “self help” masyarakat merupakan inti dari kegiatan community development. Self help disini dapat dimaknai dengan kemandirian. Dengan demikian, fungsi yang harus dijalankan oleh pelaksana program kehutanan berbasis masyarakat adalah membantu masyarakat untuk dapat membantu dirinya sendiri atau membangun kemandirian (helping people to help them self). Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang memiliki kapasitas atau keberdayaan sehingga memiliki rasa percaya diri yang tinggi atas kemampuannya dan tidak tergantung pada pihak lain. Hal ini berarti, program pembangunan kehutanan berbasis masyarakat harus berangkat dari upaya memberdayakan masyarakat, bukan upaya atau kegiatan yang bersifat karikatif. Memberdayakan masyarakat sekitar hutan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sekitar hutan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bukan merupakan kegiatan yang bersifat simultan, yang langsung terlihat hasilnya. Kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan investasi jangka panjang, di mana membutuhkan proses yang berkesinambungan sehingga tercapai hasil yang diinginkan yaitu masyarakat yang berdaya. Hal inilah yang belum terakomodir dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan pembangunan kehutanan adalah pendekatan keproyekan sehingga pengelolaannya didasarkan pada manajemen proyek, artinya pelaksanaan program pembangunan kehutanan lebih didasarkan pada kepentingan-kepentingan rutin “proyek” semata, yang pada umumnya bersifat jangka pendek. Tolok ukur keberhasilannyapun adalah tolok ukur keproyekan yaitu proyek dianggap sukses jika anggarannya dapat dihabiskan, sementara pada kenyataannnya masyarakat tetap dalam kondisi belum berdaya.

Walaupun secara konseptual pemberdayaan masyarakat oleh para birokrat dianggap penting sehingga dimasukkan dalam berbagai program pembangunan (termasuk pembangunan kehutanan). Namun secara faktual, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan proses dalam pencapaian tujuannya kelihatannya belum dipertimbangkan sebagai kegiatan investasi yang memberikan manfaat jangka panjang, bahkan cenderung dianggap sebagai beban anggaran. Memang harus diakui bahwa upaya memberdayakan masyarakat sekitar hutan merupakan investasi yang hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung, namun baru dapat dilihat dan dinikmati dalam jangka panjang di beberapa tahun ke depan. Akan tetapi dalam jangka panjang pemanfaatan tenaga kerja yang terampil dalam mengelola hutan, sebagai hasil dari kegiatan pemberdayaan, akan segera mensubstitusi pengorbanan tersebut. Perlu disadari bahwa kemakmuran bangsa bukan disebabkan oleh akumulasi kekayaan sumberdaya alam melainkan dengan cara membangun sebanyak mungkin tenaga produktif sehingga tercipta kekuatan swadaya bangsa yang mampu mengelola sumberdaya alam tersebut dengan baik
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan proses edukasi (community education), artinya keberdayaan masyarakat dapat tercipta melalui proses mendidik masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (P3). Tujuan dari P3 adalah pertama, mendorong masyarakat untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk merencanakan pembangunan hingga menikmati hasilnya. Kedua, mendorong masyarakat untuk menentukan program pembangunan berasas lokal tapi berorientasi global. Ketiga, mendorong masyarakat untuk mempunyai kemampuan dalam mengontrol masa depannya sendiri. Keempat, mendorong masyarakat untuk menguasai lingkungan sosialnya.

Intervensi pemberdayaan dilakukan dengan cara mengelola potensi yang ada pada masyarakat tetapi belum diberdayakan untuk menjadi suatu kekuatan sehingga dapat tercapai dampak/hasil yang lebih besar dari suatu kegiatan bersama. Dalam konteks pembangunan, artinya masyarakat diizinkan menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka harus secara penuh bertanggung jawab atas hasil yang dicapai (entah baik atau buruk). Artinya bahwa pembangunan masyarakat menekankan pada upaya meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, di mana masyarakat tidak sekadar dilibatkan sebagai partisan biasa, tetapi menjadikan mereka sebagai pelaku utama dari program tersebut.

2. Program harus sesuai dan mengedepankan kebutuhan masyarakat
Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh seberapa jauh kegiatan yang ditawarkan dianggap penting oleh masyarakat, berikutnya adalah apakah struktur dan proses kegiatan sesuai dengan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Ife, 1995). Oleh karena itu, perlu dicermati, apakah kriteria yang disebutkan Ife tersebut telah terakomodasi dalam program pembangunan kehutanan?

Masih terasa adanya nuansa top down dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Penyusunan program pembangunan masih didasarkan atas pemikiran para birokrat atau pertimbangan di belakang meja, yang menganggap bahwa apa yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan dan demi kepentingan masyarakat. Mekanisme ini disebut sebagai work for bukan work with karena secara konseptual bertujuan untuk membantu masyarakat. Namun dalam pelaksanannya, program yang disusun belum sesuai dan belum mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kekhasan setempat. Banyak program disusun tanpa melakukan identifikasi kebutuhan atau konsultasi publik, sehingga hasil akhir yang dicapai setelah program dijalankan adalah tidak optimal, kalau tidak mau dikatakan gagal. Kegagalan program kehutanan, sebagai misal penanaman pohon, disebabkan karena terjadi proses “penyeragaman” komoditas yang ditanam tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan komoditas lokal yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga yang terjadi adalah ketidakberlanjutan kegiatan/program, karena masyarakat tidak merasa butuh atau tidak merasa penting terhadap komoditas yang ditawarkan. Akibatnya tidak ada upaya pemeliharaan sehingga persentase kematian bibit yang ditanam sangat tinggi. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program lebih sebagai tenaga kerja yang orientasinya untuk mendapatkan upah kerja, setelah upah didapat pekerjaan berhenti.

Di dalam masyarakat banyak terdapat sumberdaya (resources) lokal yang lekat dengan masyarakat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sumberdaya inilah yang harus menjadi fokus program pembangunan, termasuk pembangunan kehutanan, untuk didayagunakan atau dimanfaatkan sehingga masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, pembangunan berbasis masyarakat harus diartikan sebagai proses untuk menciptakan hubungan yang serasi antara sumber-sumberdaya yang ada dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga tercapai suatu kondisi kesejahteraan yang semakin meningkat (Soetomo 2008)

3. Pelaksanaan program harus dilaksanakan secara terintegrasi
Terdapat berbagai dimensi dalam kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang harus dipertimbangkan, yaitu ekonomi, politik, personal/spritual, budaya, sosial, dan lingkungan masyarakat (Ife, 1995). Keenam dimensi tersebut harus terintgrasi atau harus ada dalam program-program pembangunan berbasis pembangunan masyarakat, walaupun bisa saja penekanannya berbeda-beda antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain. Artinya boleh jadi sebuah program pembangunan menekankan pada satu dimensi atau menjadi entry point program namun tidak boleh mengabaikan dimensi lainnya. Sebagai contoh, pada suatu masyarakat yang sudah memiliki kapasitas di bidang ekonomi yang kuat, namun ternyata lingkungan sekitarnya rusak maka yang menjadi penekanan atau entry point program adalah pada aspek penegelolaan lingkungan namun tetap memerlukan dukungan dari dimensi lainnya.

Agar keenam dimensi dapat berjalan maka diperlukan kerjasama bahkan kolaborasi dengan sektor lain, baik intrasektor maupun intersektor. Sering terjadi satu sektor bekerja sendirian tanpa memperhatikan bahwa diperlukan bantuan atau kerjasama dengan sektor lain agar tercapai tujuan pembangunan yang komprehensif. Hal ini terjadi, disebabkan oleh karena adanya ego sektoral. Setiap pihak merasa paling mampu dalam melaksanakan kegiatan. Masing-masing pihak tidak mau melibatkan pihak lain yang mungkin memiliki kapabilitas atau tupoksi di bidang tertentu, sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan atau terjadi kegiatan dikerjakan oleh pihak lain yang tidak memiliki tupoksi pada kegiatan tersebut. Mereka lupa bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah bukan untuk kepentingan sektoral semata melainkan untuk kepentingan rakyat yaitu agar tercapainya masyarakat mandiri dan sejahtera. Pertanyaan yang timbul, apakah pelaksanaan program pembangunan kehutanan telah terintegrasi baik intrasektoral maupun intersektoral? Kaitannya dengan integrasi intrasektoral, apakah telah terjadi kerjasama dan kolaborasi di antara unit-unit atau bidang-bidang di kementerian kehutanan dalam melaksanakan tupoksinya? Apakah bidang-bidang tersebut telah menjalankan peran sesuai dengan tupoksinya? Begitu pula dengan integrasi intersektoral, apakah program pembangunan kehutanan telah teringrasi dengan pembangunan di sektor atau kementerian lain?

Kalau dicermati integrasi intrasektoral di Kementerian Kehutanan belum optimal. Masing-masing bidang masih berjalan sendiri-sendiri, belum sinergi dan terintegrasi, paling tidak dalam bentuk yang sederhana yaitu koordinasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mitchell et. al (2007) bahwa koordinasi adalah bentuk kemitraan dimana satu pihak berusaha mencapai tujuannya dengan mempertimbangkan kepentingan pihak lain namun tanpa berinteraksi secara langsung.

Keberhasilan atau tercapainya tujuan pembangunan kehutanan yang dilaksanakan sangat ditentukan oleh berfungsinya semua unit/bidang yang ada dalam Kemenhut, yang secara terintegrasi dan sinergis menjalankan tupoksinya. Apabila intgerasi dan sinegitas tidak terjadi maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara optimal. Contoh ketidakoptimalan kegiatan sebagai akibat tidak atau kurang terintegrasi kegiatan antar unit kemenhut adalah adanya kontradiktif pelaksanaan kebijakan pada masa lalu yaitu kegiatan GNRHL yang merupakan produk kegiatan Ditjen RLPS. Kegiatan GNRHL merupakan bentuk mobilisasi masyarakat untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Namun dalam penyusunan kebijakan tersebut tidak melibatkan unit lain terutama yang memiliki tupoksi untuk memberdayakan masyarakat yaitu lembaga penyuluhan sehingga yang terjadi di lapangan adalah kegiatan GNRHL kontradiktif dengan semangat community development. Pemberian uang kepada masyarakat sebagai alat untuk memotivasi masyarakat dalam kegiatan GNRHL bertolak belakang dengan kegiatan edukasi masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat. Implikasinya, program GNRHL mengakibatkan masyarakat menjadi bergantung dan berharap pada insentif, masyarakat terlibat bukan karena kesadaran akan pentingnya hutan lestari melainkan didorong oleh keinginan mendapatkan upah. Seharusnya bisa dicarikan formula yang efektif dalam menggerakkan masyarakat tanpa harus menciptakan ketergantungan masyarakat pada imbalan, apabila dalam perumusan kebijakan dilakukan secara integratif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki kapabilitas. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan kebijakan, alternatif keputusan yang diperoleh akan lebih baik, karena dengan keterlibatan banyak pihak yang kompeten akan memungkinkan munculnya beberapa pengalaman dan ide yang beraneka ragam, serta latar belakang peninjauan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.

Penutup

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memberi pengajaran, melainkan sekedar sharing pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep community development agar program-program yang pembangunan kehutanan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar hutan.

Pendekatan Behavioristik dalam Pembelajaran

2011-04-18T08:40:00.000+07:00

Pandangan behavioristik menekankan bahwa pola-pola perilaku dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan pengukuhan (reinforcement) dengan mengkondisikan stimulus (conditioning) dalam lingkungan (enviornmentalistik). Dengan demikian, perubahan perilaku (behavior change) dapat terjadi.
Dalam konteks pandangan behaviorisme, dapat dinyatakan bahwa praktek pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha conditioning (penciptaan seperangkat stimulus) yang diharapkan pula menghasilkan pola-pola perilaku (seperangkat response) tertentu. Prestasi belajar (achievment) dalam term-term pengetahuan (penalaran), sikap (penghayatan), dan keterampilan (pengamalan) merupakan indikator-indikator atau manifestasi dari perubahan dan perkembangan perilaku termaksud.
Belajar merupakan perubahan fungsoinal. Paham ini berpendirian bahwa jiwa manusia itu terdiri ats sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu (misalnya daya mengingat, daya berpikir dan sebagainya). Agar daya-daya itu berlaku secara fungsional, harus terlebih dahulu terlatih. Oleh karena itu, dalam konteks ini, belajar berarti melatih daya (mengasah otak) agar tajam sehingga berguna, untuk menyayat atau memecahkan persoalan-persoalan ataupun dalam hidup ini.
Jadi, hasil belajar dalam bidang tertentu, menurut teori ini, akan dapat ditransferkan (transferable) ke bidang-bidang lain. Dalam versi mutakhir, teori ini kita temukan sebagai teori cognitive yang dikembangkan oleh: Piaget, dalam konteks teori keseimbangannya yang disebut accomodation. Dijelaskan bahwa struktur fungsi kognitif itu dapat berubah kalau individu berhadapan dengan hal-hal baru yang tidak dapat diorganisasikan ke dalam struktur yang telah ada (prinsip association). Dengan demikian belajar dalam hal ini apat mengandung makna sebagai: perubahan struktutral.
Pola belajar signal learning (belajar signal atau anda isyarat). Sinal learning dapat didefinisikan sebgai proses penguasaan pola dasar perilaku yang bersifat involunter (involuntary) (tidak disengaja dan didasari tujuannya). Dalam pola perilaku ini terlibat aspek-aspek reaksi emosional di dalamnya. Misalnya, seorang anak menolak berobat ke dokter sebagai reaksi emosional atas pengalamnnya yang dirasakan sebagai hal yang kurang menyenangkan. Kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya tipe belajar ini, ialah diberikan stimulus (signal) secara serempak (contiguity) perangsang-perangsang tertentu dengan berulang-ulang (repetition). Tipe belajar ini dapat digolongkan pula ke dalam jenis belajar classical condition (Pavlov).
Pola belajar stimulus-respens learning (belajar stimulus respons, sambut rangsang). Tipe belajar ini masuk ke dalam tipe operant or instrumental condition atau belajar dengan trial and error (thorndike). Misalnya, anjing dapat melakukan jabat tangan kalau mendengar perintah tertentu dari pelatihnya.
Teori belajar koneksionisme dipelopori oleh Thorndike dan kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa kegiatan belajar, baik pada kehidupan hewan maupun dalam kehidupan manusia, verlangsung menurut prinsip yang sama yaitu melalui proses pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan perbuatan. Proses belajar berlangsung sesuai dengan hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. Hukum kesiapan (law of rediness) menjelaskan bahwa kegiatan belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila peserta didik telah memiliki kesiapan belajar. Hukum ini menjelaskan bahwa materi belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan belajar dan sesuai pula dengan cara-cara belajar yang dimiliki pesrta didik, sehingga kegiatan belajar dapat menimbulkan kepuasan pada peserta didik. Hukum latihan (law of exercises) menyatakan bahwa koneksi antara kondisi dan tindakan dalam belajar akan menjadi kuat karena adanya latihan penggunaan sesuatu yang dipelajari (law of use). Sebaliknya koneksi dan tindakan itu akan menjadi lemah apabila tanpa latihan (law of disuse). Hukum ini memberikan pembenaran terhadap pentingnya pesrta didik untuk selalu mengulangi materi yang dipelajari. Hukum efek (law of effect) menyatakan bahwa kegatan belajar ang memerikan hasil yang menyenangkan kepada pesrta didik, seperti pujian dan hadiah, cenderung kegiatan tersebut akan diulangi dan dikembangkan oleh pesrta didik. Sebaliknya kegiatan belajar yang memberikan hasil yang tidak menyenagkan, seperti celaan dan hukuman, cenderung akan dihentikan atau dihindari oleh peserta didik. Dengan demikian kesiapan, latihan dan pengaruh merupakan hukum-hukum yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran.
Teori conditioning mula-mula dipelopori oleh Ivan Pavlov (1927) kemudian dikembangkan oleh Watson (1970). Percobaan yang dilakukan Pavlov terhadap anjungnya mengambarkan bahwa belajar dilakukan dengan mengasosiaikan suatu ganjaran (reward) dengan ransangan (stimulus) yang mendahului ganjaran itu. Perangsang bersyarat dan perangsang tidak bersyarat merupaka penkondisian (conditioning) dalam proses pembentukan perilaku. Watson mengembangkanteori ini melalui percobaan tentan gejala takut pada anak, dengan menggunakan tikus putih. Menurut teosi ini, belajar adalah suatu proses yang disebabkan oleh adanya syarat tertentu yaitu berupa rangsangan. Penkondisian (conditioning) dalam bentuk rangsangan dan pembiasaan mereaksi terhadap perangsang tertentu menimbulkan proses belajar.
Skinner mengembangkan teori operant conditioning melaluipercobaan terhadap burung dan kotak yang dilengkapi dengan pengungkit. Apabila pengungkit itu kena tekanan maka ia dapat mengeluarkan makanan. Ada dua macam respons dalam hal ini, yaitu yang timbul dari perangsang tertentui, seperti makanan yang menimbulkan keluarnya air liur dan operant-operant yang imbul dan berkembang karena perangsang tertentu itu diikuti oleh perangsang lainnya (reinforing stimuli), Perilaku yang terbentuk karena operant respons disebut operant behavior. Guthrie memanfaatkan teori conditioning dalam menemukan cara mengubah kebiasaan yang kurang baik. Tingkah laku manusia merupakan rangkaian unit tingkah laku yang saling memberikan respons terhadap rangsangan yang timbul dari masing-masing unit tingkah laku itu. Dalam proses cnditioning akan terjadi asosiasi antara unit-unit tingkah laku berurutan. Melalui latihan berulang kali maka terjadilah penguatan proses asosiasi.
Aliran belajar tingkah laku memandang belajar sebagai suatu pola hubungan stimulus dan respons (S-R). Menurut Thorndike bahwa belajar merupakan kegiatan trial and error. Berdasarkan hasil penelitiannya, Thorndike mengemukakan tiga hukum, yaitu (a) hukum kesiapan, yaitu keadaan yang bekaitan dengan kesenangan atau ketidaks enangan untuk dan dalam belajar, (b) hukum latihan, yang brekenaan dengan proses p[enguatan hubungan antara stimulus dan respons yang berkaitan yang diperoleh peserta didik melalui praktek, (c) hukum pengaruh, berkaitan dengan penguatan dan pemutusan setiap hubungan antara stimulus dan respons melalui tindakan.
Teori ini menyatakan bahawa jika seseorang dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk merespons stimulus maka ia akan mencoba dengan pola respons tertentu. Jika ternyata responsnya sangat tepat maka ia akan mengulangi lagi respons tersebut seandainya stimulus yang bersamaan muncul. Namun jika respons itu tidak tepat maka ia tidak akan mengulangi lagi responsnya seanainya stimulus yang bersamaan itu timbul kembali.
Menurut horndike, proses belajar behavioristik mengandung tiga unsur penting, yaitu stimulus, respons, dan penguatan (reinforement). Teori ini dianggap sebagai dasar berbagai program inovatif dalam pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah seperti pembelajaran berprogram, mesin pembelajaran, dan pembelajaran melalui komputer. Menurut teori ini tingkah laku seseorang adalah sebagai akibat dari lingkungan. Untuk mengontrol tingkah laku seseorang dapat dilakukan dengan upaya mengendalikan rangsangan yang bersumber dari lingkungan sekitar.
Sehubungan dengan itu, Skinner mengemukakan bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Sikap dan pemikiran seseorang bukan faktor penyebab bagi perilaku orang itu, melainkan muncul bersamaan dengan perilaku atau mengikuti perilakunya ini. Cara berperilaku seseorang dan akibat dari perilakunya dapat diamati (diobservasi). Perubahan perilaku dapat dikendalikan melalui upaya penguatan pengaruh yang positip dan menghindarkan pengaruh negatif berdasarkan suatu rancanagn tertentu. Berdasarkan pandang ini Skinner mengajukan teknologi perilaku yang dinilainya amat penting dalam menentukan strtaegi pendidikan. Teknologi perilaku memberikan penekanan untuk terjadinya penggeseran tanggungjawab atas perubahan perilaku pada diri orang yang melaksanakan atau dikenai perubahan perilaku pada diri orang yang melaksanakan atau dikenai perubahan perilaku itu dalam lingkungannya. Dalam penggunaan teknologi perilaku maka berbagai penguat (reinforcers) baik penguat yang positip maupun penguat yang negatip perlu dirancang dan digunakan secara tepat dan teliti.
Implikasi praktis aliran ini dalam prose pembelajaran adalah (a) tujuan-tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam sebuah bentuk perilaku tertentu yang dapat diamati dan diukur; (b) materi pelajaran perlu dipecah menjadi bagian-bagain kecil sehingga mudah dikuasai oleh peserta didik; (c) materi pelajaran dan kegiatan belajar disusun dalam urutan yang logis sehimgga memudahkan bagi peserta didik untuk melaluinya; dan (d) proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tersedianya bahan belajar.

9 Propositions of Modern Learning

2011-04-18T08:33:00.000+07:00

1. The pupil learns only what he is interested in learning
2. It is important that the pupil share in the development and management of the curriculum
3. Learning is integral; genuine learning is not an additive experience but a remaking of experience
4. Learning Depends on wanting to learn
5. An individual learns best when he is free to create his own responses in a situation
6. Learning depends on not knowing the answers
7. Every pupil learns in his own way
8. Learning is largely an emotional experience
9. To learn is to change

Sources:
Canton, N. 1953. The Teaching-Learning Process. New York: Rinehart & Winstons
Walter, GA & Marks, SE. 1981. Experiental Learning and Change. New York: John Wiley & Sons

Pemberdaya dan Yang Diberdayakan

2011-04-16T06:28:00.002+07:00

Partisipasi aktif dari semua elemen bangsa sangat diperlukan dalam pembangunan. Namun demikian sebagaimana diketahui kebijakan masa lalu tidak memberikan mereka peluang gerak yang luas untuk mengakses ruang pendidikan, ekonomi, dan politik sehingga pada saat ini sebagian besar rakyat Indonesia masih berada dalam kondisi yang serba terbatas atau tidak berdaya atau tidak memiliki kapasitas yang memadai. Hanya terdapat segelintir orang atau kelompok orang yang hidupnya lebih baik dan berdaya. Karena keterbatasan kapasitas tersebut maka mereka belum mampu berperan serta secara aktif dan menyeluruh dalam pembangunan, kalaupun terlibat peran mereka hanyalah bersifat parsial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan pada dasarnya akan melibatkan dua pihak yaitu pertama pihak yang melakukan pemberdayaan dan kedua adalah pihak yang diberdayakan. Dalam konteks pembangunan bangsa dan negara, yang paling bertanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan adalah pihak pengambil kebijakan di level pemerintah, sedangkan pihak-pihak yang diberdayakan adalah masyarakat pada umumnya, para pelaksana penyelenggara organisasi baik organisisasi pemerintahan/aparatur pemerintahan maupun organisasi non pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya kemauan dan kerja keras dari pihak pemberdaya dan pihak yang diberdayakan. Artinya, harus ada interaksi yang bersifat positip dari kedua pihak, harus ada komitmen yang kuat serta konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Pertanyaan yang timbul adalah harus dari mana aktivitas pemberdayaan dimulainya?. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa aktivitas pemberdayaan melibatkan dua pihak yaitu pemberdaya (aparatur pemerintah) dan pihak yang diberdayakan, oleh karena itu sudah seharusnya pemberdayaan itu dimulai dari aparatur pemerintah (Mullik, 2003). Artinya, aparatur pemerintah harus memiliki kapasitas yang memadai dan mengetahui dengan baik cara memberdayakan. Kapasitas yang dimaksud di sini harus meliputi kapasitas intelektual, kapasitas emosional/sosial, dan yang paling penting adalah kapasitas moral.

Peningkatan kapasitas intelektual para aparatur perlu dilakukan agar mereka mampu menjawab dan memecahkan setiap persoalan pemberdayaan, setiap pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang jernih, tegas, logis dan kreatif. Oleh karena itu para aparatur harus terus diupayakan agar lebih pintar (berpengetahuan), trampil, dan lebih mampu. Hal ini dapat dicapai melalui aktivitas pendidikan baik formal, maupun non formal.

Peningkatan kapasitas emosional pemberdaya, yaitu para aparatur selaku pemberdaya harus selalu diarahkan untuk mampu membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan sistem sosial (masyarakat) di mana aparatur tersebut berada. Ia harus memiliki kemampuan untuk memotivasi, mendorong dan menata masyarakat disekitarnya dan sanggup menerima amanah kepercayaan masyarakat. Dengan kapasitas emosional yang baik, para aparatur akan sanggup memahami dan berintraksi dengan masyarakat dengan segenap kemajemukan karakter sosial yang melekat pada masyarakat tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat aparatur pemerintah baik secara latent maupun manifest yang tetap melakukan praktek-praktek KKN. Oleh karena itu pembenahan dan peningkatan kapasitas moral dirasa sangat perlu dan mendesak. Aparatur pemerintah harus di arahkan agar mereka memiliki kemampuan mengendalikan diri, kemampuan menata karakter dan manajemen Qalbu, kemampuan mengembalikan dan menyandarkan semua urusan hanya kepada Sang Khalik. Dengan meningkatnya kapasitas moral, maka diharapkan dalam melaksanakan amanah atau tanggung jawab yang diembannya sebagai pihak yang melakukan pemberdayaan, aparatur pemerintah akan menggunakan hati nurani yang dilandasi oleh semangat IMTAQ kepada Sang Khaliq. Keimanan dan ketaqwaan kepada Sang Khaliq akan melahirkan kinerja SDM yang berada di atas rel atau jalan kebenaran yang “hakiki” yang akan berujung pada tercapainya efektivitas kinerja yang baik dan benar.

Bila ketiga kapasitas tersebut telah dimiliki oleh aparatur pemerintah, maka akan tercipta aparatur yang berdaya, kuat dan tegas, sehingga secara bertahap akan mampu secara bertanggung jawab menginisiasi, memotivasi, menggerakkan dan membantu mengelola potensi atau daya yang ada dalam masyarakat menjadi sebuah kekuatan swadaya bangsa. Namun demikian, agar ketiga komponen kapasitas itu dapat berjalan dan sebagai antisipasi timbulnya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan, maka perlu seperangkat instrumen pengendali yang secara tegas mengatur aparatur pemerintah dalam melakukan aktivitas pemberdayaan. Muara dari instrumen ini adalah secara gradual terbangunnya kapasitas intelektual, kapasitas emosional, dan kapasitas moral yang baik sebagaimana diharapkan oleh hampir semua masyarakat Indonesia pada umumnya. Instrumen tersebut dapat berwujud aturan atau hukum yang di dalamnya terdapat ancaman dan sanksi bagi yang melanggar.

Setelah pembenahan terhadap aparatur dilakukan dan mereka telah memiliki ketiga kapasitas yang memadai maka pemberdayaan kepada masyarakat dapat dilakukan. Mullik (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu penyuluhan, pendampingan dan pelayanan (P3) Tujuan dari P3 adalah pertama, mendorong masyarakat untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk merencanakan pembangunan hingga menikmati hasilnya. Kedua, mendorong masyarakat untuk menentukan program pembangunan pembangunan berasas lokal namun berorientasi global. Ketiga, mendorong masyarakat untuk mempunyai kemampuan dalam mengontrol masa depannya sendiri. Keempat, mendorong masyarakat untuk menguasai lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penekanan dari kegiatan P3 adalah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka mempunyai akses yang lebih luas di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Masyarakat diajak, diarahkan, dibimbing, dan dididik agar secara sadar mau belajar secara terus-menerus sehingga dapat mengelola potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan yang bermuara pada lahirnya masyarakat yang mandiri dalam upaya-upaya memecahkan persoalan hidupnya serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Dalam seluruh kegiatan pemberdayaan, pemberdaya berperan sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator menggunakan falsafah doing with the community bukannya doing for the community. Falsafah kerja doing for, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, falsafah kerja doing with, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - real needs dan felt needs. Falsafah kerja doing with, sangat sesuai dengan gagasan besar Ki Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani, yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.

Semakin lama kegiatan berjalan, peran sebagai fasilitator semakin dikurangi, dan pada akhirnya dapat dilepaskan apabila masyarakat telah mandiri dan telah mencapai keberdayaan pada aspek ekonomi, sosial dan politik. Pemunduran ini bukan satu tahap tetapi suatu proses yang dilakukan secara pelan-pelan. Dengan lain perkataan, peran aparatur atau pemberdaya akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya akan berhenti, untuk selanjutnya peran sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh anggota dalam masyarakat itu sendiri yang oleh anggota masyarakat lainnya dianggap mampu membawa ke arah keberdayaan yang lebih kokoh.

SEJARAH PARTISIPASI

2009-10-25T14:10:00.001+07:00

Partisipasi masyarakat bukan merupakan konsep yang sama sekali baru. Konsep Partisipasi dirumuskan pada pertengahan tahun 1970 an, ditengah-tengan tumbuhnya kesadaran bahwa upaya-upaya pembangunan pada saat itu tidak terlalu berdampak pada pengentasan kemiskinan. Paradigma pembangunan di tahun 1960 an dan 1970 an merupakan peninggalan dari aturan kolonial/penjajah, khususnya pada sistem perencanaan di akhir tahun 1930 an dan setelah periode PD II. Konsepnya bersifat ”top down (dari atas ke bawah)” yaitu pembangunan diartikan sebagai upaya pemerintah melakukan sesuatu untuk rakyat/masyarakat, dan terlihat kental penggunaan bahasa-bahasa yang bernuansa militer-birokratis yang mengacu pada literatur manajemen Amerika Serikat keluaran PD II seperti: ”tujuan (objectves), sasaran (targets), strategi (strategies), kapabilitas (capability). Penggunaan metode ilmiah sosial di akhir tahun 1950 an yang dikombinasikan dengan penggunaan mesin menghasilkan mutu yang semu, dan terjadi pengeluaran biaya yang besar. Hanya sedikit stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan ”pembangunan” tersebut. Kondisi ini merupakan penyebab tertinggi gagalnya pembangunan di negara-negara berkembang dalam meningkatkan kehidupan masyarakat miskin. Pembangunan partisipatif lahir sebagai reaksi atas kegagalan pembangunan tersebut, dipopulerkan oleh Gordon Conway dan Robert Chambers (1992), kemudian dikembangkan oleh David Korten (1996).

Partisipasi masyarakat pada pembangunan pedesaan dirumuskan pada World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD), yang diselenggarakan di Roma pada tahun 1979. WCARRD mendeklarasikan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan hak masyarakat untuk menyusun pranata-pranata sehingga dapat menentukan kehidupannya sendiri, ditegaskan bahwa partisipasi merupakan hak asasi manusia. Konferensi mengemukakan bahwa masyarakat desa yang pada umumnya merupakan pihak yang kurang beruntung harus diorganisasikan dan dan secara aktif dilibatkan dalam merancang kebijakan dan program, dan diberi kesempatan untuk mengendalikan pranata sosial ekonomi. WCARRD melihat adanya hubungan yang erat antara partisipasi dan kesukarelaan, antara kekuasaan/otonomi dan organisasi yang mewakili pihak terabaikan (pihak miskin). Lembaga-lembaga atau agen-agen pembangunan hendaknya melakukan kegiatan kooperatif dengan organisasi-organisasi tersebut, dan menyarankan agar bantuan yang ada disalurkan pada petani kecil dan kelompok tani. Sejak saat itu partisipasi masyarakat telah mendapat perhatian dari berbagai pemerintah, lembaga-lembaga donor, dan organisai internasional lainnya, dan banyak program partisipatif yang kemudian dikembang diberbagai negara.

JABATAN BASAH DAN JABATAN KERING

2009-10-13T13:00:00.001+07:00

“SI A… sekarang ...enak ya…..ia menduduki jabatan basah”, sedangkan si “B biasa-biasa aja padahal eselonnya sama”. “Payah...jabatan yang ada sekarang adalah jabatan kering”. “Kalau mau dapat jabatan basah, harus berani berkorban”. Dan masih banyak lainnya pernyataan-pernyataan yang sering terlontar dari para “pemburu jabatan”dalam struktur lingkup birokrasi atau organisasi lainnya.

Jabatan basah dan jabatan kering, apa sich bedanya?

Bila ditinjau dari struktur organisasi birokrasi manapun maka tidak ada yang namanya jabatan basah dan jabatan kering. Semua posisi atau jabatan sudah ada aturan mainnya, semuanya sudah tercantum jelas dalam adiminstrasi kepegawaian, bahwa setiap eselon yang tingkatannya sama memiliki pendapatan, tunjangan yang sama besar selain ditinjau dari masa kerja. Lalu apa yang dimaksud dengan jabatan basah?

Jabatan basah adalah istilah bagi para oknum birokrat ”pemburu harta”. Ada jabatan tertentu yang melekat pada jabatannya atau posisi tersebut tugas mengurus dan mengelola berbagai sarana, prasarana dan kegiatan pembangunan dengan dana yang cukup besar, bahkan sangat besar. Bagi oknum-oknum birokrat, ”hal inilah” yang dianggap basah. Basah karena bisa memberikan peluang untuk dimanipulasi penggunaannnya. Basah karena dari sebagain dana atau sarana/prasarana yang dikelolannya ”secara bertanggungjawab” dapat mempertebal kocek pribadinya. Sering kita lihat adanya manipulasi harga pembelian (mark up) namun secara adminitrasi dapat dipertanggungjawabkan. Ada lagi dana perjalanan yang ternyata kegiatannya tidak begitu penting, hanya sekedar jalan-jalan menyenangkan diri serta mendapatkan dana tranportasi dan akomodasi gratis yang pertanggungjawabannyapun terkadang dimanipulasi, dan masih banyak lagi seperti adanya upeti dari pihak tertentu bagi pejabat tersebut agar dapat memenangkan tender/proyek, serta lainnya. Sedangkan jabatan kering kondisinya merupakan kebalikan dari jabatan basah tadi. Banyak oknum birokrat yang menghindar apabila ditawari jabatan ini, karena di benaknya adalah tidak menguntungkan walaupun menduduki jabatan, yang diutamakan bukannya pengabdian pada tugas tapi keuntungan yang akan diperoleh yang dipikirkan.

Karena keenakan menduduki jabatan basah ini banyak sudah oknum-oknum tersebut yang pada akhirnya menginap di Hotel Prodeo, terganjal masalah KKN. Namun, sepertinya tetap saja jabatan basah tersebut menjadi incaran. Kalau kita mau jujur, sampai saat ini yang ”katanya” jaman reformasi istilah jabatan basah dan jabatan kering masih saja terdengar. Kita banyak saksikan oknum-oknum yang menduduki ”jabatan basah” yang kalau dikalkulasi secara jujur pendapatan mereka seharusnya tidak lebih banyak dari kebanyakan orang, padahal sumber pendapatan mereka hanya berasal dari gaji dan tunjangan, namun mereka mampu hidup mewah...anak sekolah di Universitas Swasta yang bonafid, mampu beli mobil mahal, punya rekening bank yang di dalamnya duit melimpah. Karena secara adminitrasi mereka aman dari sentuhan ”Hukum yang katanya Adil”.

Tulisan ini hanyalah kritik bagi kita semua, bahwa dalam mengelola jabatan terdapat domain abu-abu yang harus kita waspadai terlebih lagi pada domain yang hitam, seharusnya kita hindari.

Buah Kejujuran

2009-08-25T13:28:00.003+07:00

Setiap muslim diperintahkan untuk berlaku amanah dan memiliki akhlak yang baik serta sifat yang terpuji. Barang-siapa yang melakukan sifat-sifat tersebut, niscaya ia diberi balasan yang baik, di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa yang meninggalkan khianat dan menipu karena Allah dengan segenap kejujuran dan keikhlasan, niscaya Allah mengganti hal tersebut dengan kebaikan yang banyak Abu Hurairah radhiallahu 'anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Ada seorang laki-laki yang membeli tanah perkebunan dari orang lain. Tiba-tiba orang yang membeli tanah perkebunan tersebut menemukan sebuah guci yang di dalamnya terdapat emas. Maka ia berkata kepada penjualnya, 'Ambillah emasmu dariku, sebab aku hanya membeli tanah perkebunan, tidak membeli emas!' Orang yang memiliki tanah itu pun menjawab, 'Aku menjual tanah itu berikut apa yang ada di dalamnya'. Lalu keduanya meminta keputusan hukum kepada orang lain. Orang itu berkata,'Apakah kalian berdua memiliki anak?' Salah seorang dari mereka berkata, 'Aku memiliki seorang anak laki-laki'. Yang lain berkata, 'Aku memiliki seorang puteri'. Orang itu lalu berkata, 'Nikahkanlah anak lakilaki(mu) dengan puteri(nya) dan nafkahkanlah kepada keduanya dari emas itu dan bersedekahlah kalian dari padanya!'." (HR. Al-Bukhari dalam Akhbar Bani Israil, dan Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwasanya beliau menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israil yang meminta orang Bani Israil lainnya agar memberinya hutang sebesar 1000 dinar. Lalu orang yang menghutanginya berkata, 'Datangkanlah beberapa saksi agar mereka menyaksikan (hutangmu ini)'. Ia menjawab, 'Cukuplah Allah sebagai saksi bagiku!' Orang itu berkata, 'Datangkanlah seseorang yang menjamin(mu)!' Ia menjawab, 'Cukuplah Allah yang menjaminku!' Orang yang akan menghutanginya pun lalu berkata, 'Engkau benar!' Maka uang itu diberikan kepadanya (untuk dibayar) pada waktu yang telah ditentukan.

(Setelah lama) orang yang berhutang itu pun pergi berlayar untuk suatu keperluannya. Lalu ia mencari kapal yang bisa mengantarnya karena hutangnya telah jatuh tempo, tetapi ia tidak mendapatkan kapal tersebut. Maka ia pun mengambil kayu yang kemudian ia lubangi, dan dimasukkannya uang 1000 dinar di dalamnya berikut surat kepada pemiliknya. Lalu ia meratakan dan memperbaiki letaknya. Selanjutnya ia menuju ke laut seraya berkata, 'Ya Allah, sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku meminjam uang kepada si fulan sebanyak 1000 dinar. Ia memintaku seorang penjamin, maka aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin, dan ia pun rela dengannya.

Ia juga meminta kepadaku saksi, maka aku katakan, cukuplah Allah sebagai saksi, dan ia pun rela dengannya. Sungguh aku telah berusaha keras untuk mendapatkan kapal untuk mengirimkan kepadanya uang yang telah diberikannya kepadaku, tetapi aku tidak mendapatkan kapal itu. Karena itu, aku titipkan ia kepadaMu'. Lalu ia melemparnya ke laut sehingga terapung-apung, lalu ia pulang.

Adapun orang yang memberi hutang itu, maka ia mencari kapal yang datang ke negerinya. Maka ia pun keluar rumah untuk melihat-lihat barangkali ada kapal yang membawa titipan uangnya. Tetapi tiba-tiba ia menemukan kayu yang di dalamnya terdapat uang. Ia lalu mengambilnya sebagai kayu bakar untuk isterinya. Namun, ketika ia membelah kayu tersebut, ia mendapatkan uang berikut sepucuk surat. Setelah itu, datanglah orang yang berhutang kepadanya. Ia membawa uang 1000 dinar seraya berkata, 'Demi Allah, aku terus berusaha untuk mendapatkan kapal agar bisa sampai kepadamu dengan uangmu, tetapi aku sama sekali tidak mendapatkan kapal sebelum yang aku tumpangi sekarang!'.

Orang yang menghutanginya berkata, 'Bukankah engkau telah mengirimkan uang itu dengan sesuatu?' Ia menjawab, 'Bukankah aku telah beritahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum yang aku tumpangi sekarang?' Orang yang menghutanginya mengabarkan, 'Sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang engkau kirimkan kepadaku melalui kayu. Karena itu bawalah uang 1000 dinarmu kembali dengan beruntung!'

Sumber:
http://www.jilbab.or.id

Hidup Adalah Memilih (Membuat Keputusan)

2009-07-09T23:01:00.002+07:00

Di sepanjang kehidupan, kita selalu dihadapkan oleh berbagai kenyataan atau peristiwa, baik disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, yang mengharuskan kita untuk memilih dan kemudian membuat keputusan. Contoh sederhana saja, ketika seorang ibu akan berbelanja ke pasar maka ia akan melakukan plihan akan belanja apakah hari ini untuk kemudian di masak menjadi menu hari ini. Berbagai altenatif belanjaan ada dibenaknya, yang kemudian akan diputuskan untuk memilih salah satu yang dianggapnya tepat untuk menu hari ini. Contoh lain adalah seorang anak yang baru saja lulus dari bangku SMA. Di depannya ada banyak alternatif mau ke mana dia selanjutnya, bekerja atau meneruskan pendidikan atau menganggur, yang harus dipilihnya. Itulah hidup. Dalam hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari pilihan-pilihan yang harus dibuatnya. Dalam konteks membuat keputusan, seseorang yang tidak memilih, sebenarnya sudah membuat pilihan atau mengambil kepurtusan, yaitu ia memilih untuk tidak melakukan pilihan.

Pilihan yang diambil, secara relatif, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu baik dan tidak baik. Di katakan relatif karena tergantung pada situasi dan kondisi serta siapa yang melihat atau menilai putusan tersebut serta bergantung pada kematangan dan kesiapan kita menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambil. Saya kemudian mengklasifikasikannya ke dalam empat kategori, yaitu:
1. Pilihan yang diambil menurut saya baik, namun menurut orang lain dan/atau lingkungan tidak baik.
2. Pilihan yang diambil menurut saya tidak baik, tetapi menurut orang lain dan/atau lingkungan baik.
3. Pilihan yang diambil menurut saya tidak baik , dan menurut orang lain dan/atau lingkungan juga tidak baik.
4. Pilihan yang diambil menurut saya baik, dan menurut orang lain dan/atau lingkungan juga baik.

Dengan demikian, pilihan mana yang kita ambil sebenarnya tergantung pada berbagai konteks kebutuhan atau keinginan yang melingkari kita seperti keinginan pribadi kita, kebutuhan norma sosial dan agama, keinginan orang lain, tuntutan lingkungan, di mana setiap pilihan yang diambil mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu.

Konsekuensi-konsekuensi yang timbul tersebut akan mempengaruhi pola kehidupan seseorang di masa depan. Seseorang harus menyiapkan diri sehingga mampu beradaptasi dengan konsekuensi yang timbul sebagai akibat pilihan yang diambilnya. Terkadang konsekuensi yang terjadi bisa menjadi beban yang sangat berat dikemudian hari menjadikan seseorang menjadi down, namun ada juga konsekuensi yang menjadikan seseorang terlepas dari permasalahan yang dihadapi bahkan menghasilkan sesuatu yang produktif. Sebagaimana contoh di atas seorang yang baru lulus SMA yang kemudian memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Lulusan tersebut mungkin mempunyai pertimbangan tersendiri untuk tidak meneruskan sekolah. Bagi dia keputusannya tersebut merupakan hal yang baik, namun belum tentu dalam pandangan orang lain. Konsekuensi atas keputusan yang diambilnya dapat beragam bisa positip dan bisa negatip. Dari sisi lulusan itu sendiri, mungkin ia sudah memiliki persiapan diri untuk beradaptasi dengan konsekuensi dari pilihannya. Ia harus mampu menghadapi tantangan hidup yang ada di depannya, misalnya mencari pekerjaan. Bagi pandangan orang lain bisa saja mencibir misalnya mau kerja apa bila hanya lulusan SMA, atau bisa saja mendukung misalnya pandangan bahwa mungkin dia mau bekerja dulu untuk kemudian bila dana terkumpul bisa melanjutkan sekolah sambil bekerja.

KOMPETENSI

2009-06-28T08:20:00.003+07:00

Kompetensi merupakan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Seseorang yang memiliki kompetensi yang memadai akan memiliki rasa percaya diri, dan biasanya mampu memotivasi dirinya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya dengan baik. Pertanyaannya, apakah kompetensi itu?

Menurut Susanto (2003) definisi tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristk yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin.

Mendiknas melalui Surat Keputusan No. 045/U/2002 menyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa elemen-elemen kompetensi meliputi:

1. Landasan kepribadian
2. Penguasaan ilmu dan keterampilan
3. Kemampuan berkarya
4. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
5. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Menurut Johnson (Usman, 1997), kompetensi merupakan kinerja (perfomance) yang rasional yang secara memuaskan memenuhi tujuan tertentu sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sedangkan Ife (1995) menyatakan bahwa secara umum kompetensi dimaknai sama dengan keterampilan-keterampilan (skills) yang dimiliki oleh seseorang.

Mirabile (Kismiyati, 2004) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan dan/atau untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, yang merupakan dasar bagi penciptaan nilai dalam suatu organisasi. Menurut definisi ini, faktor-faktor kompetensi yang sangat penting bagi perseorangan maupun organisasi untuk mencapai keberhasilan, meliputi: pengetahuan teknis, pengkoordinasian pekerjaan, penyelesaian dan pemecahan masalah, komunikasi dan layanan, dan akuntabilitas.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2003) mengemukakan beberapa pengertian kompetensi, yaitu:

1. Konsep luas, membuat kemampuan, mentrasfer keahlian dan kemampuan kepada situasi baru dalam wilayah kerja.
2. Kemampuan dan kemauan untuk melakukan pekerjaan.
3. Dimensi perilaku yang memengaruhi kinerja.
4. Karakteristik individu yang dapat dihitung dan diukur secara konsisten, dapat dibuktikan untuk membedakan secara nyata antara kinerja yang efektif dengan yang tidak efektif.
5. Kemampuan dasar dan kualitas kinerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik.
6. Bakat, sifat dan keahlian individu yang dapat dibuktikan, dapat dihubungkan dengan kinerja yang efektif dan baik sekali.

Sedarmayanti (2003) kemudian membagi kompetensi menjadi tiga macam sebagai berikut:

1. Kompetensi teknis, yaitu pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru.
2. Kompetensi konseptual, yaitu kemampuan melihat gambar besar (imajinatif), untuk menguji berbagai pengandaian, dan mengubah perspektif.
3. Kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan, yaitu kemampuan yang diperlukan guna berinteraksi efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan mendengar, berkomunikasi, mendapat alternatif lain, menciptakan kesepakatan menang-menang, dan beroperasi secara efektif dalam sistem.

Sedangkan Soesarsono (2002) menyatakan bahwa secara umum kompetensi di bagi menjadi tiga hal, yaitu:

1. Kompetensi personal yaitu kemampuan seseorang yang dihubungkan dengan kepribadian, sifat-sifat atau karakter yang dimilikinya.
2. Kompetensi sosial yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi dan membangun hubungan dan jaringan dengan orang lain.
3. Kompetensi profesional yaitu seperangkat kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan profesinya atau melaksanakan tugas tertentu.

Spencer dan Spencer (1993) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik-karakteristik mendalam dan terukur pada diri seseorang yang menunjukan cara berperilaku atau berpikir dalam situasi dan tugas kerja tertentu yang bertahan dalam waktu lama pada diri orang tersebut. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

1. Motif, yaitu segala hal yang secara konsisten diinginkan atau dipikirkan oleh seseorang yang mendorongnya untuk bertindak.
2. Sifat-sifat fisik, yaitu karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap suatu situasi tertentu dan informasi
3. Konsep diri, yaitu sikap dan nilai serta pandangan seseorang terhadap identitas dan kepribadiannya sendiri.
4. Pengetahuan, kemampuan intelektual berupa segala informasi ang dimiliki oleh seseorang yang dapat dimanfaatkan dalam tugas/ pekerjaan tertentu.
5. Keterampilan, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan mental dengan baik.

Lebih lanjut Spencer dan Spencer (1993) membagi kompetensi menjadi dua, yaitu:

1. Kompetensi ambang batas (threshold competency)
Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dikatakan minimal karena sekedar terpenuhinya standard kerja minimal yang dipersyaratkan, tidak lebih, sehingga dapat melakukan pekerjaanya dengan baik.
2. Kompetensi yang membedakan (differentiating competency)
Kompetensi yang dapat membedakan apakah seseorang memiliki kinerja superior atau tidak. Dikatakan superior, apabila kinerja seseorang berada di atas rata-rata kebanyakan orang.

Pengkategorian kompetensi yang lebih fundamental dinyatakan oleh UNESCO (2005) bahwa terdapat empat kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh individu untuk menghadapi tantangan yang muncul di dalam hidupnya dan yang muncul didalam masyarakatnya. Empat kompetensi tersebut adalah:

1. Competency Learning tobe - Personal Competency
Kompetensi personal merupakan potensi individu yang terkait dengan konsep diri, yaitu cara bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Kompetensi personal membuat setiap individu berbeda satu dengan lainnya. Dengan kompetensi personal, seseorang mampu untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari individu lainnya.

2. Competency Learning to live together – Social/Relational Competency
Kompetensi yang memungkinkan individu membangun kemampuannya untuk berhubungan dengan orang lain (interpersonal competency) dan masyarakat lainnya (social competency).

3. Competency Learning to know – Cognitive Competency
Kompetensi dalam menggunakan, meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan intelektual. Terdapat tiga instrumen untuk mengembangkan kompetensi ini yaitu belajar tentang cara belajar (learning how to learn), mengajar tentang cara mengajar (teaching how to teach), dan mengetahui tentang cara mengetahui (knowing how to know).

4. Competency Learning to do – Productive Competency
Kompetetensi yang terkait dengan upaya individu membangun dirinya menjadi individu yang produktif, kreatif, dan inovatif. Kompetensi produktif terekspresi dalam bentuk kemampuan mengarahkan (directing), mengelola (managing), koordinasi/kerjasama (coordinating), pengawasan dan evaluasi terhadap produksi sendiri (self-management), produksi kelompok sendiri (co-management), atau produksi kelompok lain (group management). Kompetensi ini dapat menciptakan ruang enterpreneur bagi individu.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh individu untuk mampu melaksanakan tugas tertentu dengan baik, yang terekspresi dalam bentuk tindakan. Dengan demikian seseorang yang berkompeten adalah seseorang yang penuh percaya diri karena menguasai pengetahuan dalam bidangnya, memiliki keterampilan serta sikap positip dalam mengerjakan hal-hal yang terkait dengan bidang itu sesuai dengan tata nilai atau ketentuan yang dipersyaratkan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan faktor mendasar yang perlu dimiliki seseorang, sehingga memimiliki kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja

Sedikit Ulasan Tentang Peran Penyuluh Kehutanan

2009-06-26T23:55:00.004+07:00

Kegiatan penyuluhan kehutanan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan. Pada kegiatan tersebut, penyuluh kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membimbing, mendidik, dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darusman (2002) yang menyatakan bahwa peranan kegiatan penyuluhan di bidang kehutanan menjadi semakin penting terkait dengan kebijakan kehutanan yang semakin mengutamakan peran serta masyarakat, dan bahkan memberi kesempatan kepada masyarakat (rakyat banyak) untuk menjadi pelaku ekonomi kehutanan. Menurut Van Den Ban dan Hawkins (1999) bahwa peranan agen penyuluhan adalah membantu petani membentuk pendapat yang sehat dan membuat keputusan efektif. Petani didorong untuk mengembangkan kebebasan yang luas di dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengandung makna bahwa melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat diajak, diarahkan, dibimbing, dan dididik agar secara sadar mau belajar secara terus-menerus sehingga mampu menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang dihadapinya, dan dapat mengelola potensi yang dimilikinya tersebut, baik potensi personal maupun sumberdaya alam, menjadi sebuah kekuatan aktif yang dapat digunakan dalam upaya-upaya memecahkan persoalan hidupnya serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan, serta tetap peduli pada kelestarian wilayahnya. Dengan demikian, melalui kegiatan penyuluhan diharapkan akan dapat dikembangkan lebih jauh pola pikir masyarakat yang kritis dan sistematis.

Soekanto (2006) menegaskan bahwa peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang terkait dengan kedudukannya di masyarakat. Dengan demikian, peranan merupakan fungsi, penyesuaian diri, dan suatu proses dari suatu kedudukan. Artinya bahwa peranan akan mengatur perilaku seseorang. Peranan menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Lionberger dan Gwin (1982) menyatakan peranan merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap pekerjaan atau tugas. Menurut Beebe dan Masterson (1989) peranan yang ditampilkan seseorang muncul sebagai akibat: (1) adanya harapan pribadi untuk menampilkan perilaku tertentu (self konsep), (2) adanya persepsi orang lain atau kelompok berkaitan dengan kedudukan orang tersebut, dan (3) interaksi yang terjadi dengan orang lain.

Lebih lanjut, Lioberger dan Gwin (1982) menyebutkan beberapa peran yang dapat ditampilkan oleh penyuluh, termasuk didalamnya penyuluh kehutanan adalah: pendengar yang baik, motivator, fasilitator proses, penghubung, pengembang kemampuan, pengajar keterampilan, pembantu pekerjaan, administrator program, pembantu kelompok, penjaga pagar, promotor, pemimpin lokal, konselor, pelindung, dan pembangun kelembagaan. Pendapat lain dinyatakan oleh Ife (1995) bahwa terdapat empat peranan dari pekerja pengembangan masyarakat, yang juga dapat menjadi peran dari penyuluh kehutanan, yaitu: fasilitator, pendidik/educator, representative, dan teknikal. Sedangkan menurut Adi (2003) peranan pekerja pengembangan masyarakat meliputi: pemercepat perubahan, perantara, pendidik, tenaga ahli, perencana sosial, advokat, dan aktivis.

ILMU FILSAFAT DAN FILSAFAT PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

2009-06-10T23:18:00.001+07:00

Filsafat berasal dari bahasa Yunani “Philosopia”. Philein artinya “cinta” dan “sophia” artinya “kebijaksanaan”. Dengan demikian philosopia atau filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang kuat atau yang bersungguh-sungguh, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini berarti orang yang berfilsafat adalah orang yang memiliki keinginan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat akan dijadikan pegangan atau pedoman untuk mencari kebenaran. Dengan kata lain, filsafat adalah pandangan hidup dan landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral yang digunakan untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis sesuatu fenomena alam maupun sosial untuk memperoleh jawaban yang benar atas fenomena tersebut untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap masyarakat, bangsa, dan negara memiliki filsafatnya sendiri-sendiri yang mempengaruhi gerak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian filsafat saja tidak cukup untuk memecahkan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara, misalnya masalah pendidikan. Maka muncullah filsafat pendidikan dan penyuluhan sebagai komplemen dari ilmu filsafat. Filsafat pendidikan dan penyuluhan merupakan ilmu filsafat yang diterapkan dalam bidang pendidikan dan penyuluhan, dengan maksud untuk memecahkan masalah-masalah di bidang pendidikan dan penyuluhan. Perlunya filsafat diterapkan di bidang pendidikan dan penyuluhan yang kemudian dikenal sebagai filsafat pendidikan dan penyuluhan, karena dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan penyuluhan diperlukan landasan pemikiran yang mendalam dan menyeluruh sehingga dapat dihasilkan jawaban yang sungguh-sungguh benar. Dengan demikian hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan dan penyuluhan adalah filsafat yang dianut suatu bangsa akan mewarnai filsafat pendidikan dan penyuluhan dari masyarakat, bangsa, dan negara tersebut.

Filsafat pendidikan di Indonesia dengan demikian harus dilandasi oleh filsafat bangsa Indonesia yang berisi dengan nilai-nilai dan kebijaksanaan moral yang tinggi. Nilai-nilai psikologis dan sosial bangsa harus mewarnai dunia pendidikan kita, misalnya nilai-nilai moral bagaimana bersikap santun terhadap sesama. Walaupun demikian tidak semua nilai-nilai filsafat bangsa harus masuk ke dalam filsafat pendidikan. Kita harus tetap memilih dan memilah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pendidikan. Misalnya nilai gotong royong jangan disalahartikan dengan bekerja sama untuk hal-hal yang negatip. Kebutuhan dasar pendidikan adalah bagaimana mengaktualisasikan potensi peserta didik baik potensi fisik, karsa, karya, dan cipta untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya. Potensi ini perlu diarahkan, dibangkitkan, dikembangkan menjadi sebuah tenaga yang dapat memandirikan peserta didik. Bagaimana seorang pengajar dapat menjadi teladan, sehingga memotivasi peserta didik untuk bergerak maju merupakan hal yang penting. Begitu pula bagaimana seorang pengajar membimbing peserta didik, dan juga bagaimana pengajar mendorong peserta didik harus mewarnai filsafat pendidikan kita. Hal ini sejalan dengan filsafat yang diajukan oleh Ki Hadjar Dewantar yaitu: In Ngarso Sung Tulodo (yang di depan harus bisa menjadi teladan), Ing Madyo Mangun Karso (yang di tengah harus membangunkan kemauan), Tut Wuri Handayani (yang di belakang harus bisa mendorong/ menyemangati).

Masih banyak nilai-nilai lainnya seperti: menghargai individu, membangun kebersamaan, yang dapat dijadikan nilai-nilai dalam filsafat pendidikan kita sehingga dapat memampukan dan memberdayakan peserta didik menjadi manusia yang berkualitas yang pada akhirnya dapat bermuara pada terciptanya daya saing yang lebih baik.

Pemberdaya dan Yang Diberdayakan

2009-05-13T07:44:00.002+07:00

Semua pihak perlu bahu membahu dalam membangun kekuatan swadaya bangsa. Kekuatan swadaya bangsa akan terbentuk apabila semua elemen bangsa mau dan mampu menumbuhkan dan memotivasi diri untuk bergerak ke arah peningkatan kapasitas sehingga tercipta keberdayaan di semua aspek (ekonomi, sosial, dan politik) dan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan bagi terapainya masa depan Indonesia yang lebih baik.

Partisipasi aktif dari semua elemen bangsa sangat diperlukan dalam pembangunan. Namun demikian sebagaimana diketahui kebijakan masa lalu tidak memberikan mereka peluang gerak yang luas untuk mengakses ruang pendidikan, ekonomi, dan politik sehingga pada saat ini sebagian besar rakyat Indonesia masih berada dalam kondisi yang serba terbatas atau tidak berdaya atau tidak memiliki kapasitas yang memadai. Hanya terdapat segelintir orang atau kelompok orang yang hidupnya lebih baik dan berdaya. Karena keterbatasan kapasitas tersebut maka mereka belum mampu berperan serta secara aktif dan menyeluruh dalam pembangunan, kalaupun terlibat peran mereka hanyalah bersifat parsial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan.

Upaya pemberdayaan pada dasarnya akan melibatkan dua pihak yaitu pertama pihak yang melakukan pemberdayaan dan kedua adalah pihak yang diberdayakan. Dalam konteks pembangunan bangsa dan negara, yang paling bertanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan adalah pihak pengambil kebijakan di level pemerintah, sedangkan pihak-pihak yang diberdayakan adalah masyarakat pada umumnya, para pelaksana penyelenggara organisasi baik organisisasi pemerintahan/aparatur pemerintahan maupun organisasi non pemerintah. Dengan demikian, pemberdayaan tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya kemauan dan kerja keras dari pihak pemberdaya dan pihak yang diberdayakan. Artinya, harus ada interaksi yang bersifat positip dari kedua pihak, harus ada komitmen yang kuat serta konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Pertanyaan yang timbul adalah harus dari mana aktivitas pemberdayaan dimulainya?. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa aktivitas pemberdayaan melibatkan dua pihak yaitu pemberdaya (aparatur pemerintah) dan pihak yang diberdayakan, oleh karena itu sudah seharusnya pemberdayaan itu dimulai dari aparatur pemerintah (Mullik, 2003). Artinya, aparatur pemerintah harus memiliki kapasitas yang memadai dan mengetahui dengan baik cara memberdayakan. Kapasitas yang dimaksud di sini harus meliputi kapasitas intelektual, kapasitas emosional/sosial, dan yang paling penting adalah kapasitas moral.

Peningkatan kapasitas intelektual para aparatur perlu dilakukan agar mereka mampu menjawab dan memecahkan setiap persoalan pemberdayaan, setiap pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang jernih, tegas, logis dan kreatif. Oleh karena itu para aparatur harus terus diupayakan agar lebih pintar (berpengetahuan), trampil, dan lebih mampu. Hal ini dapat dicapai melalui aktivitas pendidikan baik formal, maupun non formal.

Peningkatan kapasitas emosional pemberdaya, yaitu para aparatur selaku pemberdaya harus selalu diarahkan untuk mampu membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan sistem sosial (masyarakat) di mana aparatur tersebut berada. Ia harus memiliki kemampuan untuk memotivasi, mendorong dan menata masyarakat disekitarnya dan sanggup menerima amanah kepercayaan masyarakat. Dengan kapasitas emosional yang baik, para aparatur akan sanggup memahami dan berintraksi dengan masyarakat dengan segenap kemajemukan karakter sosial yang melekat pada masyarakat tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat aparatur pemerintah baik secara latent maupun manifest yang tetap melakukan praktek-praktek KKN. Oleh karena itu pembenahan dan peningkatan kapasitas moral dirasa sangat perlu dan mendesak. Aparatur pemerintah harus di arahkan agar mereka memiliki kemampuan mengendalikan diri, kemampuan menata karakter dan manajemen Qalbu, kemampuan mengembalikan dan menyandarkan semua urusan hanya kepada Sang Khalik. Dengan meningkatnya kapasitas moral, maka diharapkan dalam melaksanakan amanah atau tanggung jawab yang diembannya sebagai pihak yang melakukan pemberdayaan, aparatur pemerintah akan menggunakan hati nurani yang dilandasi oleh semangat IMTAQ kepada Sang Khaliq. Keimanan dan ketaqwaan kepada Sang Khaliq akan melahirkan kinerja SDM yang berada di atas rel atau jalan kebenaran yang “hakiki” yang akan berujung pada tercapainya efektivitas kinerja yang baik dan benar.

Bila ketiga kapasitas tersebut telah dimiliki oleh aparatur pemerintah, maka akan tercipta aparatur yang berdaya, kuat dan tegas, sehingga secara bertahap akan mampu secara bertanggung jawab menginisiasi, memotivasi, menggerakkan dan membantu mengelola potensi atau daya yang ada dalam masyarakat menjadi sebuah kekuatan swadaya bangsa. Namun demikian, agar ketiga komponen kapasitas itu dapat berjalan dan sebagai antisipasi timbulnya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan, maka perlu seperangkat instrumen pengendali yang secara tegas mengatur aparatur pemerintah dalam melakukan aktivitas pemberdayaan. Muara dari instrumen ini adalah secara gradual terbangunnya kapasitas intelektual, kapasitas emosional, dan kapasitas moral yang baik sebagaimana diharapkan oleh hampir semua masyarakat Indonesia pada umumnya. Instrumen tersebut dapat berwujud aturan atau hukum yang di dalamnya terdapat ancaman dan sanksi bagi yang melanggar.

Setelah pembenahan terhadap aparatur dilakukan dan mereka telah memiliki ketiga kapasitas yang memadai maka pemberdayaan kepada masyarakat dapat dilakukan. Mullik (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu penyuluhan, pendampingan dan pelayanan (P3) Tujuan dari P3 adalah pertama, mendorong masyarakat untuk melihat peluang-peluang yang ada untuk merencanakan pembangunan hingga menikmati hasilnya. Kedua, mendorong masyarakat untuk menentukan program pembangunan pembangunan berasas lokal namun berorientasi global. Ketiga, mendorong masyarakat untuk mempunyai kemampuan dalam mengontrol masa depannya sendiri. Keempat, mendorong masyarakat untuk menguasai lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penekanan dari kegiatan P3 adalah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat agar mereka mempunyai akses yang lebih luas di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Masyarakat diajak, diarahkan, dibimbing, dan dididik agar secara sadar mau belajar secara terus-menerus sehingga dapat mengelola potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan yang bermuara pada lahirnya masyarakat yang mandiri dalam upaya-upaya memecahkan persoalan hidupnya serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan.

Dalam seluruh kegiatan pemberdayaan, pemberdaya berperan sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator menggunakan falsafah doing with the community bukannya doing for the community. Falsafah kerja doing for, akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung pada bantuan pemerintah atau organisasi-organisasi sukarela pemberi bantuan. Sebaliknya, falsafah kerja doing with, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya - real needs dan felt needs. Falsafah kerja doing with, sangat sesuai dengan gagasan besar Ki Hajar Dewantara tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani, yang berfokus akan perlunya kemandirian yang partisipatif di dalam proses pembangunan.Semakin lama kegiatan berjalan, peran sebagai fasilitator semakin dikurangi, dan pada akhirnya dapat dilepaskan apabila masyarakat telah mandiri dan telah mencapai keberdayaan pada aspek ekonomi, sosial dan politik. Pemunduran ini bukan satu tahap tetapi suatu proses yang dilakukan secara pelan-pelan. Dengan lain perkataan, peran aparatur atau pemberdaya akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya akan berhenti, untuk selanjutnya peran sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh anggota dalam masyarakat itu sendiri yang oleh anggota masyarakat lainnya dianggap mampu membawa ke arah keberdayaan yang lebih kokoh.

Memfasilitasi Masyarakat: Upaya Membangun Masyarakat

2009-03-02T08:35:00.005+07:00

Paradigma pembangunan ”tempo doeloe” yang bersifat sentralistik ternyata telah menghasilkan ketidakberdayaan masyarakat. Pola top down yang menjadi ciri pembangunan yang sentralistik telah menciptakan bentuk interaksi yang timpang diantara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dalam paradigma ini ditempatkan sebagai obyek pembangunan dimana perannya hanya untuk melaksanakan program-program atau paket-paket pembangunan. Masyarakat hanya diitempatkan sebagai penerima, sebagai penderita, tanpa atau kalaupun ada hanya sedikit diberikan kesempatan untuk berinisiatif atau mengemukakan pendapatnya. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ketergantungan dari masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat menjadi tidak mandiri, masyarakat menjadi tidak peka terhadap problema yang ada disekitarnya karena memang tidak dirangsang untuk bersikap kritis. Sehingga mereka tidak mampu berinisiatif, kreatif, dan produktif dalam menghadapi dan memecahkan masalah mereka sendiri. Karena, segala sesuatu selalu datangnya dari atas. Selalu ada bantuan yang datang dari luar masyarakat.

Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan tidak lagi dominasi dan monopoli pusat tetapi bersifat lebih demokratis yang ditandai dengan adanya kebijakan desentralisasi. Kondisi ini telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk bangkit dari ketidakberdayaannya. Dengan desentralisasi maka keragaman dan kearifan lokal lebih dihargai dan diakui eksistensinya, sehingga dapat memicu dan memacu tumbuhnya inisatif dan kreativitas dari bawah.

Namun sayangnya, dampak dari pola lama yang terlalu lama diterapkan sudah berakar kuat di jiwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang kebanyakan adalah kalangan masyarakat bawah. Pembangunan pola lama yang sentralistik telah meninggalkan residu berupa kemiskinan, melemahnya nilai kearifan lokal, ketidakmampuan mengakses ruang publik, dan lain sebagainya yang berakibat pada terbentuknya masyarakat yang lemah karsa. Artinya pada saat terjadi perubahan paradigma pada umumnya masyarakat masih berada pada kondisi yang belum mandiri. Mereka belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menentukan masa depannya sendiri (self determination), belum mampu menolong dirinya sendiri (self help), belum mampu mengatur dirinya sendiri (self regulating), dan belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi hidupnya sendiri (self financing). Oleh karenanya, masyarakat masih memerlukan bantuan dari pihak luar agar memiliki semangat sehingga mampu bangkit dari ketidakberdayaan. Bantuan ini bukan bersifat charity namun lebih pada upaya memfasilitasi masyarakat agar terbangkit semangatnya untuk menjadi masyarakat pembelajar yang mandiri sehingga mampu memecahkan segala persoalan hidup yang dihadapi serta mampu membentuk masa depannya sendiri sesuai dengan yang diinginkan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus berazaskan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, prinsip kegiatan pemberdayaan adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan. Hal ini berarti bahwa kegiatan pemberdayaan harus ditekankan pada partisipasi aktif masyarakat. Karena pada dasarnya yang mampu merubah nasib masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus tergugah kesadarannya, tertarik, dan berminat, serta memiliki komitmen untuk memperbaiki diri ke arah keberdayaan. Peran pemberdaya adalah sebagai fasilitator yang membangun kemampuan masyarakat melalui proses fasilitasi dalam bentuk menciptakan iklim atau situasi kondusif yang dapat membangun dan mendorong proses pembelajaran partisipatif sehingga tercipta learning by doing menuju pada learning society.

Kekerasan: Jiwa Bangsa Indonesia-kah?

2009-03-01T12:04:00.002+07:00

Kekerasan demi kekerasan terpampang di hadapan kita. Perkelahian antar anak sekolahan (SMA) di Kupang yang dilakukan oleh “gang wanita”, demo yang berujung kekerasan di Medan yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, senior polisi yang melakukan “salam perpisahan” kepada yuniornya di Palu, senior TNI AD di Kabupaten Bone yang juga melakukan “perbuatan yang katanya lumrah” kepada yuniornya, terakhir saya sempat menyimak di salah satu program media elektronik maling pupuk di Siak Riau di hakimi massa bahkan terlihat diinjak, ditelanjangi, disiram air sementara banyak yang menontonnya, termasuk pihak yang meliput kejadian tersebut, dan masih banyak lagi.

Miris dan sedih rasanya hati menyaksikan adegan-adengan tersebut. Kita bangsa Indonesia yang dulu terkenal ramah, santun, suka menolong, berjiwa toleransi, sekarang berubah menjadi preman, tukang pukul, tukang jagal. Apakah ini merupakan watak asli bangsa Indonesia? Di manakah kesantunan, keramahan, kespanan, rasa saling menghargai bangsa Indonesia yang dulu sangat terkenal? Apakah ini berarti bahwa kebaikan, kesopanan, kesantunan masa lalau hanya tampak dipermukaan atau sekedar kamuflase karena memang pada saat dulu sistem penegakan hukum bersifat sangat represif (otoriter) sehingga menciptakan kestabilan semu? Pemerintahan otoriter pun pada masa lalau sebenarnya merupakan cerminan kekuatan yang mengedepankan kekerasan walaupun atas nama menjaga keamanan, kestabilan nasional, dalam arti bahwa pemerintah mempunyai hak melakukan kekerasan yang berlebihan. Ataukah karena sistem sosial bangsa Indonesia telah berubah dalam bentu euporia yang kebablasan?

Terlepas dari semua itu, kalau kita kembali pada fithrahnya, bahwa manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Sebagai sebaik-baiknya makhluk maka manusia seharusnya mampu memberikan kebaikan kepada seluruh yang ada di alam ini termasuk manusia itu sendiri. Dalam konteks perkembangan manusia Indonesia saat ini banyak faktor yang kemudian mempengaruhi pola perilaku manusia Indonesia, baik faktor eksternal maupun internal. Perubahan drastis dari orde baru ke orde reformasi membuat sebagian besar masyarakat Indonesia merasa terbebas dari kungkungan yang selama ini dirasakan sangat mengikat, ditambah dengan permasalahan sosial lainnya yang terus menggerus kehidupan masayarakat. Kondisi ini merupakan hal yang wajar, sepanjang kebebasan yang dirasakan kemudian diisi dan dijalankan secara proporsional dan bertanggungjawab, dan permasalahan sosial yang menerpa dihadapi dengan bijak. Namun menjadi kebablasan, apabila kemudian kebebasan ini disalahartikan, boleh bertindak semaunya. Demo dijalanan atau di tempat umum seenak perutnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum, berkelahi di tempat umum karena menganggap bahwa hukum sekarang sudah lebih lunak, kekerasan boleh dilakukan dalam rangka memenangkan keinginan, dan lain sebagainya.

Kebebasan bagi setiap masyarakat memang mutlak diperlukan, namun kebebasan itu harus bertanggung jawab dan sejalan dengan aturan atau norma yang berlaku. Permasalahan sosial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia; kemiskinan, penganguran, dan sejenisnya harus segera dikelola oleh pemerintah untuk kemudian dicarikan soslusi yang bijak dan tepat. Norma-norma pengendalian sosial perlu ditegakkan dengan tegas agar bangsa ini bisa kembali imagenya menjadi bangsa yang santun. Manusia-manusia Indonesia hendaknya mampu berperilaku yang mengedepankan kebijakan dan kecerdasan emosi. Para pimpinan harus mampu menjadi panutan bagi rakyat dengan mengedepankan kesantunan, dan keramahan serta kebaikan dalam berpolitik dan menjalankan roda pemerintahan. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan kewajibannya secara bertanggungjawab dengan mengedepankan etika keramahtamahan, kasih sayang, dan rasa menghargai terhadap sesama, jangan memberi contoh sebagaimana yang sering kita saksikan dari media massa. Dengan demikian, semua elemen bangsa harus sadar dan bangkit dari keterpurukan mental dan moral menuju pada kebaikan dan kesantunan sehingga mampu menjadi bangsa yang dapat membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia ke seluruh pelosok dunia, bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah bukan bangsa ”barbar”.....

Baik dan Benar: Apakah Sama?

2009-02-25T10:26:00.004+07:00

Dua kata sebagai mana title di atas sering kita dengar. Terkadang bila kita tanyakan kepada sebagian orang, ada yang menjawab bahwa maknanya sama. Memang kadangkala dalam percakapan informal sehari-hari terkadang dua kata ini oleh sebagian orang saling dipertukarkan. Coba kita simak cerita imajinasi tentang seorang yang berhati mulia namun berprofesi sebagai pencuri budiman; orang yang mencuri untuk membantu kalangan miskin. Akan muncul berbagai tanggapan dari orang lain atau pembaca terhadap perilaku tersebut dengan komentar ”perbuatan tersebut tidak baik” ada juga yang mengomentari ”perbuatan tersebut tidak benar”. Nah....dari komentar tersebut mana yang tepat?

Kata baik dan benar tidak hanya ada dalam interaksi informal saja. Dalam konteks formal, misalnya di lingkup kerja ataupun organisasi, sering dua kata ini menyertai atau terlabel dalam pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Banyak frase yang sering terdengar seperti ”kerjakanlah tugas anda dengan baik”, ”laksanakan tugas anda dengan benar”, ”buatlah laporan ini dengan baik”, ”selesaikan laporan ini dengan benar”, atau keduanya digunakan secara bersamaan seperti ”coba selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab anda dengan baik dan benar”, dan masih banyak frase lainnya yang menggunakan dua kata di atas dapat muncul ketika berinteraksi dengan rekan kerja, bawahan, ataupun atasan. Misalnya, dalam suatu organiasai terdapat seorang atasan yang sangat ramah, murah senyum, tidak menonjolkan diri sebagai atasan, suka membantu bawahannya yang mendapat kesulitan baik dalam bentuk materi maupun arahan, di sisi lain dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi anggaran organisasi terjadi kegiatan KKN yang dilakukan oleh atasan tersebut. Coba kita simak lagi satu cerita yang dulu pernah saya simak dari sebuah media cetak (saya lupa nama rubriknya dan kapan saya membacanya) yang meliputi tentang fenomena sosial yang ada di masyarakat, di mana seorang anak dara/gadis merantau dengan tujuan mencari pekerjaan untuk membahagiakan orang tuanya, dan pada akhirnya berprofesi menjadi seorang PSK. Hasil dari ”profesinya” tersebut digunakan untuk membahagiakan orang tuanya. Nah...dari cerita-cerita tersebut tersirat dua kata baik dan benar; mana kira-kira yang baik dan mana yang benar?

Bennis dan Nanus, pakar organisasi dari negeri Paman Sam, pernah melontarkan terminologis ”do the right things” dan ”do the things right” bagi kegiatan dalam suatu organisasi. Kalau disimak keduanya mengandung makna yang berbeda. Apapun kegiatan kita akan mengandung kedua terminologis tersebut. Hal tersebut tergantung pada pilihan, mana yang akan kita pilih. Menurut saya yang terbaik adalah kombinasi dari kedua-duanya.

Menurut saya, Do the right things merujuk pada kata baik. Baik adalah sebuah kata mengenai suatu kondisi atau situasi yang mengekspresikan etika yang berkaitan dengan kesopanan, keindahan dan emosi/perasaan, yang bersandarkan pada nilai-nilai dan moral masyarakat, sosial dan agama, seperti bagaimana seseorang bersikap terhadap orang lain, bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, dan lain sebagainya. Sedangkan do the things right merujuk pada kata benar. Benar adalah sebuah kata mengenai cara atau teknis. Sesuatu hal yang benar adalah apabila ia berjalan sesuai dengan cara yang sudah disepakati, sesuai dengan aturan yang ada. Terkadang yang benar ini belum tentu baik, misalnya saja pertanggungjawaban keuangan apabila secara administrasi sudah sesuai (benar) walaupun dalam pelaksanaannya tidak baik misalnya terjadi ”mark up” maka bisa dianggap bukan masalah, karena secara administrasi (bukti fisik) yang dikemukakan benar. Atau, seperti cerita di atas seorang anak yang ingin membahagiakan orang tua dengan cara menjadi PSK. Cara yang dilakukannya Tidak Benar namun tujuannya Baik agar orang tuanya bahagia. Dalam berbicara dengan orang tua, kita selalu santun (baik) namun apakah tatabahasa yang kita gunakan sudah benar? Belum tentu bukan!..... Nah...yang paling tepat apabila kita melaksanakan suatu pekerjaan diharapkan kedua-duanya yaitu baik dan benar terpenuhi.

Komunikasi dalam Proses Pembelajaran pada Kegiatan Diklat

2009-02-23T13:14:00.005+07:00

Diklat, ditinjau dari prosesnya, dapat dikatakan sebagai aktivitas komunikasi. Dalam proses tersebut melibatkan komponen-komponen komunikasi yaitu fasilitator/widyaiswara (WI) sebagai komunikator dan peserta diklat sebagai komunikan, pesan atau materi pengajaran, saluran yang digunakan (bisa saluran interpersonal atau saluran lainnya), serta adanya efek/reaksi yaitu perubahan tingkah laku peserta diklat. Oleh karena itu, agar tercapai interaksi perlu adanya komunikasi yang jelas antara WI dengan peserta diklat, sehingga terpadunya dua kegiatan, yakni kegiatan memfasilitasi (usaha WI) dengan kegiatan belajar (tugas peserta diklat) yang berdaya guna dalam mencapai tujuan diklat. Kegiatan memfasilitasi yang dilakukan WI dan kegiatan belajar yang dilakukan peserta diklat merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala terjadi interaksi WI dengan peserta diklat, peserta diklat dengan peserta diklat pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Sering terjadi kegagalan mencapai tujuan program diklat disebabkan lemahnya sistem komunikasi. Untuk itulah para WI perlu mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar.

Menurut Sudjana (1991), terdapat tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis dalam suatu proses pembelajaran, yaitu:

Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini WI berperan sebagai pemberi aksi dan peserta diklat sebagai penerima aksi. WI aktif peserta diklat pasif. Metode mengajar ceramah pada dasarnya adalah komunikasi satu arah, atau komunikasi sebagai aksi. Namun komunikasi jenis ini kurang menghidupkan semangat peserta diklat untuk belajar.
Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Pada komunikasi ini WI dan peserta diklat dapat berperan sama, yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Keduanya dapat saling memberi dan saling menerima. Komunikasi ini lebih baik daripada yang pertama, sebab kegiatan WI dan kegiatan peserta diklat relatif sama.
Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah. Yakni komunikasi yang tidak hanya melibakan interaksi dinamis antara WI dan peserta diklat tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara peserta diklat yang satu dengan peserta diklat lainnya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi ini mengarah kepada kepada proses pembelajaran yang mengembangkan kegiatan peserta diklat yang optimal, sehingga menumbuhkan peserta diklat belajar aktif.

Penerapan dari ketiga pola di atas dalam proses pembelajaran dimanifestasikan dalam bentuk metode yang digunakan WI ketika mengadakan hubungan dengan peserta diklat pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Metode yang digunakan WI memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang supportif dan kondusif. Dengan metode yang efektif akan tumbuh berbagai kegiatan kegiatan belajar peserta diklat sehubungan dengan kegiatan memfasilitasi WI. Proses pembelajaran yang baik, hendaknya mempergunakan berbagai pola komunikasi atau metode pembelajaran secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain.

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang WI yang baik harus telah mempersiapkan materi yang akan disampaikannya. Bahan/materi atau pesan harus disusun sedemikan rupa agar dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajatan diklat. Bahan/,ateri pembelajaran adalah isi yang diberikan kepada peserta diklat pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Melalui materi yang telah dipersiapkan, peserta diklat diantarkan kepada tujuan pembelajaran diklat.

Menurut Schramm (dalam Effendy, 1993), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan pesan, sehingga mudah dimengerti oleh pihak komunikan, yaitu:

Pesan (dalam hal ini materi pembelajaran) harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian pihak komunikan (peserta diklat).
Pesan harus menggunakan sibol-simbol yang didasarkan pada pengalaman yang sama antara pihak komunikator (WI) dengan pihak komunikan (peserta diklat), sehingga sama-sama mengerti.
Pesan harus dapat membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan (peserta diklat).
Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi komunikan (peserta diklat) sehingga dapat membangkitkan respons yang dikehendaki.

Berdasarkan apa yang disampaikan Schramm di atas, WI dapat memodifikasinya sewaktu mempersiapkan bahan/materi pembelajaran sehingga dapat dengan mudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, seperti yang dinyatakan oleh Sudjana (2000), yaitu :

Bahan harus sesuai dengan dan menunjang tercapainya tujuan.
Bahan harus ditata serasi dengan urutan tujuan. Artinya, bahan yang ditulis pertama bersumber dari tujuan yang pertama, bahan yang ditulis kedua, bersumber dari tujuan yang kedua dan seterusnya.
Urutan bahan hendaknya memperhatikan kesinambungan (kontinuitas). Kesinambungan mempunyai arti bahwa antara bahan yang satu dengan bahan berikutnya ada hubungan fungsional, bahan yang satu menjadi dasar bagi bahan berikut.
Bahan disusun dari yang sederhana menuju ke yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Dengan cara ini peserta diklat akan mudah memahami.

Menetapkan bahan pembelajaran dalam sebuah perencanaan kegiatan diklat tidak akan banyak mendapat kesulitan, apabila tujuan pembelajaran dirumuskan dengan jelas dan terdapat sumber-sumber yang berkenaan dengan bahan tersebut. Yang sulit adalah mengorganisasi bahan dan membahasnya dalam proses pembelajaran sehingga dapat dipahami oleh peserta diklat. Organisasi bahan menyangkut bagaimana mengatur dan mensistematisasi serta menyajikan bahan agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan berarti, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Selain pada penyusunan dan pengorganisasian materi, efektivitas kegiatan belajar peserta diklat banyak dipengarui oleh kegiatan fasiltasi WI. Misalnya jika kegiatan fasilitasi yang dilakukan WI menuturkan bahan secara lisan pada peserta diklat (metode ceramah), maka kegiatan belajar peserta diklat tidak terlalu banyak. Mereka hanya mendengarkan uraian WI, dan kalau perlu mencatatnya. Namun seandainya kegiatan WI memfasilitasi dilaksanakan dengan cara bertanya atau melempar masalah untuk dipecahkan peserta diklat, maka kegiatan peserta diklat belajar akan lebih aktif, seperti diskusi, berdialog dengan teman sebangku dan lainnya. Ciri proses pembelajaran yang berhasil salah satu diantaranya dilihat dari kadar peserta diklat belajar. Makin tinggi kegiatan belajar peserta diklat, makin tinggi peluang berhasil atau tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini berarti bahwa WI harus mampu merangsang peserta diklat melakukan berbagai kegiatan belajar. Untuk itu diperlukan keterampilan WI dalam memilih berbagai metode pembelajaran dan pola komunikasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut.

Syukurnya Seorang Buta

2009-02-21T09:31:00.006+07:00

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shalallahu alaihi wa salam pernah bercerita: ''Dahulu ada tiga orang Bani Israil yang masing-masing menderita suatu penyakit. Orang pertama diserang penyakit kudis disekujur tubuhnya, orang kedua tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya (botak) dan orang ketiga menderita cacat pada matanya sehingga tidak bisa melihat (buta). Allah ingin menguji mereka dengan mengutus malaikat-Nya.

Malaikatpun mendatangi orang pertama seraya bertanya: ''Apa yang paling anda inginkan?'' Jawabnya: ''Warna dan kulit yang indah serta hilangnya seluruh cacat di tubuhku yang membuat manusia menjauhiku.'' Malaikat lalu mengusapnya sehingga segala cacat di kulitnya hilang dan berganti warna kulit yang indah. Malaikat lalu bertanya lagi: ''Binatang (ternak) apa yang anda inginkan?'' Jawabnya: ''Unta...-atau sapi-'' (perawi ragu). Lantas diapun diberi unta yang sedang bunting dan malaikat berdoa: ''Semoga Allah memberkahimu dengan binatang itu''.

Selanjutnya malaikat mendatangi orang yang botak dan bertanya: ''Apa yang paling anda inginkan?'' Jawabnya: ''Rambut yang indah serta hilangnya seluruh cacat yang membuat manusia lari dariku.'' Malaikat lalu mengusapnya sehingga cacat di kepalanya hilang dan diberi rambut yang indah. Malaikat lalu bertanya lagi: ''Binatang apa yang paling anda inginkan?'' Jawabnya: ''Sapi''. Lantas diapun diberi seekor sapi bunting dan malaikat berdoa: ''Semoga Allah memberkahimu dengan binatang itu.''

Kemudian malaikat mendatangi orang ketiga (si buta) dengan pertanyaan yang sama: ''Apakah sesuatu yang paling anda inginkan?'' Jawabnya: ''Semoga Allah menyembuhkan mataku hingga aku dapat melihat.'' Malaikat lalu mengusapnya sehingga dia dapat melihat. Malaikat lalu bertanya lagi: ''Binatang apa yang paling anda inginkan?'' Jawabnya: ''Kambing''. Lantas diapun diberi kambing bunting dan malaikat berdoa: ''Semoga Allah memberkahimu dengan binatang itu.''

Waktu terus berputar, hari datang silih berganti, bulan terus berganti dan tahun demi tahun pun berlalu. Ternak mereka makin berkembang biak dan bertambah banyak, hingga masing-masing mempunyai sebuah lembah yang mereka pergunakan untuk menggembala ternaknya masing-masing. Lembah unta, lembah sapi, dan lembah kambing.Tibalah saatnya bagi Allah untuk menguji mereka.

Malaikat kembali mendatangi orang pertama yang kini adalah orang kaya dan tidak lagi berkudis. Malaikat tersebut datang dengan wujud dan keadaan orang tersebut sebelum jadi kaya, yaitu seorang miskin lagi berkudis. Kemudian mengatakan: ''Saya seorang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan, hari ini tiada yang dapat menolong diri saya kecuali Allah kemudian tuan. Saya memohon kepada tuan yang telah dikaruniai kulit yang indah untuk berkenan kiranya memberikan sedikit harta demi kelangsungan perjalanan saya''. Si kudis menjawab: ''Tidak, kebutuhanku yang lain masih banyak.'' Malaikat berkata: ''Sepertinya dulu saya pernah mengenal tuan. Bukankah dahulunya tuan adalah seorang yang berkudis lalu Allah sembuhkan? Dan dahulu tuan adalah seorang fakir lalu Allah cukupkan?'' Dia menjawab: ''Harta ini adalah warisan nenek moyang sejak dulu''. Kata Malaikat: ''Jikalau engkau dusta maka Allah akan merubah tuan seperti keadaan semula''.

Berikutnya malaikat mendatangi orang kedua. Malaikat menyerupai wujudnya ketika masih miskin dan botak dahulu seraya mengajukan permintaan yang serupa dengan orang kedua tadi. Jawaban yang diperoleh pun tak berbeda dengan jawaban orang pertama. Akhirnya malaikat berkata: ''Jikalau engkau dusta, maka Allah akan merubah tuan seperti semula''.

Malaikat kemudian mendatangi orang ketiga dengan rupa seorang buta yang miskin seraya mengatakan: ''Saya orang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan. hari ini tiada yang dapat menolong diri saya kecuali Allah, kemudian tuan. Saya memohon kepada tuan yang telah disembuhkan oleh Allah untuk berkenan kiranya memberi saya sedikit harta demi kelangsungan perjalanan saya ini''. Jawab si buta: ''Dahulu aku adalah seorang buta, kemudian Allah menyembuhkanku. Maka ambillah apa saja dan berapapun yang anda mau dan tinggalkan yang anda tidak suka. Demi Allah, saya tidak merasa keberatan bila anda mengambil sesuatu untuk Allah''. Malaikat menjawab: ''Tahanlah hartamu, ambillah kembali. Sesungguhnya kalian sedang diuji. Allah telah meridhoimu dan murka kepada saudaramu''.

Si Buta dengan ikhlas hati memberikan hartanya kepada malaikat tersebut yang dalam pandangannya adalah seorang yang membutuhkan bantuan. Maka Allah memberkahinya dan dia tetap memiliki hartanya. Berbeda halnya dengan kedua rekannya terdahulu yang ternyata dia berubah menjadi seorang bakhil. Setelah berubah menjadi orang kaya dan berharta, keduanya lupa akan kewajibannya, yaitu bersyukur kepada Allah dan memberikan hak orang lain yang juga membutuhkan uluran tangannya. Maka dikembalikanlah keadaan mereka sebagaimana semula.

Dari kisah di atas kita dapat mengambil banyak hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya:

Wajibnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
Syukur nikmat merupakan sebab keridhaan Allah.
Jujur dan dermawan merupakan sifat yang mulia sebagaimana sifat si buta di atas.
Harta yang sedikit tapi disyukuri itu lebih baik daripada banyak tapi tidak disyukuri, sebagaimana harta si buta yang hanya kambing dibanding harta si kudis dan si botak yaitu unta dan sapi.
Keutamaan shadaqah dan belas kasih terhadap fakir miskin.

Sumber: Majalah Al Furqon edisi 1 tahun II
http://www.jilbab.or.id [20 Juni 2005]

Hubungan Penyuluhan dan Pemberdayaan

2009-02-19T21:21:00.004+07:00

Kegiatan penyuluhan tidak efektif bila sasaran suluh sekedar mengetahui adanya inovasi (new practice) yang diperkenalkan atau ditawarkan oleh penyuluh namun tidak diikuti dengan perubahan perilaku. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh hendaknya jangan sekedar mempresentasikan adanya inovasi saja namun perlu diikuti oleh program atau kegiatan partisipasi yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mengajak sasaran suluh agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya, bahwa kegiatan penyuluhan jangan hanya merupakan kegiatan yang sifatnya sekali jalan namun harus menjadi kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Kegiatan lanjutan ini bertujuan untuk melihat dan membuktikan apakah telah terjadi perubahan perilaku pada sasaran suluh. Terdapat enam tahapan dalam proses perubahan yang akan dilalui sasaran suluh dalam mengadopsi suatu keterampilan baru, yaitu tahap pra perenungan, perenungan, pengumpulan informasi, tindakan, adopsi dan internalisasi.

Walaupun tujuan akhir kegiatan penyuluhan adalah perubahan perilaku sasaran suluh yang ditandai dengan diadopsinya inovasi, namun perlu diperhatikan bahwa setiap tahapan yang dilewati menandakan telah terjadinya perubahan pada diri sasaran suluh. Oleh karena itu setiap tahapan yang dilalui oleh sasaran suluh perlu dipantau dan didokumentasikan oleh penyuluh, agar nantinya para penyuluh dapat menyediakan berbagai informasi, dukungan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh sasaran suluh dalam setiap tahapan yang dilaluinya sehingga tercapai tahapan akhir dari proses perubahan tersebut.

Agar keseluruhan tahapan tersebut yang merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai, maka sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan baik penyuluh maupun lembaga penyuluhan perlu melakukan persiapan dengan merancang suatu program penyuluhan yang tepat sasaran, tepat waktu dan taat asas. Perlu juga diperhatikan bahwa perubahan perilaku tidak muncul begitu saja, namun bergantung pada kapasitas atau power (daya) yang dimiliki oleh sasaran suluh. Oleh karena itu, para penyuluh perlu memahami dan menyadari bahwa pada hakekatnya setiap orang atau sasaran suluh mempunyai kapasitas, namun pada umumnya kapasitas tersebut belum diberdayakan dan dikembangkan.

Dengan kesadaran ini maka yang perlu dilakukan oleh penyuluh adalah bagaimana mengelola kapasitas yang sudah dimiliki sasaran suluh tetapi belum dikembangkan untuk menjadi suatu kekuatan, menjadi energi yang besar sehingga sasaran suluh mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. dan mampu mengontrol hidupnya sendiri. Proses pengembangan kapasitas sasaran suluh dikenal dengan pemberdayaan. Proses pengembangan kapasitas ini dimulai dari lingkup individu yang kemudian diharapkan menyebar menjadi lingkup yang lebih luas yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam aktivitas pemberdayaan, masyarakat diberikan peluang atau kesempatan dan dukungan serta sumberdaya agar secara mandiri mampu mengontrol dirinya sendiri.

Berbagai Peran Penyuluh

2009-02-18T21:48:00.005+07:00

Penyuluhan adalah sistem pendidikan untuk mengubah perilaku masyarakat, di mana pelaksanaannya dilakukan oleh penyuluh. Terdapat beberapa aspek yang harus dilakukan atau diperankan oleh penyuluh untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan bantuan pada masyarakat, apapun spesialisasi atau bidang tugas dari penyuluh tersebut. Beragam dimensi atau aspek tersebut, secara ringkas, terdiri dari sembilan hal berikut, yaitu:

Melakukan diagnosa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Penyuluh harus mampu menjawab dua pertanyaan, yaitu apa masalah yang dihadapi masyarakat? dan apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut harus mampu didiagnosa oleh penyuluh
Melakukan perkiraan terhadap motivasi dan kapasitas masyarakat untuk melakukan perubahan. Tingkat dan kualitas perubahan yang akan dicapai oleh masyarakat sangat bergantung pada seberapa besar energi dan kemampuan masyarakat. Penyuluh harus mampu melakukan penaksiran atas kesiapan masyarakat untuk berubah, dan harus mampu menentukan apakah masyarakat memiliki motivasi yang cukup dan kapasitas untuk mempertahankan proses perubahan tersebut
Melakukan penaksiran terhadap motivasi dan sumberdaya yang dimilikinya. Untuk mendukung keberhasilan tugas dan tanggungjawabnya, penyuluh harus memiliki dan mempertegas motivasinya dalam membantu masyarakat, serta mempertimbangkan segala sumberdaya yang dimilikinya untuk digunakan dalam memberikan bantuan pada masyarakat
Memilih tujuan perubahan yang tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat. penyuluh harus mampu memilih dan menetapkan tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat bersama-sama menganalisis dan menetapkan tujuan perubahan
Memilih peran yang tepat untuk membantu masyarakat. Penyuluh harus mampu memilih peranan yang tepat sehingga ia dapat memberikan bantuannya kepada masyarakat selama berlangsungnya proses perubahan. Bantuan atau peranan yang dilakukan oleh penyuluh meliputi: 1) memediasi dan merangsang timbulnya hubungan-hubungan yang baru di dalam sistem masyarakat, 2) menyajikan pengetahuan dan keahlian dalam bentuk prosedur/cara kerja, 3) menyediakan kekuatan dari dalam sistem masyarakat, 4) menciptakan lingkungan yang kondusif, 4) memberikan dorongan selama berlangsungnya proses perubahan
Membangun dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Keberlangsungan proses perubahan sangat ditentukan oleh hubungan antara penyuluh dengan masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara penyuluh dan masyarakat perlu dijaga. Pemeliharaan hubungan ini meliputi perencanaan bersama, berbagi pengalaman, dan harapan-harapan yang saling menguntungkan yang telah dibangun oleh penyuluh dan masyarakat selama berlangsungnya proses perubahan
Mengakui dan membimbing masyarakat. Perubahan pada masyarakat akan tercapai bila penyuluh memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: 1) adanya kebutuhan untuk berubah dari masyarakat, 2) membangun hubungan baik antara penyuluh dengan masyarakat, 3) mengidentifikasi dan menetapkan masalah, 4) menetapkan tujuan perubahan, 5) melakukan tindakan perubahan, 6) mempertahankan dan menstabilkan berlangsungnya proses perubahan, dan 7) hubungan saling bantu berakhir karena tercapainya tujuan perubahan, atau menetapkan hubungan saling bantu yang baru
Memilih teknik tertentu dan pola perilaku yang sesuai. Penyuluh harus menggunakan kriteria atau teknik yang sebelumnya telah ia tetapkan disesuaikan dengan pola perilaku masyarakat
Mengembangkan profesionalisme melalui penelitian dan konseptualisasi. Penyuluh harus mampu secara terus menerus mengembangkan kemampuan dirinya dalam membantu masyarakat. Upaya pengembangan diri ini dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, atau melalui kegiatan observasi untuk membantu masyarakat, dan kemudian merefleksikan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut

Fenomena PONARI dan “BATU SAKTI”-nya

2009-02-17T10:07:00.004+07:00

Pada saat ini semua stasiun Televisi menyiarkan tentang “kesaktian” Ponari. Ponari bocah cilik yang lugu dari jombang tiba-tiba menjadi ”selebritis” dadakan. Ponari oleh sebagian orang dianggap sebagai ”dewa penyembuh” atas berbagai penyakit. Banyak orang yang berbondong-bondong datang dan rela antri berjam-jam, tidak peduli dengan situasi berdesak-desakan, agar dapat berjumpa dengan Ponari dan mendapat celupan batu yang kononnya sakti mandraguna. Bahkan walaupun sudah terjadi korban jiwa sebagai akibat desak-desakan tersebut, toh......tetap saja orang berjubel-jubel datang dan tetap berdesak-desakan. Mereka tidak peduli akan kejadian tersebut, karena ”keinginan yang kuat untuk sembuh” begitu kata beberapa orang yang diwawancarai oleh stasiun-stasiun swasta. Fenomena apa ini sebenarnya? Dan Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya?

Salah satu ciri masyarakat Indonesia, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Koentjoroningrat, adalah percaya pada tahayul. Kepercayaan ini sudah melekat kuat pada diri sebagian besar masyarakat Indonesia. Keyakinan akan adanya kekuatan-kekuatan supranatural ini kemudian berlebihan sehingga tejadi hal-hal yang bersifat irrasional, terjadi pengkultusan terhadap materi atau peristiwa yang dianggap mampu menunjukkan ”kesaktiannya”, seperti pohon keramat, batu bertuah, jimat, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang ghaib itu ada, namun harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan tuntunan agama. Kemampuan intelektual disertai kekuatan iman menjadi faktor penentu bagi terciptanya keyakinan yang rasional. Dan banyak pula faktor yang dapat memengaruhi kekuatan intelektual dan kekuatan iman seseorang. Fenomena Ponari, memperlihatkan bahwa kekuatan intelektual dan iman sebagian masyarakat Indonesia belum mampu untuk melakukan pertimbangan yang rasional, sehingga lebih percaya pada hal-hal yang berbau klenik. Selain itu, ketidakpastian jaminan pelayanan kesehatan, kondisi ekonomi yang rendah, dan keinginan sembuh secara instan juga menjadi faktor timbulnya fenomena Ponari.

Belajar dari fenomena Ponari, sudah saatnya mulai sekarang Pemerintah memperbaiki dan meningkatkan kekuatan intelektual dan iman masyarakat Indonesia. Kekuatan intelektual dan iman masyarakat Indonesia secara terus-menerus perlu untuk ditumbuhkembangkan. Perlu adanya proses perubahan perilaku masyarakat, yang dapat dilakukan melalui upaya-upaya pemberdayaan, upaya-upaya pendidikan, serta mengembangkan situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif bagi terciptanya efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran tersebut. Pemerintah harus lebih memperhatiakan kebutuhan rakyatnya. Pemerintah harus mampu memberikan jaminan pelayanan kesehatan, harus mampu mendidik masyarakat menjadi masyarakat byang membangun dan mandiri serta rasional.

Terkait dengan batu yang kononnya sakti milik Ponari, seharusnya oleh pihak terkait perlu dilakukan penelitian atau kajian secara ilmiah. Segala sesuatu yang ada di alam ini pada dasarnya mengandung energi, ada yang bermanfaat ada pula yang merusak. Seperti contoh uranium adalah sejenis batu yang memiliki energi yang bila berada di tempat gelap akan terlihat seperti menyala, dan energi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada juga batu yang memiliki energi seperti magnet sehingga dapat melekatkan benda-benda yang berunsur logam, batu bara yang memiliki energi panas, dan masih banyak contoh lainnya. Pada Zaman dahulu sebelum adanya kajian ilmiah mungkin saja batu-batu tersebut akan dikultuskan juga.

Oleh karenanya, untuk mendapat kepastian apa sebenarnya batu yang dimiliki Ponari, dan apa yang dikandung oleh batu tersebut perlu dilakukan kajian-kajian ilmiah. Agar tidak terjadi spekulasi atas ”kehebatan” batu tersebut. Apakah orang-orang yang sembuh memang betul-betul sembuh atau sekedar merasa sembuh (placebo effect); sembuh semu sebagai akibat sugesti yang mendalam terhadap ”kesaktian” batu tersebut. Kalau memang betul-betul sembuh maka dengan kajian ilmiah dapat diupayakan untuk mencari tahu unsur-unsur apa yang dikandung batu tersebut, sehingga suatu saat apabila ditemukan kandungan unsur-unsur yang memang berguna bagi kemaslahatan manusia, maka dapat diperbanyak atau direplikasi yang nantinya dapat digunakan sebagai obat baru atau penemuan baru di bidang medis......who knows???.

Proses Pembelajaran dalam Penyuluhan

2009-02-16T12:17:00.005+07:00

Penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal. Pendidikan itu sendiri adalah suatu proses atau usaha/kegiatan yang ditujukan untuk mengubah perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) manusia. Sebagai suatu sistem pendidikan maka proses yang terjadi dalam kegiatan penyuluhan adalah proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran pada kegiatan penyuluhan, yang menjadi peserta didik adalah orang dewasa. Sehingga agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan pemahaman tentang orang dewasa. Penyuluh harus mampu memahami teori pendidikan orang dewasa. Terdapat beberapa prinsip yang perlu dikedepankan dalam sebuah proses belajar pada kegiatan penyuluhan yang terkait dengan pendidikan orang dewasa, antara lain:

Penyuluh harus dapat berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai guru. Sebagai mana makna fasilitator yang berasal dari kata bahasa inggris to facilitate yang artinya membuat mudah (memudahkan), maka seorang fasilitator memiliki peranan membantu sasaran suluh agar mudah belajar. Penyuluh berperan sebagai pembimbing atau pihak yang mempermudah jalannya proses belajar. Disini penyuluh dapat menjadi motivator, katalisator, dan konsultan
Materi penyuluhan harus berdasarkan pada kebutuhan belajar yang dirasakan oleh sasaran suluh. Sasaran suluh yang notabene adalah orang dewasa pada umumnya melihat pendidikan sebagai proses peningkatan ketrampilan yang akan segera bermanfaat dalam kehidupan sesuai fungsinya dalam masyarakat. Sehingga pendidikan orang dewasa lebih difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan materi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah.yang mereka hadapi. Beberapa hal yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan materi yang dibutuhkan oleh sasaran suluh adalah secara teknis dapat dilakukan, secara ekonomis dapat memberikan keuntungan, dan tidak bertentangan dengan nilai sosial dan budaya sasaran suluh.
Efektivitas proses belajar, bukan diukur dari banyaknya “knowledge transfered”, namun lebih pada tumbuh dan berlangsungnya proses dialog/diskusi dan sharing informasi/pengalaman antar peserta kegiatan penyuluhan, lebih pada terjadinya upaya pembelajaran bersama di antara sasaran penyuluhan, dengan kata lain proses belajar harus bersifat partisipatif. Suasana belajar diupayakan bersifat informal dan mendorong masing-masing pesertanya untuk saling menghargai kerjasama
Perlu memperhatikan perbedaan individu atau karakteristik sasarn suluh. Sasaran suluh adalah orang dewasa di mana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda antara lain berpengalaman atau belum berpengalaman, usia muda atau tua, emosional atau kalem, bugar atau kurang bugar, berpendidikan atau kurang berpendidikan, dan lain sebagainya.
Penggunaan media menekankan pada keterlibatan panca indera sasaran suluh secara optimal pada proses pembelajaran. Pembelajaran akan lebih efektif apabila didukung dengan peragaan-peragaan (media pembelajaran) yang konkret. Dengan peragaan maka pemahaman sasaran suluh akan lebih dalam. Peragaan yang dilakukan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sasaran suluh tidak hanya memahami sesuatu hanya terbatas pada luarnya saja, tetapi juga harus sampai pada macam seginya, dianalisis, disusun, dikomparasi sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap.
Tempat atau lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang dapat mendukung proses pembelajaran. Lingkungan pembelajaran dapat berfungsi sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh harus dapat membawa, mengatur atau menciptakan lingkungan sebaik-baiknya sehingga tercipta lingkungan sebagai komponen pembelajaran yang penting kedudukannya secara baik dan memenuhi syarat.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan proses pembelajaran pada kegiatan penyuluhan sangat bergantung pada kemampuan penyuluh mengelola kegiatan tersebut. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip pembelajaran, yang di antaranya telah disebutkan di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi penyuluh agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif.

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

2009-02-15T10:48:00.004+07:00

Undang Undang No. 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Dengan demikian hutan hendaknya diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga dan dipertahankan kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal tersebut tertuang dalam bentuk visi pembangunan kehutanan yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Pengelolaan hutan pada masa lalu lebih banyak diserahkan kepada para pemilik modal besar (perusahaan). Perusahaan tersebut mendapat legitimasi dari pemerintah dengan diberikannya Hak Penguasaan Hutan (HPH). Namun sayangnya pengawasan terhadap jalannya proses pengelolaan hutan yang dilakukan oleh para pemegang HPH ini tidak taat azas, sehingga terjadilah degradasi hutan yang dilakukan secara sistematis. Disamping itu, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang aktivitas hidupnya sangat bergantung pada keberadaan hutan oleh para pemegang HPH hanya dijadikan penonton, tidak dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Bahkan terkadang keberadaan perusahaan pemegang HPH hanya menjadikan mereka sebagai kaum marjinal.

Pada saat belum adanya perusahaan, masyarakat sekitar hutan sudah terbiasa mengelola hutan secara tradisional dan masih bisa mengandalkan hutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun setelah muncul perusahaan, akses mereka dibatasi bahkan diputus. Akibatnya, kondisi kehidupan masyarakat tersebut semakin terpuruk yang semakin melemahkan kapabilitas mereka dalam menunjukkan perannya dalam pengelolaan sumber daya hutan. Akibatnya, masyarakat merasa tidak diperdulikan dan tidak dihargai sehingga pada gilirannya dalam diri mereka hilang sense of belonging dan sense of responsibility terhadap hutan.

Lahirnya era reformasi telah membuat banyak perusahaan pemegang HPH yang berhenti beroperasi. Perusahaan-perusahaan tersebut dilikuidasi oleh pemerintah baru, karena terbukti telah mengeksploitasi hutan dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah sustainability. Perusahan-perusahaan pemegang HPH tersebut telah mengeksploitasi hutan secara tidak bertanggung jawab atau tidak sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepada mereka.

Sepeninggalan HPH, masyarakat sekitar hutan merasa terbebas dari tekanan yang sebelumnya menghimpit mereka. Mereka merasa tidak ada lagi pihak yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan hutan. Apabila pemanfaatan ini tidak dilakukan dengan mengedepankan asas kelestarian hutan, maka kerusakan hutan yang sebelumnya dilakukan oleh persahaan.akan berlanjut, dengan berganti pelaku, yaitu masyarakat. Hal ini mungkin dapat dipahami, karena sebagai akibat pola memarjinalkan yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH, masyarakat sekitar hutan tersebut memiliki kapasitas/kemampuan yang lemah dalam pengelolaan hutan, serta telah memudarnya sense of belonging dan sense of responsibility. Fenomena seperti ini menampak di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada saat ini, pemerintah telah menyadari pentingnya eksistensi masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Masyarakat sekitar hutan dapat menjadi ujung tombak bagi kelestarian hutan. Perilaku mereka dalam berinteraksi dengan hutan dapat diarahkan pada terciptanya hutan lestari. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan kehutanan yang diluncurkan pada saat ini menegdepankan pendekatan resource based management yang berbasis pada forest community based development. Paradigma baru ini merupakan model pembangunan yang berpusat pada rakyat atau masyarakat sekitar hutan. Model pembangunan ini mengajak masyarakat sekitar hutan berperan serta dalam pengelolaan hutan, dengan mengedepankan prakarsa dan kekhasan masyarakat. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan agar aspek kelestarian hutan tetap terjaga namun kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun demikian, lemahnya kapasitas masyarakat sekitar hutan menyebabkan mereka masih belum mampu secara optimal berperan serta dalam pengelolaan hutan, oleh karena itu oleh pemerintah dan pihak lain yang peduli akan kondisi masyarakat sekitar hutan telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan pada mereka.

Berbagai bentuk upaya pemberdayaan telah diluncurkan pemerintah dalam bentuk program-program berbasis masyarakat seperti program social forestry, hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, dan lain sebagainya Kegiatan-kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan mengikutsrtakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Salah satu alasan penting kenapa diperlukan, tidak hanya pandangan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berarti memberikan kesempatan penduduk lokal memperoleh manfaat dari hutan, tetapi lebih kepada menciptakan dan memelihara sistem praktek kehutanan yang berkelanjutan secara ekologi dan secara ekonomi.

Dalam prakteknya, masih banyak program berbasis masyarakat dijalankan atas dasar konsep/pemahaman yang belum taat azas sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan menjadi tidak tepat, akibatnya anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi berdaya dan belum mampu menjadi partisipan aktif pembangunan kehutanan. Kebanyakan yang terjadi adalah masyarakat hanya diajak untuk melegitimasi suatu program tanpa mengetahui persis apa yang dilakukan dan hasil apa yang telah dicapai. Program pemberdayaan harus mengedepankan peningkatan kemampuan masyarakat untuk menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positip, di mana kesadaran kritis dan kapasitas masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat mengelola dan melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

Program Komunikasi untuk Perubahan Sosial

2009-02-14T14:32:00.003+07:00

Program komunikasi bagi perubahan sosial biasanya ditekankan pada bagaimana informasi-informasi ditransmisikan, bagaimana informasi menyebar dan terbagi, bagaimana upaya untuk memperoleh informasi dipacu, bagaimana kepercayaan dibangun di antara anggota masyarakat dan oleh anggota masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut merupakan sebuah proses yang dinamis, dan multi-faced yang harus dapat menjamin bahwa ide-ide dan gagasan-gagasan dapat disuarakan dan didengar oleh setiap pihak. Pesan yang diciptakan, dikirim, diterima dan direspon oleh masyarakat, hendaknya merupakan bagian dari sebuah proses mendengarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam bentuk pesan komunikasi yang diciptakan akan mampu menggerakan perilaku dan atau sikap, membangkitkan kesadaran dan pemahaman atas isu yang ada dalam masyarakat, menciptakan kesadaran sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk memajukan kualitas hidup orang per orang dan juga masyarakat.secara keseluruhan.

Artinya, program komunikasi bagi perubahan sosial harus bersifat altruistic (mementingkan orang lain), mempromosikan hal-hal sosial yang baik, bermanfaat, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, program komunikasi bagi perubahan sosial harus lebih dari sekedar pelayanan public semata yang hanya berfokus pada “telling (menceritakan)” dan pendistribusian informasi di mana kebutuhan akan informasi tersebut ditentukan oleh orang-orang yang berasal dari luar komunitas. Sering terjadi pesan komunikasi datangnya dari “atas”, di mana pemahaman tentang realitas yang ada di ”tingkat bawah (ground)” sangat terbatas.

Oleh karena itu, implementasi program komunikasi dalam perubahan sosial fokusnya harus diletakan pada proses bukan pada outcome (hasil). Hal ini berarti, komunikasi bagi perubahan sosial memerlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi siapa yang perlu mendapatkan pesan komunikasi, dan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan pesan-pesan tertentu.

Dengan demikian, implementasi program-program komunikasi untuk perubahan sosial harus diciptakan dan dikembangkan serta diarahkan pada upaya memberdayakan dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawa bagi masyarakat untuk belajar dan menyampaikan gagasan. Komunikasi hendaknya memungkinkan anggota-anggota masyarakat untuk dapat menciptakan cara dalam berbagi infomasi Dengan sifat yang demikian, maka komunikasi dapat menciptakan perubahan sosial atau kemajuan bagi kehidupan masyarakat dan diharapkan dapat bersifat jangka panjang.

Motivasi Kerja

2009-02-13T16:20:00.003+07:00

Dalam keseharian sering kita mendengar kata motivasi diucapkan orang, misalnya: Si A sangat termotivasi untuk ikut bertanding. Si B kurang motivasi kerjanya. Motivasi si C tinggi sekali. SI D harus dimotivasi agar lebih tekun bekerja, dan masih banyak lainnya.

Sering juga kita melihat seseorang (misal: A) sangat antusias dalam melaksanakan pekerjaannya sementara di pihak lain di bidang pekerjaan yang sama ada orang (misal: B) yang bekerja biasa-biasa saja bahkan terkadang seadanya. Apa yang menyebabkan keduanya berbeda dalam mencurahkan tenaga dan pikiran pada pekerjaan yang sama? Motivasinya berbeda. Kita boleh saja mengatakan bahwa factor motivasi adalah penyebab mengapa keduanya bekerja secara berbeda. Kita boleh mengatakan bahwa si A memiliki motivasi tinggi, sedangkan si B hanya memiliki cukup motivasi atau bahkan mungkin rendah.

Lalu apa sebenarnya motivasi kerja itu?

Sudah banyak pakar mendefinisikan motivasi yang dapat kita jumpai di berbagai literatur. Benang merah dari definisi-definisi motivasi yang telah dinyatakan oleh banyak pakar tersebut adalah bahwa motivasi merujuk pada adanya kondisi yang mendorong tindakan individu. Individu yang mempunyai motivasi akan bersedia mencurahkan energi fisik dan mentalnya untuk melakukan pekerjaan. Motivasi dapat juga dirumuskan sebagai perilaku yang mengarah pada tujuan. Hal ini berarti motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan.

Secara matematis motivasi dapat diformulasikan sebagai fungsi dari motif, harapan, dan insentif.

Motivasi = f (motif, harapan, insentif)

Dengan formula di atas kita dapat memprediksi motivasi seseorang, dan juga kita dapat memotivasi seseorang dengan cara memanipulasi dimensi-dimensi motivasi, yaitu motif, harapan, dan insentif. Motivasi berbanding lurus dengan motif, harapan, dan insentif. Motivasi seseorang merupakan interaksi antara motif yang ada dalam dirinya, adanya harapan untuk mencapainya, dan insentif yang disediakan dari lingkungan. Artinya apabila ketiga dimensi ini meningkat maka meningkat pula motivasi individu.

Motif adalah daya atau kekuatan yang ada dalam diri (inner potential) seseorang. Daya inilah yang mengarahkan dan mempertahankan perilaku orang dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Motif merupakan daya penggerak dari dalam individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Dengan demikian dapat dikatakatan bahwa motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motif. Motif ini yang menyebabkan mengapa seseorang berusaha mencapai tujuan-tujuan, baik sadar ataupun tidak sadar. Motif ini pula yang menyebabkan seseorang berperilaku, yang dapat mengendalikan dan memelihara kegiatan-kegiatan, dan yang menetapkan arah umum yang harus ditempuh oleh seseorang tersebut.

Harapan adalah peluang yang diperkirakan seseorang bahwa kegiatan yang akan dilakukannya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, seseorang akan termotivasi apabila ia menilai pekerjaan yang akan dilakukan memiliki peluang untuk dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya.

Insentif adalah imbalan yang didapat oleh seseorang sebagai balas jasa dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Apabila seseorang menilai bahwa imbalan tersebut sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang telah dilakukannya maka ia akan semakin antusias dalam bekerja. Bentuk insentif bisa berbentuk materi dan juga non materi.

Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki keinginan kuat (motif) untuk mencapai sesuatu, dan terdapat kegiatan atau jalan untuk mencapainya besar (harapan), serta tersedia imbalan (insentif) atas kegiatan yang dilakukan, maka dapat diduga motivasi kerja orang tersebut akan tinggi.

Pemberdayaan Masyarakat

2009-02-11T09:13:00.004+07:00

Pemberdayaan (empowerment) adalah kata benda, sedangkan action-nya adalah kata kerja yaitu memberdayakan atau empowering. Kalau ditilik lebih jauh lagi, pemberdayaan atau lebih tepatnya disebut sebagai empowerment merupakan konsep yang lahir dari perkembangan pemikiran dan budaya barat. Substansi dari konsep empowerment adalah emansipasi dan liberalisasi serta penguasaan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan (Pranarka & Moeljarto, 1996).

Implikasi dari adanya emansipasi dan liberalisasi ini adalah sesuatu yang disebut sebagai pembebasan yakni pembebasan manusia dari sebuah kungkungan kekuasaan yang melingkupinya melalui proses empowerment of the powerless. Dalam konteks ini memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah bagaimana merubah mind set seseorang dari perasaan tidak mampu, tidak bisa dan tidak mungkin menjadi merasa mampu, bisa dan sangat mungkin untuk melakukan perubahan. Adanya pencerahan pada masyarakat akan kekuatan dan potensi yang dimiliki dapat memberikan kesadaran bersama bahwa perubahan menuju kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan.

Dengan demikian pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan. Berdasarkan beberapa hal di atas dapat dimaknai bahwa setelah munculnya kesadaran atas potensi dan kemampuan untuk meningkatkan derajat maka tumbuhlah semangat untuk melakukan perubahan, mengingat perubahan ini adalah sebuah proses sekaligus sebuah tujuan.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya memberdayakan masyarakat pada prinsipnya dapat dilakukan dengan empat pendekatan utama, yaitu komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan advokasi. Komunikasi adalah upaya membangun hubungan relasional dua arah yang setara dengan masyarakat yang akan diberdayakan sehingga masyarakat yang diberdayakan menjadi lebih terbuka dan mampu mengekspresikan apa yang dirasakannya, mampu mengungkapkan pendapatnya, mampu berkreasi dan berinovasi. Informasi adalah penyediaan berbagai berita dan keterangan serta informasi penting yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kapasitas diri mereka. Edukasi adalah berbagai bentuk upaya pendidikan baik formal dan non formal yang diperlukan oleh masyarakat yang diberdayakan sehingga mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk membangun dirinya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. KIE dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya melalui penyuluhan, penerangan, pelayanan. Media massa dan berbagai teknologi informasi dapat berperan secara efektif sebagai sarana KIE. Sedangkan, advokasi berarti membela atau mendampingi masyarakat yang tidak atau belum berdaya, dan juga bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.

Elemen-Elemen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Bartle (2007) terdapat 16 (enam belas) elemen yang harus dikedepankan dan menjadi tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

Mendahulukan kepentingan umum (Altruisme). Tingkat kesiapan individu mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat (seperti kedermawanan, rasa kemanusiaan, kebanggaan sebagai anggota masyarakat, saling mendukung, perduli, persahabatan, persaudaraan).
Nilai bersama (Common Values): Tingkatan dimana anggota masyarakat berbagi nilai, terutama ide-ide atau nilai untuk kepentingan bersama sebagai pengganti kepentingan anggota per anggota masyarakat.
Layanan masyarakat (Communal Service): Penyediaan fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, pendidikan, layanan kesehatan), pemeliharaan dan perbaikan, kesinambungan, dan kemudahan bagi semua anggota masyarakat untuk mengakses fasilitas dan layanan yang tersedia.
Komunikasi (Communications): Adanya komunikasi yang baik di antara anggota masyarakat, dan diantara anggota masyarakat dengan lingkungan luarnya. Dimensi komunikasi meliputi adanya jalan, metode elektronika (seperti telefon, radio, tv, internet), media cetak (Koran, majalah, buku), jaringan kerja, bahasa yang dapat dimengerti, kemampuan tulis baca dan keinginan dan kemampuan berkomunikasi (yang dinyatakan secara bijaksana, diplomasi,kemauan untuk mendengarkan dan membicarakan).
Percaya diri (Confidence): Meskipun diekspresikan secara individual, rasa percaya diri harus tersebar diantara semua anggota masyarakat. Masyarakat yang penuh rasa percaya diri tidak akan bergantung pada pihak luar, tidak pasrah, tidak masa bodoh, mampu memperjuangkan haknya dan memiliki visi.
Kontekstual (Politik dan Administrasi); Context (Political and Administrative): Masyarakat akan semakin kuat, berdaya dan mampu mempertahankan dirinya apabila didukung oleh lingkungan dan situasi yang mampu memberikan penguatan tersebut. Lingkungan dan situasi yang mendukung tersebut meliputi lingkungan dan situasi politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, hukum dan legislative) dan lingkungan administrasi (sikap dari pegawai/pelayan publik, peraturan dan prosedur serta kebijakan pemerintah).
Informasi (Information): Tidak sekedar memiliki dan menerima informasi, namun yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, adanya kesadaran/kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang terdapat diantara tokoh-tokoh kunci masyarakat dan dalam kelompok secara keseluruhan. Jika informasi dapat menjadi lebih efektif dan berguna, tidak hanya sekedar banyaknya saja, maka masyarakat dapat menjadi lebih kuat dan berdaya.
Intervensi (Intervention): Pola intervensi yang dilakukan harus ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas masyarakat, harus menantang masyarakat agar dapat menjadi lebih kuat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intervensi sedapat mengkin harus melepaskan diri dari tujuan charity, karena charity pada umumnya menciptakan ketergantungan.
Kepemimpinan (Leadership): Seorang pemimpin dalam suatu masyarakat memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan untuk menggerakkan anggota-angota masyarakat. Pemimpin harus memiliki keahlian, kemauan, kejujuran dan beberapa karisma. Pemimpin harus dapat mendengarkan dan mengakomodasi keinginan masyarakat secara keseluruhan. Semakin efektif kepemimpinan seseorang maka semakin kuat masyarakatnya.
Jaringan kerja (Networking): Hal ini berkaitan dengan Tidak hanya “apa yang anda ketahui” tetapi yang lebih penting adalah “siapa yang anda ketahui” dapat menjadi sebuah sumber untuk menguatkan dan memberdatakan masyarakat. Anggota-anggota masyarakat diharap mampu untuk membangun hubungan yang bermanfaat antar angota masyarakat dan dengan pihak lain di luar masyarakat, yang dapat membuat mereka berdaya. Jalina kerja yang efektif dapat menjadi sumber semangat yang akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan.
Organisasi (Organization): Tingkatan dimana para anggota masyarakat memandang dan mengorganisasikan dirinya sebagai individu-individu yang memiliki peran dalam mendukung keseluruhan masyarakat. Elemen ini meliputi bagaimana membangun integritas organisasi, struktur, prosedur, proses pengambilan keputusan, efektifitas, pembagian tenaga kerja dan kelengkapan peran dan fungsi.
Kekuatan politik (Political Power): Tingkatan dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik di tingkat desa, regional maupun nasional. Setiap individu memiliki kekuatan-kekuatan yang beragam yang saling melengkapi dalam suatu suatu masyarakat yang pada akhirnya mewarnai kekuatan politik masyarakat tersebut dan hal ini dapat memengaruhi dan memberikan warna bagi daerah dan nasional. Semakin sering kekuatan dan pengaruh yang ada dimasyarakat diterapkan maka akan semakin kuat masyarakat tersebut.
Keterampilan (Skills): Kemampuan yang ada pada individu akan memberikan sumbangan yang signifikan bagi masyarakat. Dengan adanya kemampuan ini masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemampuan ini meliputi: kemampuan teknis, kemampuan manajemen, kemampuan berorganisasi, kemampuan mengerahkan. Semakin banyak keterampilan (baik individu maupun kelompok) yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka semakin berdaya masyarakat tersebut.
Kepercayaan (Trust): Tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat tehadap sesamanya, khususnya pemimpin dan pelayan-pelayan masyarakat (public servants). Tingkat kepercayaan ini akan merefleksikan tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, kepercayaan dan penghargaan) yang ada dalam suatu masyarakat.
Kesatuan (Unity): Perasaan bersama dan berbagi sebagai suatu entitas masyarakat. Meskipun dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), masyarakat saling memberikan toleransi dan menghargai atas perbedaan tersebut dan memiliki kemauan untuk saling bekerjasama dan bekerja bersama-sama karena adanya suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, dan adanya nilai bersama.
Kesejahteraan (Wealth): Tingkat dimana masyarakat secara keseluruhan memiliki kontrol terhadap sumber daya potensial dan sumber daya actual, dan terhadap produksi serta penyaluran barang dan jasa yang bermanfaat, memiliki akses terhadap lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan. Semakin sejahtera/kaya suatu masyarakat, maka akan semakin kuat atau berdaya masyarakat tersebut.

Fenomena Datang, Duduk, Diam dalam Sebuah Rapat

2009-02-10T12:35:00.005+07:00

Pada sebuah pertemuan atau rapat dalam lingkup suatu organisasi, yang biasanya dipimpin oleh pimpinan organisasi, sering terjadi fenomena di mana peserta rapat datang, duduk, diam. Peserta rapat datang, kemudian duduk manis mendengarkan dan melihat apa yang berlangsung dalam proses rapat, namun diam seribu basa, tidak ada komentar. Kalau kita mau jujur kadangkala kondisi seperti ini terjadi juga pada diri kita.

Terhadap fenomena tersebut, ada yang berpendapat bahwa peserta tersebut tidak kritis, ada yang mengatakan peserta tersebut tidak punya keberanian mengutarakan pendapatnya, ada yang mengatakan peserta tersebut datang sekedar memenuhi undangan rapat atau memenuhi kewajiban datang, dan lain sebagainya.

Semua pendapat tersebut mungkin benar, dan mungkin juga salah ??!!….... Banyak hal yang dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi, di antaranya adalah:

Peserta yang hadir tersebut memang tidak memahami dan menguasai atau tidak kompeten terhadap substansi dari agenda rapat, sehingga ia memposisikan dirinya hanya sebagai pengamat dan pendengar yang baik, daripada ia memberikan komentar yang tidak tepat. Namun dengan kesadarannya ia berusaha mempelajari dan mencermati setiap aktivitas dalam proses rapat tersebut agar ia dapat menangkap intisari sehingga pada akhirnya ia mampu memahami susbtansi dari rapat tersebut.
Peserta yang hadir tersebut memiliki kendala psikologis sehingga kurang memiliki raya percaya diri dalam mengungkapkan atau menyampaikan gagasan dalam forum formal (rapat), walaupun dalam berbagai situasi informal ia mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik dan cemerlang. Peserta rapat seperti ini sebenarnya memiliki keinginan untuk berkontribusi, namun merasa khawatir tidak mampu menyampaikan gagasannya dengan baik, khawatir ditertawakan atau dipandang remeh oleh peserta lainnya apabila salah berbicara.
Peserta yang hadir tersebut memang orang tidak memiliki kemampuan dan juga tidak memiliki kemauan untuk terlibat aktif dalam proses komunikasi dalam rapat. Mereka ini datang, duduk, diam, dan diamnya bukan diam mendengarkan atau menyimak jalannya reapat namun pikirannya pergi entah kemana, bahkan terkadang di antara para peserta kategori ini sibuk sendiri, bercakap-cakap/ngobrol di antara mereka, tidak menghiraukan jalannya rapat, atau seolah-olah mendengarkan namun sebenarnya tertidur.
Peserta yang hadir tersebut adalah peserta yang memang memiliki kemampuan tetapi “kapok” mengungkapkan pendapatnya. Peserta ini memiliki pengalaman yang tidak memuaskan ketika mengikuti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana ia banyak berpendapat namun pendapatnya tidak didengarkan, padahal pendapatnya tersebut baik dan bermanfaat. Sehingga, pada akhirnya, ia malas terlibat lebih jauh pada jalannya rapat. Menurutnya percuma saja pada saat ini saya berpendapat toh hasilnya tidak didengarkan. Biasanya hal ini terjadi karena adanya kecenderungan dominasi pimpinan organisasi (otoriter/semi otoriter) sehingga pelaksanaan rapat sekedar bersifat mendengarkan keputusan yang sebenarnya telah dibuat oleh pimpinan (keputusan sepihak). Dengan demikian pertemuan hanyalah sekedar minta pendapat, tanpa peserta bisa merubah keputusan tersebut (tokenism). Respon atas usul dari peserta yang tidak sejalan dengan keputusan yang sudah ditetapkan akan ditolak oleh pimpinan. Ide pimpinan yang sudah dikemukakan sulit untuk dirubah.

Pertanyaannya adalah: Kita termasuk dalam kategori yang mana apabila kondisi tersebut menimpa kita ?.

Pemimpin rapat yang sukses adalah pimpinan yang mampu mendayagunakan, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan sehingga peserta rapat dengan sukarela tanpa tekanan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif, inovatif, dan produktifl. Hal tersebut hanya dapat terjadi apabila pimpinan mampu menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif yang dapat membuat para peserta merasa termotivasi dan berani untuk mengemukakan pendapatnya.

Peran Penyuluh dalam Proses Pembentukan Kelompok

2009-02-09T21:45:00.006+07:00

Peranan penyuluh sangat strategis dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat pedesaan. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan yang merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu secara mandiri berperan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan kelompok-kelompok mandiri. Dengan pendekatan kelompok yang mandiri banyak manfaat yang akan dipetik oleh masyarakat. Pendekatan kelompok yang “mandiri” dianggap penting karena disini masyarakat dibina untuk berkelompok yaitu agar mereka memiliki wadah untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Kelompok ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi

Tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai keinginan untuk membentuk kelompok. Hal ini tergantung pada tingkat kebutuhan anggota-anggota masyarakat tersebut. Untuk itu sebelum mengajak anggota-angota masyarakat agar mau membentuk kelompok, terlebih dahulu para penyuluh perlu memahami karakteristik masyarakat setempat (local specific). Pemahaman terhadap masyarakat merupakan awal dari keseluruhan kegiatan penyuluhan. Tanpa adanya pemahaman terhadap masyarakat yang akan diberdayakan, sangat sulit bagi penyuluh untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Dalam upaya mengajak anggota-anggota masyarakat agar memiliki wadah kerjasama (kelompok), mari kita rujuk pendapat dua orang ahli komunikasi, di mana pendapat keduanya “menurut saya” dapat pula diterjemahkan ke dalam konteks penyuluhan. Knapp dan Vangelisti (1992) dalam Interpersonal Communication and Human Relationship menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan agar proses hubungan antar manusia dapat menuju pada tahap kebersamaan/penyatuan. Apabila kebersamaan ini diterjemahkan atau diperluas dalam arti kelompok, maka tahapan-tahapan tersebut dapat menjadi suatu proses bagi aktivitas tugas penyuluh dalam membentuk dan mengembangkan suatu kelompok dalam masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

Tahap Memulai (Initiating), merupakan usaha-usaha yang sangat awal yang dilakukan oleh penyuluh dalam menginformasikan dan memperkenalkan “apa sebenarnya kelompok itu”, “apa keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok”, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar anggota-anggota masyarakat sadar (aware) dan tergugah minatnya (interest) dan terbuka wawasannya (understanding). Tahap ini sangat berkaitan dengan persepsi dan kesan terhadap informasi yang disampaikan kepada mereka sehingga diperlukan kecermatan dan kehatian-hatian dalam mengemas dan menyampaikan infomasi. Informasi harus menyentuh dan diharapkan mampu menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, selain kemasan pesan yang tepat dan benar, sosok sang penyuluhpun dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelompok. Untuk itu, penyuluh harus dapat menampilkan diri sebagai sosok yang dapat dipercaya (trust) dan mampu menarik rasa suka masyarakat.

Tahap Penjajagan (Experimenting), merupakan usaha mencari cara membangun keinginan anggota-anggota masyarakat dengan melakukan pencarian terhadap kemiripan-kemiripan kebutuhan diantara mereka. Pada tahap ini, penyuluh diharapkan mampu menggali aspirasi masyarakat, mampu melihat hal-hal yang dinginkan oleh masyarakat, mampu mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat terbentuknya suatu kelompok. Dengan memperoleh informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka akan diketahui apakah masyarakat merasa butuh atau tidak akan adanya kelompok. Apabila masyarakat belum merasa butuh maka perlu dilakukan kembali penggugahan kesadaran atau kembali ke tahap awal (Initiating). Yang harus diperhatikan dan diusahakan oleh para penyuluh bahwa keberadaan kelompok harus merupakan keinginan dan kebutuhan yang datangnya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, jadi bukan merupakan paksaan atau pesanan pemerintah (top down). Pada tahap ini diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang sistem sosial masyarakat, termasuk untuk memperkirakan akibat-akibat yang mungkin akan timbul dari terbentuknya kelompok.

Tahap Penggiatan (Intensifying), ditandai dengan adanya kecenderungan perubahan sikap. Artinya sebagian besar anggota masyarakat merasakan sangat perlu dan setuju adanya wadah dalam mencapai tujuan mereka, maka penyuluh perlu secara terus menerus melaksanakan pendekatan kepada mereka melalui pertemuan-pertemuan baik yang dilakukan secara formal maupun informal, seperti berkunjung dari rumah ke rumah, mengadakan pertemuan di Balai Pertemuan Desa, ataupun kegiatan lainnya yang dapat memperkokoh minat serta keinginan masyarakat dalam membentuk wadah kelompok. Pada tahap ini, informasi-informasi yang penting yang dibutuhkan masyarakat diusahakan harus selalu tersedia. Dapat juga dengan melakukan kegiatan studi banding yaitu dengan mengajak beberapa anggota masyarakat yang menjadi tokoh mengadakan kunjungan ke tempat yang memiliki kelompok maju yang dapat dijadikan contoh.

Tahap Pengintegrasian (Integrating), setelah semakin terlihat adanya perubahan yang kuat pada sikap dan perilaku anggota-anggota masyarakat, penyuluh kiranya perlu memfasilitasi masyarakat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan formal. Pertemuan-pertemuan ini penting dalam rangka membangun kesepahaman dan kesepakatan tentang pentingnya kelompok sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi. Diharapkan elemen-elemen yang terlibat dalam pertemuan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat desa, Penyuluh, Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, dan bila perlu melibatkan pula LSM-LSM, dunia usaha dan pihak lainnya yang terkait. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam dialog tersebut maka akan semakin banyak masukan dari berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya dan memperkokoh kelancaran dan kesuksesan program kelompok apabila nantinya terbentuk, serta mempermudah pembinaan kelompok di masa mendatang.

Tahap Pengikatan (Bonding). Dari pertemuan-pertemuan formal tadi maka dihasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk suatu kelompok. Pada tahap ini, para anggota masyarakat mengikrarkan kesepakatan dalam sebuah kebersamaan atau kelompok kerja. Setelah kelompok terbentuk, maka dapat dilanjutkan dengan penyusunan struktur organisasi kelompok, norma kelompok, program kerja, penentuan sekretariat kelompok, sumber dana kegiatan dan lain sebagainya demi kelancaran aktivitas kelompok dan kelangsungan hidup kelompok.

Penyuluh Adalah Sales Promotion Pembangunan Masyarakat

2009-02-06T00:41:00.004+07:00

Hampir sebagian besar dari kita pernah dikunjungi oleh seorang atau beberapa orang dari bagian sales promotion suatu perusahaan yang menawarkan produknya. Dengan penampilan yang menarik dan gaya berbicara yang membujuk salesman/girl tersebut melancarkan komunikasinya. Pertama-tama dia akan memperkenalkan namanya, mewakili perusahaan mana dan sedang menawarkan produk tertentu, kemudian salesman/girl tersebut akan berbicara banyak, dengan gayanya yang menarik yang bersifat informasi dan persuasi, tentang keunggulan dari produk yang ditawarkan. Ia akan mencoba membangkitkan kebutuhan kita dan menghubung-hubungkan kebutuhan tersebut dengan keberadaan produk yang ditawarkan, sehingga kita dibuatnya menjadi semakin tertarik. Bahkan tidak segan-segan para salesman/girl tersebut memberikan demo agar keunggulan produknya dapat terlihat, dan juga terkadang memberikan jaminan atau garansi atas produk yang ditawarkannya. Mereka tidak kenal lelah dan menyerah apabila ternyata orang yang dikunjunginya tidak jadi membeli produknya. Para salesman/girl tersebut akan berupaya mencari pembeli lain, yang terpenting bagi mereka adalah orang yang dikunjungi setidak-tidaknya telah mengetahui bahwa ada suatu produk yang ditawarkan, siapa tahu suatu saat orang tersebut butuh dan tergugah untuk membelinya.

Analog dengan aktivitas para salesman/girl tersebut adalah aktivitas para penyuluh. Artinya, bila aktivitas para salesman/girl tersebut kita kaji, maka terlihat adanya kemiripan dengan aktivitas tugas penyuluh yaitu memperkenalkan dan menawarkan suatu produk. Bedanya produk yang ditawarkan atau dipromosikan oleh salesman/girl biasanya adalah alat-alat yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi dan rumah tangga yang bersifat jangka pendek, sedangkan yang ditawarkan oleh agen prubahan atau penyuluh pada umumnya bersifat jangka panjang berupa inovasi dan/atau program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan mereka.

Komunikasi Sales Promotion/Penyuluhan adalah Komunikasi Persuasi

Baik para salesman/girl maupun penyuluh mempunyai tujuan tertentu ketika menawarkan produknya. Salesman/girl mengharapkan produk yang ditawarkannya akan terjual atau dibeli, penyuluh mengharapkan pesan pembangunan yang disampaikannya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dan terlaksana, maka salesman/girl maupun penyuluh, membutuhkan pengetahuan dan keterampilan komunikasi persuasi yang baik.

Demi berhasilnya komunikasi persuasi perlu dilaksanakan secara sistematis. Efffendi (2000), menyatakan bahwa dalam melaksanakan komunikasi persuasi, seorang komunikator (salesman/girl atau penyuluh) perlu melalui tahapan-tahapan, yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut disingkat dengan AIDDA (attention, interest, desire, decision, dan action).

A (Attention) – Pesan harus dapat menarik perhatian. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan perhatian sasaran penyuluhan (masyarakat).

I (Interest) – Bagaimana menimbulkan minat. Kaitkan pesan dengan kepentingan atau kebutuhan sasaran penyuluhan.

D (Desire) - menimbulkan hasrat atau kegairahan. Perlu dilancarkan pendekatan-pendekatan yang menggunakan himbuan emosional seperti membujuk, merayu. Yang pada akhirnya ketiga tahapan tersebut akan sampai pada pembuatan keputusan.

D (Decision) - keputusan. Pengambilan keputusan oleh sasaran penyuluhan, yaitu sikap setuju atau tidak setuju. Persuasi berhasil apabila keputusan yang diambil masyarakat (kelayan)mengarah pada sikap setuju terhadap apa yang disampaikan oleh penyuluh.

A (Action) – Tindakan. Melaksanakan apa yang disampaikan oleh penyuluh atau bahkan meninggalkan/menolak.

Komunikasi persuasi didahului dengan upaya membangkitkan perhatian. Upaya ini tidak hanya dilakukan dalam gaya bicara dengan kata-kata yang merangsang, tetapi juga dalam penampilan (appearance) ketika menghadapi khalayak Senyum yang tersungging pada wajah yang cerah sudah dapat menimbulkan perhatian sasaran suluh. Atau dengan aktivitas lainnya layaknya tukang obat di pinggiran jalan, yaitu sebelum menawarkan dagangannya tukang obat tersebut menyuguhkan suatu atraksi yang membuat orang di sekitarnya tertarik untuk menonton.

Apabila perhatian sudah berhasil terbangkitkan kini menyusul upaya menumbuhkan minat. Upaya ini bisa berhasil dengan mengutarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan kelayan/sasaran suluh.Oleh karena itu, komunikator/penyuluh harus mengenal siapa kelayannya yang dihadapinya, ”know your audience”.

Tahap berikutnya adalah memunculkan hasrat pada sasaran suluh dengan melakukan ajakan, bujukan, atau rayuan. Di sini imbauan emosional perlu ditampilkan oleh penyuluh, sehingga pada tahap berikutnya sasaran suluh mengambil keputusan untuk melakukan suatu kegiatan sebagaimana diharapkan.

Peranan Interaksi dalam Kelompok terhadap Pengadopsian Inovasi

2009-02-05T07:55:00.004+07:00

Setiap inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh, diharapkan dapat terdifusi atau menyebar dari petani ke petani, sehingga diharapkan semua petani akan mengadopsi inovasi tersebut. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Lionberger dan Gwin (1982: 63) bahwa pengadopsian inovasi merupakan sebuah proses pada diri setiap petani dengan demikian akan berbeda-beda durasi atau kecepatan pengadopsiannya dari satu petani dengan petani lainnya. Artinya ada petani yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat dalam mengadopsi inovasi, bahkan ada yang sama sekali tidak mengadopsi inovasi.

Beragam faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi, diantaranya adalah bentuk interaksi yang ada dalam kelompok atau masyarakat, yaitu:

1. Cooperation (Kerja sama)

Sargent dalam Santosa (1992:29) menyatakan bahwa kerjasama merupakan usaha terkoordinasi di antara anggota kelompok atau masyarakat yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut Santosa (1992: 29-30) menyatakan bahwa kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana tujuan anggota kelompok yang satu berkaitan erat dengan tujuan anggota kelompok yang lain atau tujuan kelompok secara keseluruhan sehingga seseorang individu hanya dapat mencapai tujuan bila individu lain juga mencapai tujuan.

Bila tipe interaksi ini berkembang di antara anggota kelompok tani maka dapat diduga bahwa para petani akan saling membantu, saling mendukung, saling memberi/menerima, saling bergantung, dan saling memotivasi satu sama lain untuk maju. Inovasi yang ada dengan mudah menyebar di antara mereka, karena para petani mempunyai kepentingan yang sama yaitu ingin maju, sehingga mereka akan berupaya untuk saling berkoordinasi dan saling berkomunikasi dalam rangka lebih mengenal, memahami dan menguasai inovasi yang diperkenalkan pada mereka. Dalam setiap kelompok atau masyarakat selalu saja ada orang yang lebih dahulu memiliki informasi teknologi baru dan lebih maju (perintis, pelopor) (Arintadisastra, 1997: 118). Dengan pola interaksi kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, mereka ini secara sadar atau tidak dapat memajukan anggota lainnya.

Pada umumnya, tipe interaksi ini yang paling banyak dijumpai pada masyarakat petani di Indonesia, karena masyarakat petani Indonesia secara kultural dan historis memiliki jiwa gotong royong dan kerjasama.

2. Competition (Persaingan)

Persaingan adalah bentuk interaksi sosial di mana bila seseorang individu dapat mencapai tujuan maka individu lain akan terpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut. Persaingan juga dimaknai sebagai proses sosial di mana individu saling berusaha dan berlomba-lomba untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang bersamaan (Santosa, 1992: 31).

Tidak dapat dihindari bahwa dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat pasti akan terjadi persaingan antar individu akan sesuatu, demikian pula dalam kelompok atau masyarakat petani. Sepanjang persaingan yang terjadi bernilai positip atau sehat, maka tipe interaksi ini akan memberikan, membangun dan mendorong semangat para petani untuk berlomba-lomba dan berusaha mengenal, memahami inovasi, sehingga pada akhirnya mengadopsi inovasi yang diperkenalkan pada mereka. Artinya bila terdapat satu atau beberapa petani telah berhasil maju dikarenakan mengadopsi suatu inovasi, maka kondisi tersebut akan memicu dan mendorong petani lainnya untuk maju. Petani-petani lain tersebut akan terbangkit rasa ingin tahunya dan berupaya mencari informasi tentang inovasi yang diadopsi oleh petani yang telah berhasil tadi, untuk kemudian ia sendiri akan mempelajari dan menerapkannya agar dirinya juga dapat maju.

3. Conflict (Pertentangan)

Konflik dalam kelompok terjadi ketika terdapat ketidaksepahaman diantara anggota-anggotanya terhadap suatu pilihan yang sedang dihadapi. Konflik juga terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian tujuan yang dimiliki antara satu anggota dengan anggota lainnya (Beebe dan Masterson, 1989: 203). Lebih lanjut Foger dan Poole dalam Beebe dan Masterson (1989: 203) mendefinisikan konflik sebagai interaksi dari orang-orang yang satu sama lain saling bergantung namun dikarenakan sesuatu hal, mereka memiliki tujuan yang tidak sejalan dan pada gilirannya mereka satu sama lainnya saling menghalangi akan pencapaian tujuan masing-masing.

Bila interaksi jenis ini muncul dalam suatu rangkaian proses difusi inovasi, maka kecepatan pengadopsian inovasi tersebut akan tersendat-sendat. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat petani-petani yang tergolong tipe laggart. Biasanya mereka ini menolak adanya inovasi dan selalu berupaya untuk tetap memakai teknologi lama, serta selalu berorientasi masa lalu. Hal ini akan menjadi masalah besar, apabila kelompok laggard ini menolak dengan cara keras atau melakukan aksi yang bersifat menentang dan menantang, sehingga terjadilah pergesekan atau konflik. Lebih diperparah, apabila yang menjadi kelompok laggard adalah orang yang dituakan, terkemuka atau orang yang memiliki pengaruh di masyarakat maka penyebaran dan pengadopsian inovasi akan semakin sulit, karena penyuluh atau anggota masyarakat yang ingin mengadopsi inovasi akan berbenturan tidak hanya dengan tokoh tersebut tetapi juga dengan sebagian besar masyarakat pengikut tokoh tersebut

4. Accomodation (Persesuaian)

Santosa (1992: 33) menyatakan bahwa akomodasi adalah usaha-usaha individu untuk meredakan suatu pertentangan, yakni usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi juga berarti usaha proses di mana individu atau kelompok saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.

Interaksi akomodasi dapat juga dikatakan sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan tujuan untuk meredakan tekanan pihak. Menurut Tadjudin (2000: 82) akomodasi adalah suatu tindakan untuk meredakan tekanan pihak lain dengan cara menempatkan kepentingan pihak lain itu di atas kepentingannya sendiri. Tindakan ini lazimnya diambil oleh pihak yang lebih lemah dalam suatu konflik.

Interaksi jenis ini dapat mempercepat maupun memperlambat proses adopsi inovasi, tergantung pada pihak mana yang menyesuaikan diri. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, apabila pihak yang tidak setuju atau menolak inovasi (laggard) adalah orang yang dituakan, terkemuka dan memiliki pengaruh maka kemungkinan yang terjadi adalah proses difusi inovasi menjadi terhambat atau bahkan tidak berjalan, sebagai akibatnya pengadopsian inovasi bisa saja gagal. Hal ini dikarenakan akomodasi terjadi pada pihak petani atau masyarakat kebanyakan. Sedangkan, apabila pihak yang menolak inovasi (laggard) adalah masyarakat atau petani biasa, bisa saja suatu saat karena tekanan sosial atau karena sebagian besar petani disekitarnya telah mengadopsi inovasi maka ia juga pada akhirnya mengadopsi walaupun sudah sangat terlambat.

Penutup

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa pengadosian inovasi tidak berlangsung secara singkat, perlu waktu mulai dari masuknya atau diperkenalkannya inovasi sampai inovasi tersebut menyebar dan diadopsi oleh seluruh anggota kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman, keterampilan untuk mampu memahami bentuk-bentuk interaksi yang ada dalam mayarakat serta bagaimana mengelola interaksi tersebut menjadi sebuah potensi yang dapat diarahkan pada pencapaian tujuan penyuluhan. Yang juga perlu diperhatikan adalah kecenderungan bentuk interaksi yang mana dalam kelompok akan muncul sangat bergantung pada tipe kepemimpinan yang ada dalam kelompok tersebut.

Yusuf (1989: 99) menyatakan bahwa setiap kelompok, baik formal maupun informal, pada umumnya memiliki seorang pemimpin. Pemimpin dalam kelompok berperan sebagai pemegang kendali norma dan nilai kelompok, sekaligus ia tunduk pada norma dan nilai kelompok tersebut. Norma dan nilai dalam kelompok merupakan acuan atau landasan bagi anggota kelompok untuk beraktivitas dan berinteraksi. Selanjutnya, Wirawan (2003: 12) menyatakan bahwa kedudukan pemimpin sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan kelompok. Pemimpin dengan kepemimpinannya mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok. Oleh karena itu, para penyuluh perlu melakukan pendekatan pada pemimpin masyarakat agar inovasi yang diperkenalkan dapat secara cepat menyebar dan diadopsi oleh masyarakat (kelayan).

Membangun Masyarakat dan Masyarakat Membangun

2009-02-04T23:38:00.003+07:00

Pembangunan, apapun bentuknya, tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat. Agar pembangunan dapat berjalan lancar, efisien dan efektif maka perlu dukungan dari masyarakat, dalam bentuk adanya kesiapan mental dan intelektual serta kiprah seluruh anggota masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan. Untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan secara berkualitas, masyarakat memerlukan kemampuan atau kompetensi yang memadai (threshold competency). Namun pada kenyataannya tidak semua elemen masyarakat mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Sebagian dari mereka memiliki keterbatasan, sehingga terlihat tidak berdaya. Oleh karenanya, kegiatan awal yang perlu dilakukan pada elemen masyarakat yang tidak berdaya ini adalah upaya membangun kapasitas mereka.

Terdapat empat tipe manusia yang perlu dipertimbangkan dalam membangun masyarakat, yaitu: 1) manusia yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan, 2) manusia yang memiliki kemauan namun tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan, 3) manusia yang tidak memiliki kemauan tetapi memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan, dan 4) manusia yang tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pembangunan. Untuk tipe yang pertama, masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pembangunan bagi kesejahteraan seluruh bangsa, serta memiliki kapasitas diri yang memadai yang membuat mereka menjadi masyarakat atau kelompok yang kreatif dan inovatif. Kepada mereka pembangunan yang dilaksanakan lebih bersifat pada kegiatan pemberian dan pembagian wewenang berupa otonomi yang luas untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pembangunan masyarakat pada kelompok ke 2, 3, dan 4, diarahkan pada upaya membangkitkan kemauan dan/atau kemampuan masyarakat, agar dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan merujuk pada usaha-usaha meningkatkan kekuatan spritual, politik, sosial dan ekonomi, bentuknya bisa bermacam-macam seperti pendampingan, penyuluhan, pelayanan, pendidikan, disertai dengan dukungan membangun aset material yang dipelukan sebagai sarana pencapaian keberdayaan masyarakat. Upaya ini merupakan kegiatan membangun rasa percaya diri masyarakat atas kapasitas yang dimilkinya.

Masyarakat membangun dapat dikatakan sebagai output dari membangun masyarakat. Masyarakat membangun adalah masyarakat yang telah terbangun kemauan dan kemampuannya serta berbagai aspek kehidupannya untuk kemudian membangun bangsa. Masyarakat yang telah berdaya atau terbangun adalah masyarakat yang telah menyadari pentingnya pembangunan sehingga memiliki komitmen terhadap terhadap keberhasilan pembangunan untuk kemudian secara konsisiten memberikan kontribusi demi tercapainya tujuan pembangunan. Masyarakat yang telah terbangun ini akan memiliki kreativitas dan berjiwa inovatif dan mampu menghadapi tantangan pembangunan dan mampu melihat peluang-peluang perbaikan serta memikirkan cara meraihnya serta mampu memberikan alternatif-alternatif pemecahan atas tantangan yang dihadapi.

Feodalistik Pelayanan

2009-02-03T10:38:00.001+07:00

Apabila ada pejabat dari suatu instansi pusat berkunjung ke daerah, maka pejabat dan pegawai yang berada di instansi daerah yang secara hirarki oraganisasi merupakan subordinasi dari instansi pusat akan menyambut dan melayaninya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar dan normatif, yang merupakan bentuk respek bawahan terhadap atasan. Sayangnya, pada masa lalu bahkan mungkin pada saat sekarang ini pada tataran pelaksanaan masih sering terjadi pelayanan yang diberikan berlebihan, sehingga menjadi tidak wajar.

Kalau boleh berkata jujur terjadi fenomena, disadari atau tidak disadari, sering pelayanan yang diberikan cenderung bersifat feodalistik, menempatkan pejabat seolah-olah menjadi “raja”, sehingga pelayanan yang dilakukan cenderung berlebihan, segala sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan pejabat tersebut, diminta atau tidak diminta, akan di persiapkan, bahkan terkesan sebagai “upeti” dengan harapan agar hati pejabat pusat tersebut menjadi senang. Bentuknya bisa bermacam-macam mulai menyediakan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke pusat di mana semua biayanya ditanggung oleh orang daerah. Hal ini kelihatannya sudah menjadi budaya. Orang daerah khawatir apabila tidak melayani “sebaik mungkin” akan dianggap tidak loyal, bahkan muncul kekhawatiran akan karir pekerjaannya , khawatir akan terpental dari kursi empuk yang sedang didudukinya.

Budaya respek terhadap atasan adalah baik sepanjang sesuai dengan prosedur atau norma yang berlaku. Budaya berlebihan itulah yang kurang bahkan tidak baik, dan harus dikikis. Ketua KPK, Antasari Ashara menyatakan kepada Saur Hutabarat pada acara Save Our Nation di MetroTV tanggal 2 Pebruari 2009 bahwa Secara adiministratif, setiap pegawai/pejabat pusat yang datang ke daerah selalu dilengkapi dengan fasilitas berupa biaya yang meliputi biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi serta biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan, tempat yang dituju, lamanya waktu berkunjung, dan lainnya. Sehingga orang daerah tidak perlu lagi menanggung biaya-biaya tersebut, karena apabila hal tersebut dilakukan, maka terjadi double anggaran pada satu kegiatan, sehingga terjadi kelebihan anggaran dan dapat dipertanyakan dan dapat diduga kemana larinya dana lebih tersebut…..Oleh karena itu, menurut Antasari bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk KKN, penyalahgunaan anggaran negara.

Pembangunan dan Pendidikan

2009-02-02T09:13:00.004+07:00

Pembangunan dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling terkait bagaikan dua sisi mata uang, yang tidak dapat berdiri sendiri tapi dapat dan perlu dibedakan. Pembangunan memerlukan orang-orang/warga negara yang mampu menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Orang-orang yang mampu melaksanakan pembangunan tersebut dapat tercipta melalui pendidikan. Pendidikan, baik dari sisi proses maupun dari sisi sarana dan prasarananya, dapat terwujud dengan baik apabila didukung oleh iklim pembangunan dan kebijakan pembangunan yang baik. Dengan demikian pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari proses pembangunan, dan tercapainya tujuan pembangunan merupakan wujud dari hasil kerja orang-orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang merupakan hasil dari suatu proses pendidikan. Tidak mengherankan apabila dalam Pembukaan UUD 1945 ditekankan mengenai keinginan kita semua untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Tanpa manusia yang cerdas dan berkualitas, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan hanya dapat terselenggara secara produktif, efektif dan efisien apabila didukung oleh manusia yang berkualitas dan kemampuan profesionalisme yang memadai, serta bermoral menjunjung tinggi nilai etika dan agama. Artinya, kemakmuran bangsa dan negara bukan disebabkan oleh akumulasi harta dan kekayaan melainkan dengan cara membangun lebih banyak tenaga produktif sehingga tercipta kekuatan swadaya bangsa. Indonesia memiliki SDA yang kaya namun dengan kualifikasi mutu SDM yang rendah, bandingkan dengan Jepang yang memiliki SDA yang kurang serta tantangan alam yang berat dengan mutu SDM yang tinggi. Ternyata Jepang sudah tergolong negara industri maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi di dunia.

Di Indonesia, pembangunan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat (pemerataan) dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan yang menekankan tidak saja aspek materil namun juga aspek sprituil/moral. Apabila pembangunan manusia seutuhnya ini terwujud maka akan tercipta suatu bangsa dan negara yang kokoh, bangsa dan negara yang tidak saja mampu bersaing di percaturan dunia, bangsa dan negara yang tidak saja mampu bertahan terhadap ancaman, namun juga menjadi bangsa dan negara yang bermoral.

Tidak dapat dinafikan bahwa pada masa Orde Baru kualitas pendidikan tidak begitu diperhatikan. Memang selama Orde Baru interpretasi pemerataan lebih ditekankan pada kuantitas yaitu bagaimana mendirikan gedung-gedung sekolah sebanyak-banyaknya sehingga setiap warga negara dapat bersekolah, munculah sekolah-sekolah INPRES, walaupun dengan alokasi dana pendidikan yang terbatas, sehingga biaya pendidikan tetap dibebankan pada rakyat, dan belum sampai kepada peningkatan kualitas.

Sayangnya, walaupun dengan alokasi dana pendidikan yang diketahui minim, namun dana tersebut masih sempat dimanipulasi, dikeruk, oleh oknum-oknum birokrasi ”yang tidak bermoral, tidak beretika” yang notabene juga merupakan luaran pendidikan, sehingga yang terbangun adalah gedung-gedung sekolah berkualitas rendah. Akibatnya, pada saat ini, sering kita simak dari media massa bahwa banyak gedung sekolah yang sudah tidak layak, namun dengan terpaksa masih tetap dipergunakan, serta kurangnya sarana penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Disamping itu, di masa orde baru (bahkan “mungkin” sampai sekarang) sering kita dengar keluhan para guru, tentang kecilnya gaji mereka dibandingkan dengan beban kerja yang harus mereka laksanakan, sehingga banyak guru yang ber”wirausaha” di luar bahkan menjadi tukang ojek atau lainnya. Fokus perhatian mereka tidak lagi pada bagaimana meningkatkan kualitas anak didik, namun pada bagaimana mereka bisa mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarga sekarang dan hari-hari kedepannya. Hal ini diperparah lagi bila terjadi praktek-praktek “sunat” terhadap penghasilan mereka.

Selain itu, dalam dunia kependidikan kita masih terdapat komersialisme. Pendidikan dijadikan ajang bisnis, yang mengakibatkan mutu sumberdaya manusia yang diharapkan dapat berkiprah dalam membangun bangsa menjadi rendah. Masih terdapat fenomena jual beli gelar, jual beli nilai, ada uang bisa sekolah, tidak ada uang tidak bersekolah, ada uang nilai bagus, tidak ada uang nilai pas-pasan.

Fenomena pendidikan pada masa tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa betapa sulitnya peningkatan kualitas pendidikan dengan sarana yang terbatas, dana pendidikan yang minim, penghargaan kepada profesi guru yang sangat rendah, dan terbatasnya berbagai sarana penunjang pendidikan lainnya, serta komersialisasi pendidikan tanpa berorientasi mutu. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu syarat mutlak untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang membangun. Bukankah tercapainya pembangunan memerlukan anggota masyarakat yang mandiri dan membangun?

Belajar dari masa lalu oleh karena itu perlu dikaji ulang sistem pendidikan kita, sehingga dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang tidak saja produktif, kreatif, kritis dan inovatif namun juga bermoral dan beretika. Para guru sebagai fasilitator atau pengajar perlu ditumbuhkembangkan kemampuannya, perlu dirangsang motivasi, kreativitas inovasinya, perlu ditingkatkan profesionalismenya, sehingga dapat kreatif dan inovatif dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dalam suatu proses pembelajaran, dengan demikian setiap guru akan memiliki kemantapan diri dan kompetensi mengajar. Selama ini yang terjadi adalah terbatasnya upaya dan kegiatan pengembangan diri dan kompetensi dalam konteks pelaksanaan tugas profesi keguruan. Hal inilah yang membuat kualitas pendidikan kita parah seperti sekarang. Di samping hal-hal tersebut, penyebab menurunnya kualitas pendidikan antara lain, rendahnya atmosphere kreatif dikembangkan di lingkungan didik baik di lingkungan kampus/sekolah, maupun di dalam sebuah proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru.

Kurikulum pendidikan perlu dibenahi, perlu dikaji dan disusun ulang dengan meletakkan aspek-aspek IQ, EQ, dan SQ secara proporsional, jangan hanya ditekankan pada satu aspek saja. Dengan demikian, perlu digarisbawahi bahwa pendidikan yang berkualitas bukan hanya pendidikan yang mengembangkan inteligensi akademik tetapi perlu mengembangkan seluruh spektrum potensi manusia.

MENGAPA ALAM MULAI TIDAK BERSAHABAT?

2009-01-31T23:46:00.003+07:00

…….atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
(Ebiet G. Ade)

Potongan syair lagu di atas, mengekspresikan fenomena-fenomena alam yang akhir-akhir ini tengah terjadi. Alam sudah tidak ramah terhadap kita (manusia). Alam sudah tidak ingin bersahabat dengan kita, bahkan alam menunjukkan kemurkaannya. Tadi siang saya menyaksikan di salah satu stasiun televisi swasta yang memberitakan adanya tanah longsor di Karang Anyar, sungai Bengawan Solo yang meluap menyebabkan banjir bandang, serta adanya air bah dan tanah lonsor dari gunung ringgit yang menerpa warga Situbondo, dan banjir di Makassar, ditambah lagi dengan adanya kebakaran hutan yang masih berlangsung di Riau, dan masih banyak lagi yang merupakan wujud dari ketidakramahan, ketidak bersahabatan dan kemarahan alam. Tidak sedikit korban yang timbul, baik berupa harta maupun jiwa, akibat ketidak bersahabatan alam.

Siapakah yang salah, sehingga persahabatan kita dengan alam menjadi tidak seimbang? Seandainya rumput bisa bicara, maka pertanyaan yang kita tujukan pada rumput tersebut akan dijawabnya dengan lantang......MANUSIA..... MANUSIA yang salah.

Ya.....memang manusia yang salah. Manusia yang menyebabkan alam murka, manusia yang menyebabkan alam tidak lagi mau menunjukkan persahabatan. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia. Manusia merupakan khalifah di muka bumi, yang seharusnya dapat memberikan rahmatan lil ’alamin, memberikan kebaikan dan manfaat bagi segala makhluk yang ada di bumi ini. Namun karena keserakahan, sebagian dari mereka menjadi makhluk yang tidak memberikan manfaat, bahkan menimbulkann deteriorasi pada alam ini. Mereka mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung alam tersebut, terjadilah degradasi lahan, deforestrasi, polusi udara dan air, akibatnya manusia itu sendiri yang menuai dampaknya seperti suhu bumi yang semakin meningkat (efek rumah kaca), tanah longsor, kekurangan air (kekeringan) di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

Sebenarnya, sumber daya alam yang tersedia di bumi ini CUKUP untuk SEMUA ORANG, bila dikelola dengan baik, tetapi ternyata tidak pernah cukup untuk SATU orang yang SERAKAH. Seandainya saja, semua manusia di muka bumi ini bersifat serakah niscaya kehancuran total yang terjadi. Untungnya, prosentase manusia-manusia yang serakah tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan manusia yang masih memiliki nurani dan kepedulian terhadap alam. Masih ada manusia-manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Pertanyaannya sekarang adalah, dimanakah posisi atau keberadaan kita?

BELAJARLAH DARI KEJADIAN

Manusia yang cerdas dan bijak adalah manusia yang mau belajar dari apa yang terjadi, dan dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian tersebut untuk kemudian dijadikan bahan analisis dan intropeksi diri demi perbaikan di masa depan. Ketidak bersabatan alam harus disikapi dengan pikiran terbuka dan jujur, bahwa, kita,manusia yang sebenarnya kurang bijak dalam berinteraksi dengan alam. Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki hubungan tersebut, yaitu bagaimana agar alam kembali mau bersahabat.

Hubungan antara manusia dengan alam harus mengedepankan keseimbangan. Manusia diharapkan dapat memberikan kontribusi (manfaat) yang sebesar-besarnya kepada alam, karena pada hakekatnya manusia dalam hidupnya bergantung pada dan dipengaruhi oleh alam. Alam berhak diperlakukan dengan adil dan bijaksana, sehingga manusia akan memperoleh manfaat positip dari alam sebagai implikasi dari perlakuan adil dan bijaknya kepada alam. Artinya, kontribusi manusia kepada alam dan perlakuan adil itu (hak) diperlukan agar manusia berbahagia dan hidup dengan mutu/nilai hidup yang setinggi mungkin.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan aset utama bagi kelangsungan hidup manusia. Disadari bahwa, karena kepentingan hidup manusia tersebut maka sumber daya alam dieksploitasi. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa, pada dasarnya sumber daya alam yang ada di bumi ini mempunyai daya dukung yang terbatas, baik dalam dimensi waktu maupun ruang. Oleh karena itu dalam pengeksplotasian sumber daya alam ini perlu diperhatikan kelestariannya demi kemaslahatan umat manusia di masa datang. Yakin (1997) menyatakan perlu dilakukan alokasi dinamis dari waktu ke waktu terhadap sumber daya alam untuk menjamin alokasi sumber daya alam yang sustainable. Artinya, kegiatan eksploitasi sumber daya alam ini perlu diikuti dengan kegiatan perbaikan, peremajaan, pertumbuhan, dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan waktu dan ruang pelaksanaannya. Kerusakan yang sekarang telah terjadi sebaiknya segera diperbaiki, kegiatan eksploitasi yang berlebihan segera dihentikan sehingga bencana atau kemurkaan alam tidak berlanjut.

PERLU PERUBAHAN MENTAL MANUSIA INDONESIA

Bila dikatakan bahwa manusia atau masyarakat Indonesia belum mengetahui pentingnya kelestarian alam, hal itu tidaklah benar. Yang benar adalah sebagian dari manusia Indonesia belum peduli akan pentingnya pelestarian alam. Mereka sebenarnya sudah tahu dan sadar akan dampak, apabila terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Namun demikian, walaupun mereka tahu bahwa tindakan tersebut keliru tetapi demi ”perjuangan hidup”, terjadilah apa yang disebut dengan double morale standart atau sifat ambivalen, yaitu tahu dan sadar bahwa mereka salah tetapi tetap saja praktek tidak peduli lingkungan dilanjutkan. Hal ini lebih diperparah dengan terlibatnya beberapa oknum birokrat. Karena merasa memiliki otoritas dalam pemberian ijin pengelolaan sumberdaya alam, oknum tersebut menyalahgunakan posisinya, dimana seharusnya mereka berfungsi dan berperilaku sebagai abdi/pelayan masyarakat ternyata berperilaku sebaliknya, yaitu “minta dilayani”. Bentuk keinginan untuk dilayani ini termanifestasi dalam wujud praktek suap, korupsi dan konspirasi, sehingga yang terjadi adalah pengeksloitasian sumberdaya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya kontrol yang tegas.

Dengan demikian, yang perlu disoroti dari aspek manusia adalah mentalnya. Perubahan mental manusia Indonesia sangatlah urgent pada saat ini. Perubahan mental atau merubah mental memang bukanlah pekerjaan yang sifatnya instant, namun dibangun melalui proses yang panjang dan berangkat dari good will/intention, good sense, dan good morale dari semua pihak.

Tidak semua orang memilki good will/intention, good sense, dan good morale, untuk itu perlu seperangkat instrumen pengendalian sosial yang secara tegas mengatur aktivitas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan alam. Muara dari instrumen ini adalah secara gradual terbangunnya good will/intention, good sense, dan good morale masyarakat Indonesia. Instrumen tersebut dapat berwujud aturan atau hukum yang di dalamnya terdapat ancaman dan sanksi bagi yang melanggar, dan/atau berwujud pranata-pranata sosial yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Artinya, perlu pendekatan yang dilakukan dalam rangka merubah mental masyarakat baik secara preventif maupun represif. Pendekatan mana yang terbaik untuk diterapkan bergantung pada terhadap pihak mana pendekatan ini diberlakukan dan dalam keadaan yang bagaimana.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang peduli lingkungan, terutama pemerintah, adalah dengan cara persuasif yaitu memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara berkesinambungan dalam rangka menggugah kepedulian masyarakat agar mau berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan interaksi antara manusia dengan alam. Perlu penggunaan teknik pengendalian sosial yang dikenal dengan terminologis pervasion, yaitu pesan pentingnya kelestarian alam diulang-ulang penyampaiannya sedemikian rupa, dengan harapan bahwa hal tersebut masuk dalam aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian orang tadi akan mengubah sikapnya, sehingga sesuai dengan maksud pesan yang ada dalam penyampaian yang diulang-ulang tersebut.

Upaya kedua adalah represif yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan akibat ulah manusia. Cara yang dapat dilakukan dengan pendekatan ini adalah dengan paksaan (coersive) seperti ancaman dan pemberian sanksi. Pada pendekatan ini, hukum positiplah yang berperan. Para penegak hukum harus obyektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga walaupun terkesan dipaksakan diharapkan akan terjadi perubahan pola sikap, perilaku atau mental masyarakat yang tidak lagi mengesampingkan kelestarian alam. Perlu dilakukan sosialisasi hukum yang berlaku, sehingga tercipta situasi dan kondisi compulsion (pemaksaan tidak langsung). Compulsion adalah upaya menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa, sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang secara tidak langsung menghasilkan kepatuhan. Dengan mengetahui adanya ancaman dan sanksi hukum maka masyarakat tahu bahwa kerusakan alam yang sengaja dilakukan oleh mereka akan berdampak yuridis bagi diri mereka, sehingga masyarakat tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar. Walaupun pada awalnya merupakan sebuah keterpaksaan, namun karena telah dikondisikan oleh aturan hukum seperti itu, maka lambat laun akan terjadi ketaatan yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri masyarakat.

DUA PELAJARAN HIDUP DARI PERILAKU SEMUT

2009-01-30T22:05:00.005+07:00

Segala fenomena yang ada di bumi ini merupakan gudang ilmu bagi manusia yang berakal. Sebagaimana firman Allah “Tidaklah Aku ciptakan sesuatu dengan Sia-sia”. Hal tersebut berarti bahwa, manusia diminta untuk selalu merenung dan memikirkan tentang ciptaan Allah, semua itu mengandung pelajaran yang sangat mendalam untuk digunakan sebagai kompas kehidupan. Salah satu fenomena alam (fauna) yang dapat kita ambil hikmahnya adalah perilaku SEMUT. Pernahkan kita memperhatikan dan kemudian merenungkan hikmah yang ada dibalik perilaku semut? Berikut akan dipaparkan sebuah perilaku semut, dan fakta yang terjadi. Dari fakta tersebut kita kemudian mengambil hikmah atau pelajaran.

Pernahkah kita perhatikan, seekor semut yang berjuang merangkak naik ke atas sebuah batu besar atau sebuah pohon? Terdapat dua hikmah/pelajaran yang dapat kita petik dari jawaban pertanyaan tersebut, yaitu:

Pelajaran Pertama

Fakta: Semut yang sedang merangkak naik ke atas batu besar atau sebuah pohon terkadang terjatuh, namun perhatikanlah bahwa semut tersebut kemudian akan merangkak lagi, dan bila jatuh kembali maka ia akan bangun lagi untuk merangkak kembali, lalu terjatuh lagi. Hal ini terjadi sampai berulangkali, namun si semut tetap berusaha dan berusaha, sehingga akhirnya ia berhasil sampai ke atas batu besar atau naik ke atas pohon yang diinginkan dan mendapatkan apa yang dicari tanpa merasa lelah dan bosan.

Pelajaran yang dapat dipetik: Siapa saja yang ingin sukses dalam pekerjaannya, ingin sukses dalam hidupnya, dan ingin sukses dalam mencapai tujuan yang hendak dicapainya, harus memiliki tekad atau semangat juang dan kesabaran yang tinggi. Orang tidak boleh gampang menyerah dan mudah putus asa. Ia harus selalu berusaha secara berulang-ulang dan terus menerus, sampai ia berhasil menggapai tujuan yang diinginkan.

Pelajaran Kedua

Fakta: Perhatikanlah, apabila jalan yang akan dilalui semut untuk naik ke atas batu atau pohon terhalang, maka semut akan berusaha lewat dari arah kanan dan kiri, namun jika ia tetap kesulitan untuk berjalan maju, maka semut tersebut akan berhenti sebentar, kemudian kembali lagi dengan sebuah tenaga yang jauh lebih kuat dibanding yang pertama. Mungkin ia akan menjauhi jalan pertamanya yang sulit karena ada beberapa rintangan, namun ia akan tetap kembali berjalan menuju arah yang sama dengan mencari jalan lain.

Pelajaran yang dapat dipetik: Banyak hambatan yang akan dihadapi dalam mencapai kesuksesan hidup, namun hambatan bukan berarti kegagalan. Hambatan mengharuskan manusia mampu berpikir dengan cerdik dan menggunakan akalnya untuk mencoba mencari jalan keluar atau melewati hambatan tersebut. Berbagai kemungkinan alternatif pemecahan masalah dan strategi pemecahan masalah harus disusun untuk kemudian dipilih mana yang terbaik. Hal ini harus dilakukan dengan keuletan, kesabaran, tekad kuat, sikap pantang menyerah dan berusaha tanpa mengenal kata lelah dan bosan.

Kesimpulan

Fakta: Hewan semut memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam merealisasikan tekadnya untuk meraih apa yang diinginkan, ia tidak pernah memiliki rasa bosan dan putus asa.

Pelajaran hidup yang dapat dipetik: Cari dan raih apa yang menjadi harapan dan tujuan hidup kita, dengan tekad juang yang tinggi dan berpikir cerdik. Jangan pernah berkeluh kesah dan bosan dari usaha meraih apa yang kita inginkan atau harapkan. Karena penyakit orang yang ingin mencari dan meraih sesuatu adalah rasa bosan.

Apa "TUHAN" itu ada..........????

2009-01-30T07:25:00.001+07:00

Ada seorang pemuda yang lama sekolah di negeri Paman Sam kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah ia meminta kepada orang tuanya untk mencarikan seorang Guru Agama, Kyai, atau siapapun yang bisa menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya, orang tua pemuda itu mendapat orang tersebut.

Pemuda: Anda siapa? Dan apakah anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?

Kyai: Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab pertanyaan anda.

Pemuda: Anda yakin? sedang Profesor dan banyak orang pintar saja tidak mampu menjawab pertanyaan saya.

Kyai: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.

Pemuda: Saya punya 3 pertanyaan
1. Kalau memang Tuhan ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya.
2. Apakah yang dinamakan takdir?
3. Kalau syetan diciptakan dari api kenapa dimasukan ke dalam neraka yang dibuat dari api, tentu tidak menyakitkan buat syetan. Sebab mereka memiliki unsur yang sama. Apakah Tuhan tidak pernah berpikir sejauh itu?

Tiba-tiba Kyai tersebut menampar pipi si pemuda dengan keras.

Pemuda (sambil menahan sakit): Kenapa anda marah kepada saya

Kyai: Saya tidak Marah......Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 buah pertanyaan yang anda ajukan kepada saya.

Pemuda: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti !!

Kyai: Bagaimana rasanya tamparan saya?

Pemuda: Tentu saja saya merasakan sakit.

Kyai: Jadi anda percaya bahwa sakit itu ada?

Pemuda: Ya....

Kyai: Tunjukkan pada saya wujud sakit itu !

Pemuda: Saya tidak bisa !

Kyai: Itulah jawaban pertanyaan pertama. Kita semua merasakan keberadaan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya.

Kyai: Apa tadi malam anda bermimpi akan ditampar oleh saya?

Pemuda: Tidak....

Kyai: Apakah pernah terpikir oleh anda akan menerima sebuah amparan dari saya hari ini?

Pemuda: Tidak.....

Kyai: Itulah yang dinamakan Takdir.

Kyai: Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?

Pemuda: Kulit dan daging.

Kyai: Terbuat dari apa pipi Anda?

Pemuda: Kulit dan daging.

Kyai: Bagaimana rasanya tamparan saya?

Pemuda: Sakit....

Kyai: Walaupun syetan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan berkehendak maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk syetan.

Sumber: Majalah SILVIKA edisi 42/XII/2004, Pusdiklathut

Program Pembangunan Masyarakat, Sudahkah Taat Azas?

2009-01-29T20:34:00.002+07:00

Pada saat ini banyak program pembangunan diluncurkan oleh pemerintah dengan slogan berbasis masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksud dengan berbasis masyarakat? Apakah kegitan-kegiatan dalam program tersebut "katanya" diperuntukan bagi masyarakat namun peran masyarakat hanya sebagai pelengkap penderita dimana segala kegiatan program atau dominan kegiatan dilakukan oleh pemerintah, ataukah kegiatan-kegiatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subyek aktif yang turut serta dalam kegiatan-kegiatan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan mengevaluasi kegiatan?

Pada konteks yang pertama masyarakat dianggap sebagai objek. Kegiatan yang dilakukan cenderung ditekankan pada upaya work for people. Sedangkan pada konteks yang kedua penekanannya pada upaya work with people, di mana masyarakat ditempatkan sebagai mitra, ditempatlan sebagai pelaku utama pembangunan.

Paradigma work for people akan menyebabkan masyarakat terbiasa menerima bantuan, segala sesuatu dikerjakan oleh luar masyarakat (pemerintah). Walaupun tujuannya untuk mensejahterakan dan membangun masyarakat namun proses pencapaiannya tidak memberdayakan potensi masyarakat atau tidak memandirikan masyarakat. Pada konteks ini, masyarakat diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga perlu dibantu. Apabila program pembangunan seperti ini dilanjutkan, maka yang akan terjadi adalah terbentuknya masyarakat yang ”malas”, masyarakat yang selalu bergantung pada bantuan, masyarakat yang tidak memiliki kapasitas, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk terlepas dari belenggu masalah yang melilitnya.

Paradigma work with people menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif. Masyarakat dilibatkan sebagai mitra kerja dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Masyarakat diajak duduk bersama, berdialog, dan sama-sama memikirkan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya serta bekerja bersama melalui berbagai program pembangunan yang ada. Program pembangunan masyarakat dengan basis work with people akan melahirkan masyarakat yang mampu menganalisis potensi dan masalah yang ada disekitarnya, serta mampu mencari alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Pertanyaan yang muncul berikutnya: berdasarkan paradigma yang mana program pembangunan berbasis masyarakat yang dikedepankan oleh pemerintah kita? Untuk menjawabnya, paling tidak ada tiga prinsip penting yang perlu diketahui bahwa suatu program disebut sebagai program pembangunan masyarakat (community development) atau berbasis masyarakat: yaitu:

Berorientasi pada self help masyarakat. Program pembangunan harus di arahkan pada upaya bagaimana masyarakat dapat mandiri, bagaimana masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Artinya, bahwa program pembangunan masyarakat harus di arahkan pada upaya pemberdayaan, harus di arahkan pada upaya membangun kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengelola potensi yang dimilikinya menjadi suatu kekuatan yang dapat digunakan untuk mencari berbagai alternatif pemecahan masalah dan mampu membuat keputusan yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Berdasarkan pada felt need masyarakat. Program pembangunan masyarakat harus bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat akan terlibat aktif dalam program tersebut apabila program yang diluncurkan menyentuh kebutuhan mereka. Program-program pembangunan yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat biasanya tidak akan berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi kebutuhan sebelum sebuah program diluncurkan. Hal ini perlu melibatkan masyarakat untu menyampaikan kebutuhannya. Atau apabila ada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan tapi belum dirasakan oleh masyarakat, maka agen pembangunan harus mampu membuat masyarakat merasakan atau membangkitkan perasaan masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.
Program pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi atau terpadu yang meliputi dimensi atau aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, serta personal dan spritual. Program pembangunan yang hanya mengacu pada satu aspek saja akan berjalan timpang atau tidak optimal. Oleh karenanya, keenam aspek tersebut harus selalu ada dalam kegiatan pembangunan masyarakat, walaupun mungkin penekanannya akan berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada tingkat urgensinya.

Suatu program dikatakan pembangunan masyarakat jika ketiga prinsip ini diterapkan, jika tidak, maka program tersebut memang untuk membangun masyarakat (development of communities) namun bukan pembangunan masyarakat (community development). Dengan demikian, dari ketiga prinsip di atas dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan berbasis masyarakat atau pembangunan masyarakat harus didasarkan pada upaya work with people.

Mengulang pertanyaan sebelumnya: apakah program-program pembangunan masyarakat yang diluncurkan pemerintah saat ini sudah taat azas atau telah sesuai dengan tiga prinsip yang telah disebutkan di atas sehingga dapat dikatakan sebagai community development?????!!!!.........

Mengembangkan Kompetensi Profesional Widyaiswara

2009-01-28T17:06:00.000+07:00

Globalisasi telah membuat lingkungan selalu bergelombang bagaikan kerasnya ombak di samudra, yang selalu mengguncang dan menggoyang perahu yang berada ditengah samudra tersebut, dan terus-menerus berubah serta mempengaruhi kelangsungan hidup apa saja baik yang berada di atas samudra, maupun yang berada di dalam perahu tersebut. Dalam konteks organisasi, globalisasi telah menciptakan lingkungan vertikal di mana berbagai organisasi harus bertanding/berkompetisi di atas perahu yang terus bergoyang dengan keras dan kencang.

Era globalisasi yang bercirikan persaingan tersebut akan ditentukan oleh kualitas SDM. Kalau kita boleh sepakat bahwa kualitas bangsa ini akan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Demian pula dalam konteks organisasi, maka kualitas dan kompetensi para SDM yang menjadi asset organisasi, termasuk SDM organisasi pemeritah yaitu PNS perlu terus ditingkatkan. Lembaga diklat merupakan salah satu pintu utama untuk memasukinya. Human investment melalui diklat bermutu, akan melahirkan SDM aparatur bermutu yang pada akhirnya diharapkan akan membawa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Salah satu komponen diklat yang mempunyai peranan penting adalah pengajar atau widyaiswara. Widyaiswara memiliki tugas pokok, sebagaimana tercantum dalam Peraturan MENPAN No. PER/66/M.PAN/6/2005, yaitu mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS. Artinya, selain pada peserta pelatihan itu sendiri, keberhasilan peserta pelatihan dalam menyerap, mengerti dan memahami materi yang disampaikan dalam sebuah kegiatan pelatihan sebagian besar terletak di pundak widyaiswara.

Semua profesi dituntut profesionalis di bidangnya. Artinya bekerja menurut kaidah profesi. Tuntutan tersebut merupakan sebuah keniscayaan dalam birokrasi ketika tuntutan pelayan birokrasi semakin meningkat dalam kerangka good governance (Fanggidae, 2008). Dengan demikian, kesuksesan suatu program pengajaran diklat juga akan sangat ditentukan oleh profesionalisme yang dimiliki oleh widyaiswara. Widyaiswara yang profesional akan memiliki kompetensi atau kemampuan mengajar dan kemampuan memfasilitasi yang unggul dalam suatu proses pembelajaran/pelatihan. Widyaiswara yang kompeten akan lebih mampu membawa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif serta akan lebih mampu mengelola kelasnya dan membawa peserta diklat pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Seandainya diklat dapat diasosiasikan sebagai sebatang pohon yang indah maka WI lebih tepat diibaratkan sebagai akar pohon tersebut. Kekuatan dan kesuburan “pohon diklat” amat tergantung kepada kualitas akarnya.

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah sudah profesionalkah kita sebagai widyaiswara? Apakah kita sebagai WI telah menjadi akar yang kuat bagi pohon diklat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, widyaiswara perlu lagi menjawab pertanyaan berikut, yaitu: sudahkah kita sebagai widyaiswara mau dan mampu untuk meningkatkan profesionalisme dimana didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi profesi?

Kompetensi dan Profesionalisme WI

Kata kompetensi merupakan saduran dari bahasa Inggris ‘Competence’ yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut Susanto (2003) definisi tentang kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristk yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin. Kompetensi merupakan karakteristik diri yang menjadi pembeda antara performance yang sangat baik dengan performance yang biasa dalam suatu pekerjaan atau organisasi. Ife (1995) menyatakan bahwa secara umum kompetensi dimaknai sama dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seseorang (skills) untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan, Mendiknas dalam Surat Keputusan No. 045/U/2002 menyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Istilah “profesional” berarti a vocation in which professional knowledge of some department a learning science is used in its application to the of other or in the practice of an art found it (Usman, 1997). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Dari kedua pengertian di atas, terdapat benang merah antara kompetensi dan profesionalisme widyaiswara. Artinya, dalam membahas kompetensi profesi widyaiswara berarti membahas profesionalisme widyaiswara. Untuk melakukan suatu kompetensi, seseorang memerlukan pengetahuan khusus, keterampilan proses, dan sikap. Kompetensi yang satu berbeda dengan kompetensi yang lain dalam hal jumlah bagian-bagiannya. Ada kompetensi yang lebih tergantung kepada pengetahuan, ada yang lebih tergantung pada proses. Untuk profesi WI, menurut penulis kompetensi harus ditekankan pada kedua kedua wilayah tersebut, artinya WI dituntut untuk berpengetahuan yang up to date serta mampu menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan humanis.

Selanjutnya, untuk mampu mengerjakan pekerjaan yang profesional diperlukan pengenalan terhadap profesinya. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan special competence yaitu kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Makin kompleks, kreatif, atau profesional suatu kompetensi, makin besar kemungkinan diterapkannya cara yang berbeda (different fashion) pada setiap kali dilakukan, bahkan oleh orang yang sama. Oleh karenanya, WI harus benar-benar kompeten dalam menjalankan profesinya. Widyaiswara professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kewidyaiswaraan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai widyaiswara dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, widyaiswara profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Dengan demikian widyaiswara “wajib” mengetahui bagaimana seharusnya mereka mengajar atau memfasilitasi, selain itu widyaiswara harus berupaya secara terus menerus untuk mengembangkan dirinya. Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi harus menjadi tuntutan kebutuhan pribadi widyaiswara, karena tanggung jawab mempertahankan dan mengembangkan profesi tidak dapat dilakukan oleh orang lain kecuali oleh widyaiswara itu sendiri.

Widyaiswara harus peka dan tanggap terhadap perubahan, pembaharuan serta IPTEK yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pekembangan zaman. Disinilah tugas widyaiswara untuk berusaha meningkatkan wawasan ilmu pengetahuannya, meningkatkan kualitas pendidikannya (educational grade) sehingga dalam memfasilitasi dan menyampaikan materi kepada peserta diklat mampu mengikuti arus perkembangan atau tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman

Mengiringi perkembangan zaman dan kemajuan IPTEK, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka widyaiswara harus berupaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kompetensi profesionalismenya. Harus disadari bahwa sebagai fasilitator diklat yang notabene pesertanya adalah orang dewasa (yang biasanya bersifat kritis), maka widyaiswara perlu membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang up to date. Terkadang, bahkan sering terjadi, para peserta lebih paham terhadap informasi atau pengetahuan yang sedang “in” (progressing information). Oleh karenanya, dengan selalu bertekad dan berupaya meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, maka wawasan widyaiswara diharapkan lebih baik dibandingkan peserta diklat atau setidak-tidaknya relatif sama, sehingga kredibilitas widyaiswara itu sendiri dimata peserta diklat dapat terjaga bahkan bisa semakin meningkat.

Setiap individu widyaiswara hendaknya menyadari bahwa mereka dituntut untuk dapat secara mandiri mengembangkan dirinya, agar selalu belajar terus menerus dan berusaha agar dirinya dapat mencapai derajat profesionalisme mengingat tuntutan dan harapan masyarakat serta tantangan pekerjaan yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. J. Basuki, M.Psi (ketika masih menjabat Kepala Direktorat Pembinaan Widyaiswara LAN) dalam majalah Interaktif IWI Volume 2, September 2005 bahwa perlu adanya pengembangan Individu widyaiswara yang meliputi: pengembangan wawasan, pengembangan intelektual, pengembangan content expert, pengembangan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan transfer expert, dan sikap mental serta prilaku.

Apa yang disampaikan oleh Dr. Basuki tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi para widyaiswara agar mereka mau dan mampu secara mandiri mengaplikasikannya artinya tidak perlu menunggu action yang dilakukan oleh lembaga atau intansi di mana widyaiswara tersebut bernaung. Sejalan dengan pendapat Ife (1995) bahwa kompetensi merupakan keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang, Andrew Singh (dalam Suprayitno, 2006), seorang pakar manajemen dari Singapura, menyatakan bahwa sumberdaya manusia dikatakan berkualitas di era modern ini apabila memiliki enam keterampilan, yaitu: speaking skill, thinking skill interpersonal skill, network skill, growth, dan discipline. Mengadopsi pendapat pakar tersebut, menurut penulis keterampilan-keterampilan tersebut dapat pula diaplikasikan kedalam profesi widyaiswara sebagai berikut:

Speaking Skill (Keterampilan Menyampaikan Gagasan/Berbicara)

Sebagai pengajar, setiap widyaiswara diharapkan memiliki keterampilan berbicara, bagaimana mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan baik, serta memberikan pengarahan dengan baik. Keterampilan ini dalam dunia kewidyaiswaraan merupakan kemampuan menyampaikan materi pelajaran dengan baik atau transfer expert. Dengan demikian widyaiswara diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif. Untuk itu diperlukan penguasaan tidak hanya keterampilan berkomunikasi secara verbal, tetapi juga secara non verbal, agar dapat mengkomunikasikan ide dengan jelas dan sistematis, dan jika terpaksa melontarkan kritik tidak sampai menyinggung perasaan peserta diklat, serta mampu merangsang audience (peserta diklat) untuk menanggapi usul yang dikemukakan.

Thinking Skill (Keterampilan Berpikir/Intelektual)

Kemampuan untuk mendayagunakan otak dengan optimal. Berpikir merupakan sebuah proses memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan (decision making), memecahkan masalah (problem solving), untuk itu diperlukan kemampuan berpikir kreatif, sistematis, integratif, logis/rasional, jernih, dan kritis.

Dengan mengoptimalkan kemampuan berpikir maka para widyaiswara dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menjawab dan memecahkan setiap persoalan, setiap pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang jernih, tegas, logis dan kreatif. Para widyaiswara diharapkan mampu menelaah dan meneliti berbagai kemungkinan penjelasan dari suatu realitas eksternal maupun internal.

Interpersonal Skill (Keterampilan Menjaga Hubungan Antarpribadi)

Dalam berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan koordinasi antar widyaiswara dengan peserta diklat, widyaiswara dengan widyaiswara dan antar widyaiswara dengan penyelenggara diklat. Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka dibutuhkan adanya komunikasi. Dan agar komunikasi berjalan efektif dibutuhkan hubungan interpersonal yang baik. Taylor et. al (Rakhmat 2002) menyatakan bahwa banyak penyebab dari rintangan komunikasi berakibat kecil saja bila ada hubungan baik di antara komunikan. Sebaliknya, pesan yang paling jelas, paling tegas, dan paling cermat tidak dapat menghindari kegagalan, jika terjadi hubungan jelek.

Untuk mewujudkan terciptanya hubungan baik, para widyaiswara harus mampu mengembangkan sikap tenggang rasa, membangun kepercayaan antar widyaiswara dengan peserta diklat, widyaiswara dengan widyaiswara dan antar widyaiswara dengan penyelenggara diklat., saling membuka diri, tidak memaksakan kehendak diri sendiri, bersedia menolong dan ditolong, sedapat mungkin mampu meredam timbulnya bibit-bibit konflik dan apabila terjadi konflik mampu mengelola konflik dengan baik sehingga tidak berlarut dan meluas.

Network Skill (Keterampilan Mengembangkan, Membangun Jaringan atau Meluaskan Hubungan Kerja)

Widyaiswara diharapkan berjiwa kosmopolit, yaitu mampu membangun kontak dengan dunia luar organisasi kediklatan. Dengan membangun jaringan ke luar, maka akan bertambah wawasan, pandangan dan pola pikir. Para widyaiswara akan banyak terbantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tertentu dengan adanya informasi-informasi dari luar.

Growth (Keterampilan Mengembangkan Diri)

Para widyaiswara diharapkan, secara sadar, mau dan mampu untuk secara terus menerus mengembangkan diri ke arah yang lebih baik mampu memperlihatkan kemampuan diri secara optimal, dan mampu mendorong diri sendiri untuk mengembangkan kapasitas prestasi secara optimal. Perlu kesadaran yang timbul dari dalam diri untuk mau menjadi manusia pembelajar.

Dicipline (Disiplin)

Ketaatan dan kepatuhan serta kerelaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap widyaiswara secara sadar dan sukarela harus taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar nilai atau norma yang telah ditetapkan baik yang berlaku di lingkup organisasi, masyarakat, dan agama. Perasaan memiliki dan kecintaan terhadap pekerjaan harus dikembangkan dan menjadi komitmen dalam diri setiap widyaiswara, sehingga akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi proses pembelajaran.

PENUTUP

Selain pengembangan profesi yang dapat dinilai angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan MENPAN No. PER/66/M.PAN/6/2005 (membuat karya tulis ilmiah, menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain, dan orasi ilmiah), maka apabila masing-masing individu widyaiswara mau dan mampu mengaplikasikan keenam unsur yang telah diulas di atas dalam pekerjaannya dan keseharian hidupnya, maka kualitas atau mutu profesionalisme widyaiswara akan selalu meningkatkan dan semakin baik. Namun demikian masih terdapat satu elemen lagi, yang sebenarnya merupakan Esensi atau inti dari semua keterampilan yang telah disebutkan di atas yaitu Spritual skill (keterampilan yang berhubungan dengan Sang Pencipta). Keterampilan ini akan menjadi pengontrol moral widyaiswara. Dengan ketrampilan spritual, maka para widyaiswara dalam melaksanakan amanah atau tanggung jawab yang diembannya, akan menggunakan hati nurani yang dilandasi oleh semangat IMTAQ kepada Sang Khaliq. Keimanan dan ketaqwaan kepada Sang Khaliq akan melahirkan kinerja yang berada di atas rel atau jalan kebenaran yang “hakiki” yang akan berujung pada tercapainya efektivitas kinerja widyaiswara yang baik dan benar.

KOMUNIKASI PEGAWAI: SARANA PENCAPAIAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI

2009-01-28T10:30:00.000+07:00

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan aktivitas yang selalu hadir (tidak pernah absen), conditio sinne quanon, karena komunikasi adalah sarana yang digunakan para pegawai, baik secara formal maupun informal, untuk berdiskusi, bertukar pikiran, membuat laporan kepada atasan, memberikan arahan kepada bawahan dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hicks dan Gullet (1987) bahwa organisasi disusun untuk mengerjakan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang mana di dalamnya para manajer, para bawahan, rekan-rekan yang setaraf, serta lingkungan eksternal perlu dihubungkan oleh proses-proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu faktor yang utama dalam organisasi. Hampir tidak ada aspek organisasi yang tidak melibatkan komunikasi.

Azas Komunikasi

Komunikasi, sebagaimana yang didefinisikan oleh banyak pakar, adalah suatu proses penyampaian (transfer) informasi dari satu orang kepada orang lain untuk menghasilkan pengertian yang sama. Dengan komunikasi orang dapat menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan dan nilai kepada orang lain. Komunikasi dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan makna di antara orang-orang sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan ketahui. Dengan demikian, sungai kesalahpahaman yang memisahkan orang-orang dapat diseberangi atau dilalui dengan selamat dengan menggunakan jembatan komunikasi ini.

Azas penting dalam komunikasi yang perlu diketahui adalah bahwa makna terletak pada orang bukan pada pesan yang disampaikan (Berlo, 1960; Mulyana, 2001). Orang memberikan makna pada pesan yang sampai padanya. Pesan tidak akan memiliki arti apapun apabila orang yang menerima pesan tersebut tidak melekatkan makna pada pesan tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi harus berorientasi pada lawan bicaranya (receiver oriented).

Proses komunikasi melibatkan individu-individu yang pada kenyataannya memiliki frame of reference (paduan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang) yang berbeda satu dengan lainnya. Frame of reference tersebut akan mempengaruhi proses penerimaan atau pemaknaan informasi (persepsi) yang dikirimkan. Sebuah informasi akan diinterpretasi atau dimaknai tidak persis sama oleh masing-masing individu. Bahkan oleh orang yang sama, apabila informasi yang diberikan dalam waktu yang berbeda maka belum tentu persis sama dimaknai oleh orang tersebut. Jadi pada intinya dalam berkomunikasi perlu diperhatikan bagaimana agar informasi yang dikirimkan oleh si pengirim (komunikator) maknanya tersampaikan atau relatif sama dengan apa yang diterjemahkan oleh si penerima (komunikan), sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan miscommunication, misunderstanding, misperception, dan lain sebagainya. Seorang pimpinan organisasi dapat saja menyampaikan ratusan informasi atau pengumuman, tetapi tidak akan terjadi komunikasi hingga setiap informasi tersebut diterima, dibaca, dan dipahami. Kesimpulannya, bahwa komunikasi adalah apa yang dipahami penerima, bukan apa yang dikatakan oleh sipengirim. Oleh karena itu, menurut Berlo (1960) dalam rangka mengirimkan pesan kepada seseorang sehingga pesan tersebut dimaknai relatif sama dengan yang diinginkan, komunikator perlu menselaraskan pesan yang disampaikan dengan frame of reference penerima pesan.

Pentingnya Komunikasi Pegawai dalam Organisasi

Komunikasi bagi organisasi sama pentingnya seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Apabila manusia mengalami gangguan pada pembuluh darahnya (menyempit atau melebar) maka akan mengganggu efisiensi peredaran darah, begitu juga halnya dengan organisasi apabila terjadi gangguan dalam aktivitas komunikasinya maka akan mengakibatkan terganggunya efisiensi organisasi tersebut.

Pentingnya komunikasi dalam organisasi ditegaskan oleh Koehler et al. (1976) bahwa dalam organisasi, komunikasi merupakan perekat yang mengeratkan hubungan antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan organisasi. Komunikasi dapat disamakan dengan oksigen atau sesuatu yang vital bagi kehidupan.

Apabila tidak ada komunikasi, tidak mungkin ada koordinasi dan kerja sama. Koordinasi dan kerjasama tidak mungkin dilakukan karena para pegawai tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan rekan sekerjanya, atasan tidak dapat menerima informasi dan memberikan arahan serta instruksi. Kerja sama menjadi sesuatu yang mustahil tanpa komunikasi, karena para pegawai tidak dapat menyampaikan kebutuhan dan perasaan mereka kepada rekan sekerja ataupun atasan. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan organisasi menjadi labil dan akhirnya runtuh (collaps). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap aktivitas komunikasi, dengan cara-cara tertentu, akan mempengaruhi organisasi.

Komunikasi yang efektif akan mendorong timbulnya prestasi kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan kerja para pegawai, karena pegawai yang mengerti dan memahami pekerjaannya akan lebih dapat bekerja dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. Sedemikian pentingnya komunikasi yang efektif bagi suatu organisasi, oleh karena itu para pelaku komunikasi dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan berkomunikasi mereka. Muhammad (1992) menyatakan dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi maka organisasi dapat macet atau berantakan.

Conrad dalam Tubbs dan Moss (2001) mengidentifikasikan tiga fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi Perintah

Melalui komunikasi para pegawai diberikan kesempatan untuk membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. Dua jenis komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi ini adalah pengarahan dan umpan balik, dan tujuannya adalah berhasil mempengaruhi pegawai/bawahan. Hasil fungsi perintah adalah terjadinya koordinasi di antara sejumlah pegawai yang saling bergantung dalam organisasi tersebut.

2. Fungsi Relasional

Melalui komunikasi pegawai diberikan kesempatan untuk menciptakan dan mempertahankan produktivitas dan hubungan personal dengan pegawai lainnya. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan (job perfomance) dalam berbagai cara, misalnya, kepuasan kerja, aliran komunikasi ke bawah maupun ke atas dalam hirarki organisasional, dan tingkat pelaksanaan perintah. Pentingnya keterampilan dalam hubungan antarpersona yang baik lebih terasa dalam pekerjaan, ketika ternyata bahwa banyak hubungan yang perlu dilakukan tidak dapat dipilih, tetapi diharuskan oleh lingkungan organisasi, sehingga hubungan menjadi kurang stabil, lebih memacu konflik, kurang ditaati, dan sebagainya.

3. Fungsi Manajemen Ambigu

Pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat atau terjadi dalam keadaan sangat ambigu. Misalnya, motivasi berganda muncul karena pilihan yang diambil akan mempengaruhi rekan kerja dan organisasi, demikian juga diri sendiri; tujuan organisasi tidak jelas, dan konteks yang mengharuskan adanya pilihan tersebut tidak jelas. Komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan (ambiguity) yang melekat dalam organisasi.

Iklim Komunikasi Organisasi

Komunikasi yang terjadi antara para pegawai akan menciptakan suatu iklim komunikasi. Iklim komunikasi organisasi merupakan suasana komunikasi yang tercipta oleh pola hubungan antarpribadi yang berlaku dalam organisasi. Dalam berkomunikasi, orang-orang selalu melibatkan persepsinya. Iklim komunikasi merupakan salah satu dimensi penting dalam organisasi karena ia merupakan persepsi keseluruhan pegawai atas sifat-sifat komunikasi dalam organisasi. Karena iklim komunikasi merupakan refleksi kolektif suasana perasaan pegawai, maka kondisi ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh, baik terhadap peningkatan kemampuan kerja masing-masing individu maupun terhadap efisiensi kerja di lingkungan instansi secara keseluruhan. Pace dan Faules (2001) menyebutkan bahwa iklim komunikasi sebuah organisasi dapat mempengaruhi cara hidup pegawai, kepada siapa pegawai bicara, siapa yang disukainya, bagaimana perasaannya, bagaimana kegiatan pekerjaannya, bagaimana perkembangannya, apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan organisasi.

Iklim komunikasi yang suportif akan mendorong para pegawai berpartisipasi, berkomunikasi secara terbuka (memiliki perasaan bebas dalam tukar menukar informasi dan berkomunikasi), rileks, ramah-tamah dengan pegawai lainnya. Iklim komunikasi yang suportif akan berimplikasi pada meningkatnya perasaan pegawai bahwa mereka adalah bagian dari organisasi, menciptakan perasaan bahwa diri mereka berharga. Kondisi tersebut akan sangat kuat mempengaruhi penghargaan diri (self esteem), komitmen terhadap organisasi dan perilaku yang kooperatif. Iklim yang sehat juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengantisipasi terjadinya konflik.

Sedangkan, organisasi dengan iklim yang defensif akan menyebabkan pegawai tidak berani berkomunikasi secara terbuka, cenderung bersikap tertutup dalam menyampaikan informasi, tidak merasa bebas berkomunikasi, berhati-hati atau takut-takut dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Kondisi seperti ini, pada akhirnya, dapat menurunkan moral kerja pegawai.

Gibb (dalam Muhammad 1995), Costigan dan Schmeidler (2004) menyatakan bahwa terdapat enam karakteristik iklim komunikasi yang suportif, dan hal ini perlu untuk diciptakan dan terus dikembangkan oleh para pegawai khususnya oleh pimpinan organisasi, yaitu:

1. Provisionalism

Pimpinan memperbolehkan bawahan untuk bersikap kreatif, eksperimental dan fleksibel atau tidak kaku, sehingga para pegawai dapat menyesuaikan diri pada situasi komunikasi yang berbeda-beda.

2. Empati

Pimpinan berusaha untuk memahami dan mendengarkan permasalahan yang dihadapi serta menghargai perasaan serta nilai-nilai yang dianut oleh bawahan. Di samping itu juga, para pegawai saling memperlihatkan perhatian dan pengertian terhadap pegawai lainnya.

3. Kesamaan

Pimpinan tidak berusaha membuat pegawai merasa rendah, tidak menggunakan statusnya untuk mengendalikan, serta menghargai posisi orang lain. Pegawai memperlakukan pegawai lainnya sebagai teman dan tidak menekankan kepada kedudukan dan kekuasaan.

4. Spontanitas

Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan bersifat jujur dan bebas dari motif tersembunyi. Para pegawai dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya serta berkomunikasi dengan sopan dalam berespons terhadap situasi yang terjadi, jujur, dan terus terang.

5. Orientasi masalah

Pimpinan lebih banyak mendefinisikan masalah daripada memberikan pemecahan. Masalah didiskusikan dan dipecahkan bersama dengan para pegawai. Pimpinan tidak memaksakan pendapatnya kepada para pegawai. Dengan demikian, para pegawai memfokuskan komunikasi mereka kepada pemecahan kesulitan secara bersama.

6. Deskripsi

Komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan harus jelas, menggambarkan situasi yang terjadi apa adanya atau jujur, dan memberikan pendapatnya tanpa bermaksud merubah situasi tersebut. Para pegawai memfokuskan pesan mereka kepada kejadian yang dapat diamati daripada evaluasi secara subyektif atau emosional.

Sedangkan, Pace dan Faules (2001) menyatakan terdapat enam faktor iklim komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu:

1. Kepercayaan

Pegawai di semua tingkat atau seksi harus berusaha keras untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang di dalamnya kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas didukung oleh pernyataan dan tindakan.

2. Pembuat keputusan bersama

Pegawai di semua tingkat atau seksi diajak berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai semua masalah dalam semua wilayah kebijakan organisasi, yang relevan dengan kedudukan para pegawai tersebut. Para pegawai tersebut harus diberi kesempatan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pimpinan di atasnya agar berperan serta dalam proses pembuatan keputusan dan penentuan tujuan.

3. Kejujuran/Keterusterangan

Suasana umum yang diliputi kejujuran dan keterusterangan harus mewarnai hubungan-hubungan dalam organisasi, dan para pegawai mampu mengatakan apa yang ada dalam pikiran tanpa dibebani oleh perasaan cemas atau khawatir dengan siapa mereka berbicara, apakah dengan teman sejawat, bawahan , atau atasan.

4. Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah

Para pegawai mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan tugas dan yang berhubungan luas dengan organisasi. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan pegawai untuk mengkoordinasikan pekerjaan dengan orang-orang atau bagian-bagian (seksi-seksi) lainnya, dan pihak-pihak yang .berhubungan dengan pekerjaan mereka.

5. Mendengarkan dalam komunikasi ke atas

Pimpinan harus mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan oleh bawahan, secara berkesinambungan dan dengan pikiran terbuka. Informasi dari bawahan harus dipandang cukup penting untuk dilaksanakan kecuali ada petunjuk yang berlawanan.

6. Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi

Para pegawai harus menunjukkan komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi-produktivitas tinggi, kualitas tinggi, dan biaya rendah.

Beranjak dari hal-hal di atas, oleh karena itu, iklim komunikasi perlu mendapat perhatian yang serius dari para pelaku komunikasi di dalam suatu organisasi (termasuk pula instansi-insatansi pemerintah). Apabila iklim komunikasi tidak mendapat perhatian, maka diduga akan membawa dampak yang tidak baik bagi masing-masing individu (pegawai) maupun pada organisasi tempat individu tersebut bekerja. Dengan kata lain apabila iklim komunikasi organisasi tidak mendapat perhatian yang serius diduga akan menyebabkan menurunnya motivasi dan moral kerja pegawai, yang akan berujung pada sulitnya pencapaian efektivitas organisasi.

Penyuluhan: Kegiatan Yang Terpinggirkan

2009-01-27T11:02:00.001+07:00

Kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa bukan ditentukan oleh akumulasi kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya, namun ditentukan oleh seberapa jauh keberdayaan rakyatnya, yang ditandai dengan adanya berbagai aktivitas kreatif dan produktif dalam mengelola sumberdaya alam tersebut......

Sayangnya sampai saat ini bangsa kita terlihat belum menuju ke arah itu....... Masih terdapat kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak tepat sasaran, kemiskinan, dan pengangguran yang masih meluas. Sebenarnya semua itu bermuara pada satu titik: masyarakat belum berdaya.

Fenomena tersebut, perlu ditangani. Masyarakat harus diberdayakan. Keberdayaan ini tidak ditinjau dari aspek ekonomi belaka, namun harus dipandang secara terintegrasi yang juga meliputi dimensi politik, budaya, sosial, lingkungan, serta personal/spritual. Masyarakat harus memiliki kemampuan agar mereka mampu menjadi individu-individu yang dapat mengatasi masalah yang berada disekitanya.

Banyak masyarakat Indonesia di kalangan akar rumput yang kurang beruntung sehingga mereka tidak sempat mengenyam pendidikan yang memadai. Mereka ini yang pada umumnya berada pada kondisi yang kurang bahkan tidak berdaya. Mereka tidak memiliki akses informasi, akses ekonomi, akses politik, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mereka memerlukan pendidikan non formal untuk meningkatkan keberdayaan/kapasitas diri mereka sehingga mampu berpartisipasi atau memberikan kontribusi yang positip bagi pembangunan bangsa dan negara ini.

Kegiatan penyuluhan pada hakekatnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ujung tombak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini adalah para penyuluh. Mereka ini memiliki tugas mulia untuk membangun masyarakat-yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal- agar masyarakat mampu mengelola potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan yang dapat mendorong mereka keluar dari ketidakberdayaannya.

Sayangnya tugas mulia ini belum begitu mendapat perhatian penting dari pemerintah. Kebanyakan yang terjadi adalah kegiatan penyuluhan hanya dilihat sebagai beban anggaran, sehingga alokasi anggarannya pun terkesan marginal. Penyuluhan dianggap tidak dapat menghasilkan benefit, tidak dapat menghasilkan PAD, penyuluhan hanya membuang-buang anggaran karena hasilnya tidak terlihat nyata. Persepsi semacam ini yang menghambat terciptanya masyarakat yang kuat, masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Seharusnya perlu disadari bahwa keuntungan yang dihasilkan dari penyuluhan bukan dalam jangka pendek namun jangka panjang. Kegiatan penyuluhan tidak dapat diukur hanya dalam program sekali jadi, karena penyuluhan berkaitan dengan bagaimana mengubah prilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, oleh karenanya memerlukan waktu yang panjang step by step, yang pada suatu titik akan menghasilkan keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu menyelesaikan masalahnya, masyarakat yang mampu membuat, memilih, dan memilah alternatif-alternatif yang kreatif dan produktif untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik.

Bayangkan apabila, masyarakat tetap berada dalam kondisi yang tidak berdaya, maka mau tidak mau suka tidak suka, kondisi ini akan menjadi beban bagi negara, yang kalau dikalkulasi maka negara akan lebih merugi dibandingkan dengan apabila pemerintah mau mengeluarkan anggaran untuk mendidik masyarakat ke arah yang lebih baik melalui penyuluhan.

Penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan, tidak akan berjalan dengan optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Biaya operasional kegiatan, tunjangan kerja, dan insentif lainnya perlu dipertimbangkan, kalau perlu kegiatan penyuluhan masuk pula dalam anggaran pendidikan. Tugas penyuluh pada prinsipnya sama dengan tugas guru, dosen, atau pengajar lainnya, yaitu bertujuan membelajarkan masyarakat. Oleh karena itu penyuluh harus disejajarkan dengan dosen, guru, dan pengajar lainnya. Kalau mau dibandingkan secara kasat mata tugas penyuluh lebih kompleks dibandingkan pengajar pendidikan formal. Mereka memililiki tanggungf jawab yang lebih berat karena menyangkut skope yang lebih luas, seperti daerah binaan yang luas dengan topografi yang terkadang menyulitkan untuk didatangi, harus menghadapi anggota-anggota masyarakat yang memiliki karakter yang kompleks sehingga lebih sulit ditangani....

Untuk itu perlu, dilakukan pengkajian kembali tentang kegiatan penyuluhan dan profesi penyuluh agar kegiatan penyuluhan tidak lagi dipandang marginal, dan profesi penyuluh menjadi profesi yang bermartabat.........

TINGKATKAN KOMUNIKASI DENGAN ANAK

2007-12-31T11:25:00.000+07:00

Fenomena yang sering terjadi di beberapa kota besar adalah sedikit sekali waktu yang dipergunakan oleh orang tua terutama yang keduanya bekerja untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Coba kita ingat kembali, kapan terakhir kali kita berkomunikasi secara komunikatif dan efektif dengan anak-anak kita. Komunikasi yang komunikatif dan efektif merujuk pada kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan dikatakan komunikatif dan efektif serta berkualitas antara orang tua dan anak, apabila terwujud dalam situasi yang penuh kemesraan, kasih sayang dan tanpa adanya kendala atau penghalang mental (mental block).

Orang Tua, Pada Umumnya, Diktator. Tanpa disadari, sering kali faktor ini berlaku ketika orang tua membimbing anak-anaknya. Coba kita tinjau kembali, percakapan yang terjadi antara kita dan anak-anak cenderung berbentuk larangan, perbandingan, sindiran dan arahan. Apabila cara seperti ini yang digunakan dalam mendidik anak maka wajar sekiranya orang tua dianggap sebagai orang yang memimpin keluarga secara autokratik. Mari, coba kita ingat kembali komunikasi kita setiap hari dengan anak, “biasanya” bunyinya sebagai berikut:

Tono pulang sekolah nanti langsung kerjakan PR (arahan).
Jangan lupa angkat jemuran (arahan).
Mama tidak suka melihat kamu bertelepon lama-lama seperti semalam (larangan).
Itulah kalau malas belajar, lihat si Yudhi tidak perlu diperintah atau disuruh (perbandingan).
Hmm... daripada diberikan ke Ucrit lebih baik buat kucing. Kalau diberipun, nanti tidak dihargai. (Sindiran).

Inikah komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak-anak? Kalau ini yang dipahami sebagai komunikasi oleh kita sebagai orang tua, maka jelas kita sedang menyediakan atau mempersiapkan masalah bagi anak-anak di masa depannya

Pahami Terlebih Dahulu Anak-Anak, Maka Mereka Akan Memahami Kita (Orang Tua). Hal ini yang seharusnya perlu dimengerti, dipahami dan dilakukan oleh orang tua. Tempatkan diri kita dalam posisi anak. Selami perasaan anak. Nasihatilah anak-anak sebagaimana layaknya seorang teman menasihati. Hindari terbentuknya dinding atau penghalang keterbukaan komunikasi antara kita dengan anak. Janganlah selalu kita memberikan kritik kepada anak. Setelah terbentuknya jembatan perasaan, barulah kita tunjukkan apa kesalahan si anak serta membuka pikiran sianak tersebut akan akibat-akibat buruk yang mungkin terjadi apabila sianak tidak melakukan perubahan.
Janganlah kita langsung berharap akan adanya perubahan yang mendadak atau drastis pada prilaku anak, karena perubahan drastis akibat dipaksakan biasanya tidak bertahan lama, si anak dapat kembali pada prilakunya yang terdahulu. Ceritakan kisah-kisah masa lalu kita kepada sianak agar mereka tahu dan mengerti bagaimana kita menghadapi situasi yang memerlukan ketabahan dan keteguhan.
Berikan Dorongan atau Dukungan Kepada Anak. Janganlah orang tua menunjukkan keraguan terhadap kebolehan dan kemampuan si anak dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Berikanlah dorongan serta pujian kepada mereka. Bantu mereka apabila perlu dan biarkan anak-anak belajar melalui kesalahan yang dibuatnya. Jangan pula kita berharap anak-anak dapat langsung berhasil dengan sempurna dalam mengerjakan sesuatu yang merupakan hal pertama kali bagi mereka.
Begitu juga dalam hal pelajaran dan sekolah, janganlah orang tua meletakkan harapan yang terlalu tinggi terhadap anak-anaknya. Harapan yang menggunung ini akan mempersulit dan membebani sianak. Hindari perkataan, “mama atau papa ingin lihat kamu dapat rangking 1, 2 atau 3 pada kenaikan kelas tahun ini”. Tetapi ucapkanlah, "mama atau papa ingin kamu dapat melakukan yang terbaik bagi prestasimu di sekolah pada kenaikan kelas tahun ini, rangking berapapun yang dapat kamu raih nanti, mama ikhlas. Yang penting kamu telah melakukan yang terbaik dan telah berusaha dengan sungguh-sungguh”.

MENJADI APARATUR PEMERINTAH YANG BEBAS KKN

2007-12-18T10:21:00.000+07:00

Penulisan artikel ini bukan berarti penulis adalah orang yang “bersih dan suci”, namun sekedar ajakan yang paling tidak dapat mengingatkan kita bersama dan khususnya kritik untuk diri penulis agar “sebisa mungkin” menjadi pelayan masyarakat yang dapat memenuhi harapan masyarakat, dengan meminimalkan keinginan-keinginan rendah yang dapat merugikan diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara yang tercinta ini.

Pendahuluan
Era reformasi yang dimulai sejak tahun 1997 dan sekarang tengah bergulir ternyata tidak dapat menghapus secara tuntas permasalahan peninggalan orde baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi ternyata masih saja menjadi isu yang krusial. Tidak dapat dinafikan bahwa KKN cenderung telah mengkristal dan menjadi “budaya” bagi kebanyakan oknum birokrat di Republik yang tercinta ini. Birokrasi di Repulik ini cenderung berubah menjadi “Kleptokrasi”. Krisis moral ini tidak saja menerpa birokrat jajaran atas (“skala besar/kakap”) tetapi juga sampai pada tataran birokrat kelas bawah (“skala kecil/teri”). Kita masih saja membaca, mendengar dan melihat dari berbagai media massa bahwa krisis moral tersebut kembali menimpa beberapa oknum birokrat kelas kakap, baik yang merupakan akibat praktek KKN di masa lalu ataupun praktek baru yang terjadi di era reformasi ini, yang pada akhirnya mengharuskan mereka menginap di “hotel prodeo”, serta masih terdapat lagi beberapa oknum di beberapa instansi pemerintah yang terindikasi melakukan praktek KKN atau bahkan masih “bergerilya” melakukannya.

KKN terjadi karena dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah, seseorang tidak mengedepankan hati nuraninya. Rendahnya derajat hati nurani dalam memperjuangkan hidup menyebabkan kebanyakan “oknum birokrat” tidak memiliki diri sebagai manusia beretika, sehingga sering terjebak ke dalam perilaku KKN. Tidak jarang, di kalangan aparatur pemerintah terdapat keputus-asaan. Sudah jujur, tetapi karir, penghasilan dan status sosial tidak maju-maju. Lalu muncul sifat ambivalensi, lebih baik maju pesat walau dengan mengorbankan kaidah etika, akhirnya mereka terjebak dalam paktek yang sangat pragmatis.

Sebenarnya para oknum aparatur pemerintahan tersebut selalu mengalami konflik bathin antara yang hak dan bathil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Walaupun mereka tahu bahwa tindakan tersebut keliru tetapi demi perjuangan hidup tetap saja praktek yang tidak beretika (KKN) dilanjutkan. Terjadilah apa yang disebut dengan “double morale standart”. Para oknum aparatur pemerintahan yang seharusnya berfungsi dan berperilaku sebagai abdi/pelayan masyarakat ternyata berperilaku sebaliknya, yaitu “minta dilayani”. Bentuk keinginan untuk dilayani ini termanifestasi dalam wujud praktek suap, korupsi dan konspirasi.

Dalam rangka menanggulangi serta mengantisipasi fenomena tersebut sesuai dengan tuntutan reformasi, Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (“Good and Clean Governance”) yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN. Sebagai implikasinya, setiap lembaga pemerintahan harus mau dan mampu melakukan langkah strategis terhadap aparaturnya, yaitu dengan melakukan upaya peningkatan kualitas profesionalisme aparatur agar memiliki “competitve advantage” yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma moral dan etika birokrasi serta agama dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat.

Pemerintahan, dalam rangka mewujudkan Good Governace tersebut, tengah berupaya keras untuk melakukan pengawasan serta investigasi serta inspeksi terhadap perilaku-perilaku KKN di setiap jajaran instansi pemerintahan. Sayangnya, dalam melakukan investigasi dan inspeksi untuk pemberantasan KKN, pemerintah masih cenderung berkutet di sekitar birokrat jajaran atas belum sampai pada jajaran bawah. Padahal, kegiatan tersebut dapat dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan cara melakukan pembagian tugas/kerja bagi tim-tim inspeksi sehingga akan terdapat tim yang melakukan inspeksi pada birokrat kelas atas dan juga tim yang melakukan inspeksi pada birokrat kelas bawah. Perlu diingat bahwa sesuatu yang besar itu selalu berawal dari yang kecil. Praktek KKN pada tingkat atas itu disebabkan oleh akumulasi “proses pembelajaran atau pembiasaan” yang dilewati oleh oknum-oknum tersebut ketika mereka masih “kecil” sampai kemudian mereka menjadi atau menduduki jabatan yang tinggi.

Memang bila dilihat secara parsial atau satu per satu, sepertinya nilai nominal kerugian yang ditanggung negara akibat praktek KKN pada jajaran bawah relatif kecil, namun apabila dilihat secara menyeluruh (akumulatif) maka akan terlihat nilai nominal yang sangat signifikan kerugian yang diderita bangsa dan negara ini. Coba dibayangkan, ada berapa banyak UPT-UPT dari seluruh Departemen di seluruh Indonesia (belum termasuk lembaga-lembaga kepemerintahan lainnya). Kemudian seandainya saja terdapat praktek-praktek penggunaan dana yang tidak benar “namun secara administrasi dianggap benar” di setiap UPT-UPT tersebut rata-rata hanya sebesar Rp. 50.000.000 (relatif kecil), maka bila nilai ini dikalikan dengan banyaknya UPT di seluruh Indonesia akan terlihat nilai nominal yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam pemberantasan KKN di lingkup birokrasi, janganlah tanggung-tanggung atau setengah-setengah, namun harus tuntas mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan yang terpenting, anggota-anggota tim tersebutpun harus bersih dari unsur KKN.

Menjadi Aparatur yang Bebas KKN
Keberhasilan Pemerintah dalam mewujudkan “Good and Clean Governance” pada hakekatnya sangat ditentukan oleh SDM atau aparatur yang mengelola dan menjalankan roda pemerintahan tersebut, karena SDM lah yang menetapkan apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian sebagai aparatur negara, selain upaya-upaya yang dilakukan secara formal oleh pemerintah, setiap individu SDM lingkup lembaga-lembaga pemerintah seyogyanya mau dan mampu secara sadar dan mandiri berupaya untuk menjadi aparatur yang baik dan bersih yang terhindar dari kontaminasi KKN. Untuk itu SDM pemerintah perlu secara berkesinambungan mengembangkan dirinya, selalu belajar terus menerus dan berusaha agar selalu instropeksi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Agar menjadi aparatur yang profesional, berkualitas, baik dan bersih, dapatlah dicontoh sifat-sifat utama dari Rasulullah Muhammad SAW, yang mana sifat-sifat tersebut berlaku universal sehingga dapat dijadikan panutan oleh siapa saja dalam aktivitas kesehariannya termasuk oleh aparatur Pemerintah. Sifat-sifat tersebut ialah: Sidiqh, Tabligh, Amanah, dan Fathona, agar lebih mudah mengingatnya kita singkat dengan STAF.

Sidiqh (Benar/Jujur)
Seorang aparatur Pemerintah hendaknya “harus” mau dan mampu untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam berpikir, bertindak, maupun berbicara di dalam menjalankan tugasnya dan di kehidupan kesehariannya. Apa yang dikerjakan haruslah sesuai dengan aturan, tidak menyimpang dari norma dan etika yang berlaku di masyarakat, organisasi dan yang terutama tidak menyimpang dari agama. Kesadaran akan nilai-nilai ini akan menolong dan mengarahkan aparatur pemerintah untuk berbuat jujur terhadap dirinya dan terhadap masyarakat. Aparatur Pemerintah yang menegakkan kebenaran dan kejujuran di dalam melaksanakan tugasnya akan dapat menghindarkan diri dari perilaku negatif terhadap masyarakat demi kepentingan dan pemuasan kebutuhan diri sendiri.

Tabligh (Menyampaikan atau Menyerukan Pada Kebaikan)
Apabila sifat ini dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, maka segala aktivitas yang cenderung negatif dapat terkontrol. Karena setiap individu akan berusaha untuk saling mengingatkan dan menyerukan pada kebaikan. Sebagai aparatur Pemerintah, kita seyogyanya wajib saling mengingatkan dan menyerukan kepada rekan sekerja, atasan maupun bawahan agar selalu berusaha melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Aparatur Pemerintah yang baik harus mau dan mampu mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Aparatur yang mengedepankan sifat tabligh, akan selalu berusaha menjaga hubungan manusiawi yang harmonis dalam lingkup kerjanya maupun di lingkungan sekitarnya. Komunikasi yang baik akan selalu dibangun dalam rangka menyeru pada kebaikan. Keramahtamahan, tidak memandang rendah orang lain dan selalu berupaya menghargai orang lain harus di kedepankan, dengan tujuan persuasi, agar orang lain tersebut dapat diajak kearah kebaikan. Penguasaan akan keterampilan berkomunikasi sangat penting, sehingga orang yang diajak atau diseru dapat menerima dan merespons dengan senang hati.

Amanah (Dapat Dipercaya)
Jadilah aparatur Pemerintah yang dapat dipercaya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparatur harus berupaya menjaga diri dan instropeksi diri sehingga dapat terpelihara dari sifat-sifat tercela. KKN tidak akan pernah terjadi apabila setiap aparatur memegang prinsip amanah, artinya tugas yang dibebankan kepadanya dilaksanakan secara baik, benar, bersih dan bertanggung jawab. Teguh pada pendirian sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif.

Pekerjaan yang dipikul oleh aparatur pemerintah, pada dasarnya, dapat dipertanggungjawabkan dalam dua kondisi. Pertama, pertanggungjawaban berdasarkan aturan atau norma administrasi yang berlaku; kedua, pertanggungjawaban secara spiritual/religi. Selama ini yang terjadi “walaupun dianggap tidak salah” pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kebanyakan aparatur pemerintahan adalah berdasarkan aturan administrasi yang “terkadang mengesampingkan” pertanggung jawaban secara religi/spiritual/agama. Hal ini terjadi, karena pada umumnya kegiatan yang dilakukan di lingkup pemerintahan merupakan kegiatan yang bersifat proyek dan dikelola menurut manajemen proyek, sehingga tolok ukur keberhasilannyapun proyek; Proyek dianggap sukses jika anggarannya habis terpakai. Pertanggungjawaban yang dilakukan dianggap benar bila telah sesuai dengan administrasi keproyekan, sehingga kadangkala atau bahkan sering terjadi “pembenaran tehadap penyelewengan” yang penting secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban atas amanah yang dipikul oleh aparatur Pemerintah sebaiknya dipegang teguh dengan berlandaskan religi/spiritual. Bila hal ini dilakukan, maka Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan amanah atau tanggung jawab yang diembannya, akan menggunakan hati nurani yang dilandasi oleh semangat IMTAQ kepada Sang Khaliq. Keimanan dan ketaqwaan kepada Sang Khaliq akan melahirkan kinerja aparatur yang berada di atas rel atau jalan kebenaran yang “hakiki”.

Fathonah (Bijaksana dan Cerdas)
Bijaksana dalam mengambil sikap dan perbuatan atas dasar kecerdasan berpikir. Berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri serta tidak arogan. Dengan meningkatkan kecerdasan dan ketajaman berpikir, aparatur Pemerintah akan mampu berpikir kritis dan mampu menguasai dan memahami pemasalahan-permasalahan yang dihadapinya dalam sebuah kerangka berpikir yang rasional/logis, sehingga sanggup menjawab setiap persoalan, setiap pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang jernih, tegas dan Rabbani. Tidak larut ke dalam kesesatan-kesesatan berpikir dan tidak terwarnai oleh pemikiran kotor dari nafsu yang rendah.
Seorang aparatur Pemerintah yang berjiwa fathonah akan memiliki kemampuan memilih kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Aparatur Pemerintah yang memiliki kecerdasan dan kebijakan akan selalu berupaya untuk berhati-hati dan tidak ceroboh dalam bekerja, akan tetapi tidak lamban dalam menyelesaikan segala persoalan. Aparatur tersebut akan mampu membuat skala prioritas dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang dilakukan kemudian.

Penutup
Apabila setiap aparatur pemerintah mau dan mampu menerapkan konsep STAF ini, maka akan tercipta SDM-SDM pemerintah yang selalu mengedepankan norma moral dan etika birokrasi serta nilai-nilai agama sehingga tidak akan mudah menggadaikan hati nuraninya ketika melaksanakan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah.